Hasil akhir pemilihan umum legislatif di Kerajaan Maroko akhirnya resmi diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Sabtu, 26 September 2026. Partai Authenticity and Modernity (PAM), sebuah partai berhaluan moderat/poros tengah, keluar sebagai pemenang dengan meraih kursi terbanyak di parlemen.
Meskipun memenangkan pemilu, partai PAM yang dikenal menggunakan akronim Prancis tersebut hanya berhasil mengamankan 97 dari total 395 kursi di Majelis Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Perolehan ini membuat mereka gagal mencapai mayoritas mutlak dan harus segera merintis koalisi dengan partai politik lain untuk membentuk pemerintahan baru.
Pemilu kali ini diselenggarakan di tengah dinamika sosial yang cukup menantang, termasuk meningkatnya rasa frustrasi di kalangan generasi muda. Masalah pengangguran yang masih tinggi meskipun perekonomian nasional terpantau bertumbuh, serta tuntutan perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan, menjadi isu utama yang mewarnai konstelasi politik tahun ini.
Pesta demokrasi tersebut juga menjadi pemilu pertama yang digelar pasca-unjuk rasa berskala besar yang digerakkan oleh kaum muda serta insiden migrasi massal di Ceuta. Tantangan besar kini menanti pemerintahan selanjutnya, termasuk mengawasi investasi bernilai miliaran dolar menjelang peran Maroko sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030.
Di sisi lain, partai National Rally of Independents (RNI) yang merupakan bagian dari koalisi petahana harus menerima kenyataan pahit dengan mengalami kekalahan besar dan hanya meraih 66 kursi. Sebaliknya, partai Islam moderat Justice and Development Party (PJD) mengalami lonjakan suara yang signifikan dengan mengamankan 54 kursi di parlemen, bangkit dari keterpurukan mereka pada pemilu sebelumnya.
Partai PAM sebelumnya telah menyatakan tidak akan berkoalisi dengan RNI. Oleh karena itu, opsi koalisi paling rasional bagi PAM adalah menggandeng peraih suara terbanyak ketiga, yaitu Partai Istiqlal, serta beberapa partai kecil lainnya demi mengamankan ambang batas mayoritas di parlemen.
Berdasarkan Konstitusi Maroko, Raja diwajibkan untuk menunjuk perdana menteri baru yang berasal dari partai pemenang pemilu. Sejumlah nama kuat santer dibicarakan sebagai kandidat perdana menteri, di antaranya adalah Fatima-Zahra Mansouri (koordinator kepemimpinan kolektif partai sekaligus Wali Kota Marrakech) yang berpeluang mencatatkan sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Maroko, serta Fouzi Lakjaa selaku pejabat anggaran sekaligus Presiden Federasi Sepak Bola Maroko.
Proses pemungutan suara ini mencatatkan angka partisipasi pemilih (voter turnout) nasional sebesar 38 persen, angka terendah yang tercatat sejak tahun 2007. Meskipun demikian, hasil akhir pemilu ini dipastikan akan merombak peta kekuatan politik nasional serta menentukan arah kebijakan strategis Maroko dalam lima tahun ke depan. 
KOMENTAR ANDA