Delegasi Republik Indonesia menyampaikan Hak Jawab (Right of Reply) yang tegas dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Hak Jawab yang dibacakan Senin sore waktu New York, 28 September 2026 ini diambil sebagai respons atas pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan negara Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Dalam jawaban yang dibacakan Minister Counsellor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, Nona Gae Luna, Indonesia menegaskan komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konsisten dan transparan.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa setiap tuduhan pelanggaran HAM ditanggapi secara serius melalui mekanisme hukum nasional. Lembaga-lembaga negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bersifat independen, terus bekerja secara aktif untuk menangani berbagai isu tersebut. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.
Rekam jejak keterlibatan Indonesia dengan sistem HAM internasional telah terbukti melalui berbagai pencapaian nyata. Saat ini, Indonesia bahkan tengah memegang amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Posisi strategis ini diraih setelah Indonesia sukses menjabat sebagai anggota Dewan sebanyak enam kali, yang mencerminkan tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi.
Terkait wacana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia mengingatkan bahwa pengaturan kunjungan harus disepakati bersama antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. Prinsip kedaulatan ini berlaku bagi setiap Negara Anggota PBB dan tidak boleh didikte oleh pihak ketiga maupun badan regional tertentu. Oleh karena itu, mekanisme bilateral dan multilateral yang sah harus dihormati dalam setiap proses kunjungan.
Lebih lanjut, diskursus mengenai situasi di Papua harus dipahami secara utuh dan objektif tanpa rekayasa narasi. Indonesia menyoroti berbagai aksi kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut terhadap warga sipil tidak berdosa. Tindakan anarkis ini telah merenggut nyawa para pekerja kemanusiaan, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang mengabdi di Papua.
Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi kekerasan oleh kelompok bersenjata menunjukkan tindakan kriminal yang sangat keji. Tiga pegawai negeri sipil dibantai secara sadis setelah menjalankan tugas mulia mengantar bantuan ternak bagi warga lokal. Selain itu, seorang sopir sipil yang bertugas mengangkut kebutuhan bahan pokok penting juga turut menjadi korban pembunuhan keji.
Kejadian memilukan lainnya adalah penculikan terhadap sembilan orang perempuan dan anak-anak oleh kelompok bersenjata. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan biadab tersebut sama sekali bukan bagian dari ekspresi politik yang damai. Menyerang warga sipil yang tidak bersenjata dan membunuh aparatur sipil negara murni merupakan tindak pidana kriminal berat.
Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warganya dari ancaman teror dan kekerasan. Penegakan hukum di lapangan akan terus berjalan secara tegas namun tetap berada di dalam kerangka hukum nasional serta kewajiban HAM internasional. Indonesia juga secara tegas menolak segala bentuk disinformasi dan misinformasi yang sengaja disebarkan untuk memojokkan situasi HAM di tanah air.
Beberapa pihak dinilai sengaja mengabaikan fakta jatuhnya korban dari kalangan warga sipil demi melancarkan tuduhan sepihak terhadap Indonesia. Sikap selektif dalam memandang persoalan ini justru meruntuhkan kredibilitas pihak-pihak yang mengaku peduli terhadap isu kemanusiaan. Isu HAM yang mulia tidak boleh disalahgunakan sebagai alat politik untuk membenarkan aksi kekerasan maupun mendukung gerakan separatisme.
Menutup rangkaian hak jawab tersebut, delegasi mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa dari Aceh hingga Papua, serta dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan bangsa yang kuat. Berdiri kokoh di atas fondasi demokrasi, HAM, dan supremasi hukum, Indonesia akan terus menjadi mitra terpercaya bagi dunia internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. 
KOMENTAR ANDA