Kenyataan bahwa dua menteri di era Joko Widodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sungguh memalukan dan menyedihkan.
Kedua mantan menteri itu adalah Nadiem Makarim dan Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, ini bukan berita hukum biasa; ini adalah potret “darurat integritas” yang sudah mencapai titik nadir. Partai Masyumi sangat-sangat prihatin atas rusaknya birokrasi ini. " Itu lonceng kematian Etika Birokrasi", tegas Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH.
Bagi politisi yang pernah menjadi anggota DPR ini, skandal yang menimpa institusi penjaga nilai keagamaan dan garda depan pendidikan bangsa adalah sebuah paradoks yang menyakitkan.
“Apa yang kita saksikan hari ini adalah ‘tamparan sangat keras’ bagi etika birokrasi kita. Ini bukti nyata runtuhnya standar moral di tingkat elite negara,” ujar Dr. Ahmad Yani.
Ia menekankan bahwa ketika Kementerian Agama yang berasaskan nilai Ketuhanan dan Kementerian Pendidikan yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa justru menjadi sarang praktik lancung, maka bangsa ini sedang mengalami defisit integritas yang sangat akut.
“Kita tidak hanya menghadapi krisis etika biasa. Kita sedang berada dalam situasi darurat integritas aparatur negara. Jika benteng terakhir moralitas saja bisa dijebol oleh syahwat materi, maka integritas kementerian teknis lainnya berada dalam level risiko yang sangat mengerikan,” lanjut pria yang juga pakar hukum ini.
Dalam lensa kritis Partai Masyumi, korupsi pada instrumen ibadah suci seperti penyelenggaraan Haji adalah bentuk penistaan terhadap substansi agama itu sendiri. Agama di Indonesia seharusnya menjadi elan vital—energi penggerak pembangunan—bukan sekadar identitas yang disalahgunakan untuk memburu rente.
Dr. Ahmad Yani menegaskan bahwa tindakan para oknum pejabat tersebut secara langsung mendegradasi sakralitas agama di mata publik. Krisis kepercayaan massal terhadap institusi keagamaan dan pendidikan adalah ancaman nyata bagi kerentanan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan nasional.
Masyumi menyadari bahwa sistem pengawasan internal telah gagal membendung arus korupsi yang endemik. Oleh karena itu, harapan besar kini tertumpu pada pundak Presiden Prabowo Subianto. Partai yang mewarisi semangat intelektualitas Mohammad Natsir ini mendesak Presiden untuk tidak sekadar beretorika atau 'omon-omon' dalam pidatonya.
“Perang terhadap korupsi harus dikomandani langsung oleh Presiden. Rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi formalitas. Pembersihan kabinet dari warisan rezim koruptif masa lalu dan orang-orang yang tidak menunjukkan performa integritas harus menjadi prioritas utama,” kata Ahmad Yani.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh lagi tebang pilih. Hukum harus tajam ke atas, menyentuh para "kelas kakap" dan pelaku kejahatan ekologis yang telah meluluhlantakkan tata ruang hidup rakyat, bukan hanya tajam kepada rakyat kecil atau "kelas teri".
Tiga Pilar Tuntutan Strategis
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada umat dan rakyat, Partai Masyumi mengajukan tiga langkah revolusioner yang harus segera diambil oleh pemerintah.
Pertama, hukuman yang berat. Pelanggaran otoritas keagamaan dan pendidikan harus dipandang sebagai aggravating factor (faktor pemberat hukum). Masyumi mendorong KPK menuntut hukuman maksimal guna mengembalikan martabat hukum Indonesia.
Kedua, Presiden didesak melakukan audit integritas total terhadap seluruh eselon di kementerian strategis. Sumpah jabatan harus bertransformasi menjadi Sumpah Integritas Nasional dengan konsekuensi pemecatan tidak hormat seketika jika terindikasi praktik transaksional.
Ketiga, pendidikan karakter sebagai perlawanan. Anti-korupsi tidak boleh berhenti sebagai teori di buku teks. Ia harus menjadi gerakan nasional yang menanamkan mentalitas bahwa korupsi adalah tindakan thaghut (kezaliman) ekonomi yang menjijikkan.
Menutup pernyataannya, Dr. Ahmad Yani menegaskan bahwa Partai Masyumi siap berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto selama tindakan yang diambil bersifat revolusioner dan berpihak pada kebenaran. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang “benar, adil, dan negarawan”. 
KOMENTAR ANDA