Kontingen pertama Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) mulai meninggalkan kota Laayoune pada hari Senin. Penarikan ini menandai dimulainya fase pertama proses evakuasi misi menyusul berakhirnya masa mandat mereka pada 31 Oktober 2026 berdasarkan pengamatan di lapangan.
Langkah awal penarikan ini merupakan tindak lanjut langsung dari sesi kerja penting yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI pada tanggal 4 November lalu. Pertemuan tersebut secara khusus membahas berbagai pengaturan yang harus disiapkan untuk mengakhiri seluruh aktivitas misi PBB.
Keputusan penghentian aktivitas ini diambil setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk tidak memperbarui mandat misi tersebut. Sebagai respons atas hal itu, pemerintah Kerajaan Maroko langsung mengambil langkah-langkah penataan yang terstruktur.
Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, dibentuklah "Kantor Koordinasi dengan MINURSO" di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Badan khusus ini bertugas untuk mengoordinasikan serta mengawasi seluruh jalannya operasi likuidasi dan penarikan misi.
Operasi koordinasi ini dijalankan secara erat dan sinergis dengan berbagai departemen terkait di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk menjamin proses yang berlangsung berjalan secara bertahap, lancar, dan tertib tanpa hambatan berarti.
Mekanisme penarikan ini mencakup berbagai fasilitas penting guna mempermudah kepulangan seluruh personel, baik dari kalangan sipil maupun militer. Selain itu, evakuasi terhadap berbagai peralatan serta sumber daya material milik misi juga menjadi fokus utama dalam mekanisme tersebut.
Pihak berwenang menegaskan bahwa berakhirnya aktivitas misi PBB ini sama sekali tidak memengaruhi komitmen teguh Maroko terhadap perdamaian. Kerajaan tetap menunjukkan dedikasi yang kuat dan tidak tergoyahkan dalam menghormati gencatan senjata yang berlaku.
Komitmen pemeliharaan perdamaian tersebut juga dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat yang ketat terhadap integritas teritorial negara. Keamanan nasional serta ketenteraman seluruh warga negara tetap menjadi prioritas utama Maroko.
Dalam Pernyataan Resmi Kantor Kerajaan pada 4 November 2026, ditegaskan bahwa komitmen Kerajaan terhadap gencatan senjata bersifat sukarela. Komitmen tersebut dipastikan tidak akan berubah meskipun mandat misi PBB telah berakhir.
Sebelumnya, misi PBB tersebut dinilai kerap terbukti tidak mampu memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata secara optimal serta gagal menentukan konsesekensi atas pelanggarannya. Meskipun demikian, dukungan terhadap penarikan bertahap MINURSO ini tetap konsisten dengan komitmen historis serta doktrin pemeliharaan perdamaian Maroko.



KOMENTAR ANDA