Ketika negara kembali mengambil kendali atas arah pembangunan dan distribusi ekonomi, dominasi oligarki yang selama ini menikmati konsentrasi penguasaan pasar mulai menghadapi tantangan.
Oleh: Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia
ADA perubahan penting yang sedang berlangsung dalam kehidupan ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara mulai mengambil peran lebih besar dalam mengelola sumber daya, mengarahkan pembangunan, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi menjangkau masyarakat luas.
Ini bukan sekadar perubahan kebijakan pemerintahan. Lebih jauh, langkah tersebut merupakan upaya membangun kembali nasionalisme ekonomi, yaitu menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat di atas dominasi mekanisme pasar.
Selama puluhan tahun, sejumlah sektor strategis ekonomi Indonesia berkembang dalam struktur penguasaan yang terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar. Rantai pasok pangan, distribusi barang, pengelolaan sumber daya alam, industri, hingga sektor properti memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat terkumpul pada kelompok tertentu.
Dalam struktur seperti itu, negara sering kali lebih banyak berperan sebagai regulator dan fasilitator. Sementara itu, keputusan ekonomi yang menentukan perputaran uang, penguasaan sumber daya, dan distribusi keuntungan justru banyak dipengaruhi kekuatan pasar.
Prabowo sedang berusaha mengubah keadaan tersebut. Negara tidak lagi cukup hanya menjadi pengawas. Negara harus hadir sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pengendali sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan rakyat.
Di sinilah letak pentingnya agenda nasionalisme ekonomi yang sedang dibangun. Sebab, ketika negara mulai mengambil kembali ruang yang selama ini didominasi kekuatan modal, perubahan tersebut tentu akan berhadapan dengan kepentingan ekonomi lama.
Nasionalisme ekonomi: Mengembalikan negara ke jalur konstitusi
Gagasan penguatan peran negara sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar ekonomi nasional melalui Pasal 33 UUD 1945.
Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Artinya, negara memang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Pasar dan investasi tetap dibutuhkan. Dunia usaha juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan produksi. Namun, semuanya harus berada dalam kerangka kepentingan nasional.
Negara tidak boleh kehilangan kendali atas arah pembangunan hanya karena alasan efisiensi pasar atau kebebasan investasi.
Dalam perspektif negara pembangunan (developmental state), pemerintah memang harus memiliki kapasitas untuk mengarahkan investasi, membangun industri, memperkuat kelembagaan ekonomi, dan memastikan sumber daya nasional menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Inilah arah penting yang sedang ditempuh Prabowo. Negara kembali ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan transformasi ekonomi nasional.
MBG: Memutus dominasi rantai pasok pangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak Indonesia. Program ini merupakan instrumen strategis untuk membangun ekosistem ekonomi pangan yang melibatkan masyarakat sebagai produsen.
Selama ini, rantai pasok pangan sering kali terlalu panjang. Petani, peternak, dan nelayan menghasilkan bahan pangan, tetapi tidak selalu memiliki posisi tawar yang kuat. Sebaliknya, pihak yang menguasai perdagangan, distribusi, dan jaringan pemasaran memiliki ruang lebih besar untuk menentukan harga dan menikmati keuntungan.
Melalui MBG, negara memiliki kekuatan untuk menciptakan permintaan pangan dalam skala besar sekaligus mengarahkan pengadaannya agar melibatkan produsen lokal.
Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM dapat menjadi bagian langsung dari rantai penyediaan pangan. Dengan demikian, belanja negara tidak hanya menghasilkan layanan pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan produksi dan perekonomian masyarakat.
Inilah perubahan penting yang harus dibangun. Uang negara tidak boleh hanya berputar di antara perusahaan pemasok besar dan jaringan perantara. Belanja publik harus menjadi kekuatan untuk memperluas kesempatan ekonomi rakyat.
MBG merupakan langkah strategis untuk mengarahkan kembali rantai pasok pangan agar lebih berpihak kepada produsen lokal dan memperkuat kemandirian pangan nasional.
Sekolah Rakyat: Memutus rantai kemiskinan antargenerasi
KOMENTAR ANDA