Memisahkan Islam dari urusan kekuasaan, keadilan, dan pengaturan hidup umat. Dengan dalih “jamaah masih beragam”, dakwah dipaksa steril dari muatan kritik dan keberpihakan. Inilah potret nyata masjid yang sedang dijinakkan.
Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior dan Aktivis Dakwah
“Assalamu'alaikum Ustadz Edy, maaf jika mengganggu waktunya. Perkenalkan saya xxx yang saat ini diamanahi jadi ketua DKM xxx. Afwan Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Ini terkait jadwal khatib Jum'at… Kami menghargai semangat Ustadz untuk berdakwah dan menyuarakan kebenaran. Namun untuk saat ini kami sedang menghindari pembahasan isu-isu politik yang sensitif di depan jamaah shalat jum’at yang masih beragam Ustadz. Semoga bisa dipahami Ustadz. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi Ustadz.”
Pesan WA di atas saya terima dari seorang pengurus masjid, Kamis, 8 Januari 2026. Dia berusaha menjelaskan kenapa saya tidak lagi terjadwal memberi khutbah Jumat pada 2026. Masjid ini terletak di komplek perumahan yang sama tempat saya tinggal. Jarak dari rumah hanya sekitar 300 m. Saya sudah khutbah Jumat dan ceramah taraweh rutin di masjid ini selama lebih 25 tahun.
Tidak pernah ada masalah. Khutbah Jumat hidup. Jamaah antusias, nyaris tak ada yang mengantuk apalagi tertidur. Begitu juga dengan kuliah taraweh. Tapi, begitu pengurus masjid berganti, nama saya dicoret.
Redaksinya terdengar sopan. Bahkan tampak religius. Tapi justru di sinilah masalah besarnya. Kalimat “menghindari isu-isu politik yang sensitif” seolah netral. Padahal ia menyimpan sikap ideologis. Memisahkan Islam dari urusan kekuasaan, keadilan, dan pengaturan hidup umat. Dengan dalih “jamaah masih beragam”, dakwah dipaksa steril dari muatan kritik dan keberpihakan. Inilah potret nyata masjid yang sedang dijinakkan.
Masjid hari ini makin sering diperlakukan seperti ruang steril. Bersih dari kritik. Sunyi dari keberpihakan. Aman bagi penguasa. Aman bagi oligarki. Aman bagi ketidakadilan. Asal tidak menyebut kata “politik”, semua dianggap sah sebagai dakwah.
Islam Kaaffah
Masalahnya, Islam tidak mengenal pemisahan seperti itu. Islam adalah agama yang kaaffah. Komprehensif. Paripurna. Islam memang mengatur shalat dan puasa. Tapi juga bicara soal keadilan dan kekuasaan. Betul, Islam mengajarkan tauhid. Tapi juga sekaligus menentang tirani.
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).
Bahkan secara khusus Rasulullah SAW juga bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah — hadits hasan)
Rasulullah SAW bukan hanya imam shalat. Tapi beliau juga kepala negara, panglima perang, hakim, dan pemimpin politik umat. Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan:
يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ کَآ فَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَـکُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 208)
Lalu sejak kapan politik dikeluarkan dari Islam yang kaaffah itu? Yang sering disalahpahami atau sengaja dipelintir, adalah makna politik. Politik selalu dicitrakan kotor, pragmatis, penuh intrik. Padahal dalam Islam, politik adalah siyasah: mengatur urusan umat agar keadilan tegak dan kezaliman dicegah.
Ketika khutbah dan ceramah membahas kezaliman penguasa, perampasan tanah rakyat, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu dicap “politik praktis”, sesungguhnya itu adalah upaya membungkam amar ma’ruf nahi munkar. Masjid dijauhkan dari realitas umat. Jamaah diajak sibuk dengan ibadah ritual, tapi tuli terhadap penderitaan sosial. Islam direduksi menjadi agama privat, bukan sistem hidup. Inilah proyek lama musuh-musuh Islam. Memisahkan Islam dari kekuasaan, dari hukum, dari politik. Tujuannya, agar ia jinak dan tak lagi mengganggu status quo. Tidak lagi mengancam kekuasaan zalim.
Warisan Penjajah
Sejarah mencatat, kolonialisme Barat tidak pernah melarang shalat. Mereka "hanya" melarang jihad. Mereka tidak memusuhi masjid sebagai bangunan. Tapi penjajah memusuhi masjid sebagai pusat peradaban. Pusat perlawanan.
Hari ini, pola itu diulang dengan cara lebih halus. Bukan dengan larangan terang-terangan, tapi dengan regulasi. Dengan “kesepakatan pengurus”. Juga dengan jargon “menjaga persatuan”. Padahal yang dijaga sering kali adalah kenyamanan penguasa penindas. Bukan kebenaran Islam.
Lalu apa solusinya? Pertama, pengurus masjid harus kembali pada fungsi masjid sebagai pusat peradaban umat. Masjid bukan milik pengurus, tapi milik jamaah dan umat. Bukan perpanjangan tangan kekuasaan, tapi benteng moral bagi masyarakat.
Kedua, perlu dibedakan secara jujur antara politik praktis partisan dan politik nilai. Mengkritik kezaliman, membela rakyat tertindas, menuntut keadilan itu bukan kampanye partai. Itu inti dakwah Islam.
KOMENTAR ANDA