Pertanyaannya sederhana: dari mana biaya untuk semua itu? Mari kita hitung secara logis, tanpa menuduh siapa pun.
Safari politik ke berbagai daerah tentu membutuhkan dana untuk transportasi, akomodasi, konsumsi. Begitu pun urusan publikasi, dokumentasi dan perangkat komunikasi lainnya. Semua perlu fulus.
Kemudian ada konsolidasi organisasi. Ada pembentukan pengurus. Ada sekretariat.
Ada pertemuan-pertemuan. Ada mobilisasi kader. Ada atribut. Ada kegiatan sosial. Ada pelatihan. Ada perekrutan anggota. Ada perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Ada Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dilengkapi dengan chip dari emas murni.
Dan kalau targetnya benar-benar sampai desa, kelurahan, bahkan RT/RW dan TPS, skalanya tentu jauh lebih besar. Artinya, dana yang dibutuhkan pasti jauh lebih besar. Belum lagi jaringan relawan yang pernah dibangun untuk Gibran. Semuanya perlu dana besar. Sangat besar.
Sekali lagi, tidak berarti semua biaya itu pasti dibayar Jokowi. Sama sekali tidak. Tapi justru karena skalanya besar, sumber pembiayaannya layak dibuka secara transparan.
Siapa yang membiayai konsolidasi politik setelah Pemilu? Kalau jawabannya adalah sumbangan para pendukung, buka siapa penyumbangnya. Jika dari kader, jelaskan mekanismenya. Bila dari kegiatan partai, buka laporan keuangannya.
Kalau ada sponsor atau pihak ketiga, publik berhak mengetahui siapa dan dalam bentuk apa kontribusinya. Dan kalau ada pengusaha besar atau kelompok bisnis yang memberikan dukungan, transparansinya justru semakin penting.
Sebab di sinilah kekhawatiran tentang oligarki menjadi relevan untuk dibicarakan. Ini menyangkut berbagai pertanyaan seputar tata kelola bernegara. Juga soal kompensasi. Ingat, tidak ada makan siang gratis!
Jokowi pernah 10 tahun berkuasa sebagai presiden. Ini puncak karir politik. Kekuasaannya amat besar. Potensi penyimpangannnya juga sangat besar.
Selama sepuluh tahun itu pula, sejumlah pengusaha dan kelompok bisnis memperoleh ruang besar dalam berbagai proyek dan sektor ekonomi. Maka ketika mantan presiden itu kini membangun kembali kekuatan politik, sangat wajar bila publik bertanya: Apakah ada dukungan dari kelompok-kelompok bisnis yang selama ini memiliki kepentingan besar terhadap kebijakan negara?
Kalau tidak ada, mudah saja membantah dan menjelaskannya. Tapi kalau ada, publik perlu tahu bentuk hubungan tersebut. Bukan karena setiap pengusaha yang mendukung politik pasti melakukan kejahatan. Melainkan karena demokrasi membutuhkan transparansi agar dukungan ekonomi tidak berubah menjadi transaksi kepentingan yang tersembunyi.
Isu Viral Mengatur Ingatan Kita?
Pada titik inilah sebagai rakyat kita perlu sedikit lebih cerdas. Kasus Cibinong harus terus dikawal. Ya. Namun jangan berhenti di Cibinong.
Ada kasus pertanahan Bogor dengan uang sekitar Rp106,3 miliar. Ada sengkarut sertifikat dan pagar laut Tangerang. Ada persoalan PIK-2 yang sejak awal menyangkut kepentingan lahan, tata ruang, pesisir dan bisnis skala besar.
Ada pula kasus korupsi dengan angka yang jauh lebih fantastis. Kasus tata niaga timah pernah dikaitkan dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun.
Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang sempat heboh. Hitung-hitungan Kejaksaan Agung mencapai sekitar Rp285 triliun dalam kerugian keuangan dan perekonomian negara.
Angka-angka sebesar itu tidak boleh kalah hanya karena satu kasus sedang menjadi trending topik. Sebab korupsi tidak selalu datang dengan wajah yang sama. Kadang ia muncul sebagai koper berisi uang. Kadang sebagai permainan sertifikat. Kadang bersembunyi di balik proyek raksasa. Kadang berada di sektor sumber daya alam.
Dan kadang pertanyaan paling penting justru bukan siapa yang sedang viral. Tapi siapa yang sedang tidak diperhatikan?
Karena itu, rakyat jangan menjadi penonton yang hanya mengikuti apa yang sedang ramai. Jangan biarkan algoritma media sosial menentukan apa yang boleh kita ingat dan apa yang boleh kita lupakan.
Sebab dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar penonton. Rakyat adalah pemilik negara. Dan sebagai pemilik negara, rakyat berhak bertanya: Uangnya dari mana? Siapa yang membiayai? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana prosesnya? Dan apakah semuanya sesuai hukum?
Bongkar yang sedang viral. Kejar yang belum terungkap. Awasi yang sedang bergerak. Rakyat harus tetap waras, kritis dan mampu melihat seluruh papan permainan.
Satu kasus harus dibongkar. Kasus lain jangan dibiarkan tenggelam. Sebab negara ini terlalu mahal bila hanya diawasi ketika sedang viral saja. 
KOMENTAR ANDA