Perbedaan kepemilikan standar teknologi dan prosedur operasi juga menuntut upaya ekstra para pengambil keputusan untuk mencapai efektifitas interoperabilitas di lapangan. Namun, kerja sama ini kenyataannya tidak berjalan mulus dan bahkan menghadapi beberapa tantangan, seperti:
Implementasi Prinsip Bebas-Aktif. Politik luar negeri Indonesia menuntut keseimbangan (equidistance) dan menghindari persekutuan militer formal (entangling military alliances). Pemerintah Indonesia cukup sensitif terhadap persepsi di sebagian masyarakat bahwa kerja sama dengan AS dapat mengikis kemandirian dan netralitas sebagai negara non-blok. Hal ini membatasi ruang gerak kerja sama, misalnya dengan menolak akses pangkalan militer permanen atau bergabung dalam aliansi seperti QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) (Laksmana, 2017).
Isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah hubungan militer kedua negara pernah memburuk sehubungan isu pelanggaran HAM di Timor Timur (1991 dan 1999), khususnya ketika pasca jajak pendapat (referendum), dan pembatasan kerja sama dengan Kopassus akibat hal tersebut. Meskipun sebagian besar pembatasan telah dicabut, isu HAM tetap menjadi pertimbangan dalam Kongres AS dan dapat mempengaruhi aliran bantuan militer.
Ketergantungan Teknologi dan Interoperabilitas. Alutsista AS cenderung tinggi teknologi, mahal, dan membutuhkan perawatan serta suku cadang yang kompleks. Ada kekhawatiran mengenai ketergantungan dan keberlanjutan. Selain itu, armada TNI yang merupakan campuran peralatan dari berbagai negara (AS, Rusia, Uni Eropa) menimbulkan berbagai tantangan interoperabilitas logistik dan teknis persenjataan.
Dinamika politik domestik Indonesia-AS. Perubahan kepemimpinan dan kebijakan di AS atau kesinambungan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dapat turut memengaruhi momentum keberlanjutan kerja sama antar-negara. Sentimen nasionalis dan anti-asing di kedua negara juga kemungkinan berpotensi menjadi hambatan terwujudnya kerja sama strategis dikemudian hari.
Kesimpulan
Kerja sama pertahanan Indonesia-AS di Indo-Pasifik diperkirakan akan terus berkembang, diwarnai dengan karakteristik yang tetap berhati-hati (cautious engagement). Indonesia akan terus memanfaatkan kerja sama ini untuk terus meningkstksn kapabilitas deterens, terutama pada domain maritim dan udara, sekaligus menjaga keseimbangan dengan hubungan baik dengan China dan Rusia. Prospek ke depan mungkin akan lebih difokuskan pada:
a) Penguatan Kapasitas Maritim. Melalui peningkatan MDA, patroli bersama, dan penguatan armada laut Indonesia;
b) Kerja Sama Siber dan Ruang Angkasa. Hal ini menjadi pertimbangan strategis sebagai domain pertahanan baru yang semakin kritis;
c) Pembentukan Mekanisme Kepercayaan. Untuk mencegah eskalasi dan salah persepsi, khususnya di wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik seperti Laut China Selatan;
d) Trilateralisme dan Minilateralisme.
Kerja sama mungkin lebih sering difasilitasi dalam format trilateral atau minilateral, misalnya dengan melibatkan Australia atau Jepang, untuk mengurangi kesan bilateral eksklusif yang bisa dipolitisasi di dalam kawasan (politicking within region).
Kemitraan pertahanan Indonesia dengan AS secara keseluruhan merupakan hubungan yang strategis namun kompleks. Pada akhirnya, didorong oleh kepentingan keamanan bersama terhadap dinamika kekuatan major-power di Indo-Pasifik dan keberlanjutan kebutuhan modernisasi militer Indonesia, diharapkan kerja sama ini akan tetap menjadi pilar penting arsitektur keamanan regional.
Namun, prinsip bebas-aktif Indonesia akan terus membingkai dan membatasi hubungan ini, memastikan bahwa Jakarta tetap menjadi mitra yang mandiri bagi Washington dan tidak terikat pada satu kekuatan besar manapun. Kesuksesan kerja sama ke depan akan bergantung pada kemampuan kedua negara untuk menghormati batasan-batasan strategis masing-masing sambil secara pragmatis mengembangkan kolaborasi di bidang-bidang kolaborasi yang memiliki kesamaan kepentingan strategis. 
Daftar Pustaka
- Bandoro, B. (2019). Indonesia-U.S. defence relations: Maintaining strategic balance. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta, Indonesia.
- Manurung, H., dan Sihombing, A. B. (2017). U.S Policy & Geopolitical Dynamics in the Middle East Shifting Decision from Barrack Obama (2012-2016) to Donald Trump (2017). AEGIS, 1(2), 142-163. DOI. https://doi.org/10.33021/aegis.v1i2.237
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (13 November 2023). Indonesia dan AS Tingkatkan Hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. https://kemlu.go.id/portal/id/read/5337/berita/indonesia-dan-as-tingkatkan-hubungan-menjadi-kemitraan-strategis-komprehensif
- Laksmana, E. A. (2017). Indonesian foreign policy: The politics of "free and active". The National Bureau of Asian Research (NBR) Analysis.
- Parameswaran, P. (2021, June 25). What's behind the new US-Indonesia fighter jet deal?. The Diplomat. https://thediplomat.com/2021/06/whats-behind-the-new-us-indonesia-fighter-jet-deal/
- Supriyanto, R. A. (2020). Natuna: The remote island that could spark a US-China conflict. The Strategist, Australian Strategic Policy Institute (ASPI). https://www.aspistrategist.org.au/natuna-the-remote-island-that-could-spark-a-us-china-conflict/
- The White House. (Februari 2022). Indo-Pacific Strategy of the United States. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf
- U.S. Department of Defence. (9 November 2010). U.S. – Indonesia Defence Relations. (Fact Sheet). https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/11/09/fact-sheets-united-states-and-indonesia-building-a-21st-century-partners
- U.S. Indo-Pacific Command. (2022). Exercise Garuda Shield 2022 concludes. https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/3123739/exercise-garuda-shield-2022-concludes/
KOMENTAR ANDA