Rencana PT. Agrinas Pangan Nusantara mengimpor hingga 105 ribu unit mobil pick up untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik dari kalangan pelaku industri dan perburuhan nasional.
Menurut Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, tidak ada legitimasi moral, profesional dan sejarah di balik rencana itu.
“Kecuali hanya ingin meraup rente yang bisa membenarkan rencana impor ini,” tegas Jumhur.
Ditambahkan Jumhur, sejak hampir 40 tahun lalu Indonesia malah sudah mengekspor mobil. Bahkan Toyota saja sudah mengekspor lebih dari 3 juta unit sampai pada 2025. Belum lagi merek-merek lainnya seperti Honda, Daihatsu, Mitsubishi dan sebagainya. Ekspor ini pun dilakukan ke lebih dari 80 negara sejak tahun 1987.
“Dengan kinerja ekspor seperti itu, saya ngga habis pikir kok ada pikiran mau ngimpor mobil hingga 105 ribu unit. Itu kan sama saja dengan merendahkan kemampuan bangsa sendiri. Setahu saya Presiden itu gandrung industri. Mudah-mudahan saja kegandrungan itu tidak berubah,” keluh Jumhur.
Saat ini diketahui pasar otomotif dalam negeri sedang menurun. Karena itu, bila ada rencana pembelian produk otomotif besar-besaran yang berasal dari pemerintah harusnya diarahkan untuk membeli produk dalam negeri.
Masih kata Jumhur lagi, di berbagai industri otomotif, PHK sudah dan sedang berlangsung. Ada juga pengurangan jam kerja untuk mempertahankan agar jangan ada PHK. Dalam situasi seperti ini, kaum buruh yang bekerja di sektor otomotif pasti akan meradang.
“Mereka kaum buruh yang bekerja di sektor otomotif pasti marah. Karena itu, pemerintah dalam hal ini PT. Agrinas Pangan Nusantara agar mengurungkan rencana impor ugal-ugalan itu. Tidak benar produk otomotif dalam negeri itu tidak bisa bersaing. Dengan jutaan unit mobil diekspor dari Indonesia adalah bukti bahwa produk Indonesia itu kompetitif,” pungkas Jumhur.
KOMENTAR ANDA