Singapura secara resmi mengusulkan pembentukan konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pengamanan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI). Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-81 di New York, Jumat, 26 September 2026.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap risiko teknologi canggih yang berkembang pesat.
Pemerintah Singapura menilai bahwa PBB harus memainkan peran sentral dalam mempertemukan berbagai negara guna menyusun aturan bersama mengenai AI. Sebagai satu-satunya institusi internasional tingkat tinggi dengan keanggotaan universal, PBB dinilai paling ideal untuk memfasilitasi dialog multilateral ini. Dr. Balakrishnan menegaskan bahwa dunia harus mengeksplorasi seluruh opsi yang tersedia, termasuk merumuskan konvensi kerangka kerja perlindungan AI yang mengikat secara global.
Dalam pemaparannya, Singapura menyoroti berbagai ancaman nyata yang ditimbulkan oleh perkembangan AI, mulai dari sistem otonom yang lepas dari kendali manusia hingga potensi penyalahgunaan teknologi untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Kemampuan AI yang melaju jauh lebih cepat daripada pemahaman umat manusia terhadap risikonya menuntut adanya respons internasional yang terkoordinasi. Oleh karena itu, aturan keselamatan lintas batas menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan.
Selain kerangka konvensi, Singapura juga mengusulkan pembentukan lembaga internasional khusus untuk AI. Lembaga baru ini nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi serupa dengan badan-badan global di sektor lain, seperti International Telecommunication Union (ITU) yang menetapkan standar teknis ataupun International Atomic Energy Agency (IAEA) yang melakukan verifikasi. Kehadiran badan internasional tersebut diyakini mampu memastikan standar keamanan yang konsisten di berbagai negara.
Singapura menganalogikan pengelolaan AI seperti mengendarai kendaraan berperforma tinggi, di mana inovasi bertindak sebagai mesin penggerak, namun tetap membutuhkan sabuk pengaman dan lampu lalu lintas yang jelas. Pendekatan nasional Singapura terhadap tata kelola AI mencakup pengujian dan evaluasi ketat sebelum sistem diterapkan secara luas. Selain itu, diperlukan batasan tegas terhadap apa yang boleh dilakukan oleh sistem otonom serta mekanisme intervensi manual bagi manusia.
Poin krusial yang terus ditekankan oleh Singapura adalah bahwa manusia harus senantiasa memegang kendali penuh dan bertanggung jawab atas operasional AI. Ketergantungan pada teknologi mutakhir tidak boleh mengurangi akuntabilitas manusia dalam pengambilan keputusan penting. Prinsip pengawasan ini dinilai fundamental agar kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan keselamatan publik.
Mengingat risiko AI tidak mengenal batasan teritorial atau batas negara, pendekatan global menjadi satu-satunya jalan keluar yang efektif. Persaingan kekuatan besar dan insentif komersial yang masif membuat penghentian total pengembangan AI menjadi hal yang tidak realistis. Oleh karena itu, dunia memerlukan seperangkat aturan jalan raya (rules of the road) yang disepakati bersama oleh seluruh komunitas internasional.
Dalam pidato yang sama, Dr. Balakrishnan juga menyinggung pentingnya revitalisasi multilateralisme di tengah dunia yang semakin terfragmentasi akibat konflik geopolitik, hambatan perdagangan, dan krisis iklim. Singapura mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk tetap mematuhi hukum internasional yang berlaku demi menjaga stabilitas global. Komitmen terhadap aturan bersama dipandang sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan transnasional di masa depan.
Usulan mengenai tata kelola AI ini melengkapi serangkaian langkah proaktif yang telah diambil oleh Singapura sebelumnya. Negeri Singa tersebut sebelumnya juga telah mendukung deklarasi bersama bersama lebih dari 20 pemimpin dunia untuk memperkuat standar keamanan AI tingkat lanjut (frontier AI). Melalui inisiatif seperti Singapore AI Safety Institute, Singapura terus berupaya menjembatani riset keamanan dan kerja sama internasional.
Melalui langkah diplomasi di panggung UNGA ke-81 ini, Singapura berharap dapat mendorong kesadaran kolektif global bahwa kepercayaan publik merupakan kunci utama dalam adopsi teknologi. Tanpa adanya aturan dan pengaman yang memadai, potensi besar AI justru dapat berubah menjadi ancaman serius bagi peradaban manusia. Oleh sebab itu, kerja sama lintas negara menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. 
KOMENTAR ANDA