Dinamika politik internasional terkait isu Sahara Maroko kembali mencatatkan perkembangan signifikan. Republik Mauritius resmi mengubah arah kebijakannya dan kini memandang rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling kredibel untuk menyelesaikan sengketa regional tersebut.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, and Perdagangan Internasional Republik Mauritius, Dhananjay Ramful. Pengumuman tersebut dibuat di New York pada Rabu, bertepatan dengan agenda sidang internasional PBB.
Perubahan sikap strategis Mauritius diungkapkan langsung oleh Ramful dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Ramful membeberkan latar belakang di balik perubahan kebijakan luar negeri negaranya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Mauritius telah melakukan peninjauan ulang yang komprehensif terkait isu Sahara Maroko dalam sidang Kabinet.
Keputusan peninjauan sikap tersebut diambil menyusul adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Resolusi terbaru ini dinilai memberikan sudut pandang baru yang lebih konstruktif bagi penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama.
Menurut pemerintah Mauritius, Resolusi DK PBB Nomor 2797 merupakan produk diplomasi yang dilandasi oleh prinsip pragmatisme yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan global menuju penyelesaian yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Melalui resolusi tersebut, Mauritius mengakui bahwa skema otonomi wilayah Sahara di bawah panji kedaulatan Kerajaan Maroko menawarkan jalan keluar terbaik. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan untuk mengakhiri sengketa.
Langkah maju yang diambil oleh Republik Mauritius ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika diplomasi global yang sedang berjalan. Posisi baru tersebut merupakan bagian dari momentum berkelanjutan yang digerakkan oleh kepemimpinan Raja Mohammed VI.
Di bawah visi kepemimpinan Raja Maroko tersebut, dukungan internasional terus mengalir untuk memperkokoh pengakuan terhadap kedaulatan nasional. Otonomi di bawah kedaulatan Maroko semakin ditegaskan sebagai satu-satunya solusi yang layak untuk merespons sengketa regional yang bersifat buatan ini.
Transformasi kebijakan luar negeri Mauritius ini sekaligus memperkuat tren dukungan global terhadap integritas teritorial Maroko. Hal ini menandai semakin solidnya konsensus internasional dalam memandang Rencana Otonomi Maroko sebagai kerangka acuan utama perdamaian. 
KOMENTAR ANDA