Oleh: Deddy Rahman, Alumni Teknik Fisika ITB, konsultan branding politik, dan lulusan S2 Media dan Komunikasi UP
JAGAT media sosial kembali ramai setelah Syahganda Nainggolan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada Jumat, 2 Oktober 2026. Dalam keterangan seusai pelantikan, Syahganda mengatakan bahwa salah satu tantangan komunikasi pemerintah saat ini adalah algoritma dan artificial intelligence (AI).
Ia bahkan menyebut bahwa pemikiran Presiden Prabowo selama ini banyak mengalami distorsi akibat kekuatan AI dan teknologi digital. Bakom juga berencana membentuk tim khusus untuk mempelajari persoalan tersebut. Pernyataan itu tentu menarik perhatian publik.
Di media sosial, sebagian netizen langsung memberikan respons beragam. Ada yang serius membahas persoalan algoritma dan AI, tetapi tidak sedikit pula yang menjadikannya bahan candaan.
Saya sendiri melihat persoalan ini dari dua dunia yang cukup dekat dengan saya: komunikasi dan teknologi informasi. Menurut saya, ada satu hal menarik yang sebenarnya lebih besar daripada perdebatan apakah AI memang mendistorsi pesan pemerintah atau tidak. Masalah komunikasi pemerintah hari ini bukan semata-mata persoalan teknologi. Bisa jadi masalah yang lebih mendasar adalah jarak antara pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan cara masyarakat menerima dan memaknainya.
Bukan Sekadar Soal Pesan
Dalam teori komunikasi massa, komunikasi tidak berhenti pada aktivitas mengirim pesan. Denis McQuail (2021) menjelaskan bahwa komunikasi massa melibatkan setidaknya persoalan pengirim, pesan, media, audiens, serta bagaimana pesan tersebut diterima dan menghasilkan efek tertentu. Karena itu, ketika sebuah pesan tidak sampai sebagaimana yang diharapkan, kita tidak bisa otomatis menyimpulkan bahwa masalahnya hanya berada pada media atau teknologinya.
Sederhananya begini. Pemerintah bisa saja mengatakan: "Kami sudah menjelaskan." Tetapi masyarakat bisa menjawab: "Kami sudah mendengar, tetapi belum tentu memahami." Dua hal itu berbeda. Di sinilah persoalan komunikasi menjadi menarik.
Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga apakah informasi tersebut dipahami oleh orang yang menerimanya. Karena itu, kalau masyarakat gagal menangkap sebuah gagasan pemerintah, pertanyaannya bukan hanya: "Apakah pesan kita didistorsi oleh algoritma?" Tetapi juga: "Apakah pesan kita memang dirancang dengan cara yang mudah dipahami masyarakat?"
Algoritma Memang Penting
Tentu saja bukan berarti algoritma dan AI tidak penting. Justru sebaliknya. Hari ini masyarakat mendapatkan informasi melalui berbagai platform digital yang bekerja dengan sistem algoritmik.
Apa yang muncul di layar seseorang tidak selalu sama dengan apa yang muncul di layar orang lain. AI juga telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, diringkas, bahkan ditafsirkan.
Karena itu, keputusan Bakom untuk mempelajari pengaruh algoritma dan AI merupakan sesuatu yang relevan dengan perubahan ekosistem komunikasi saat ini. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa penguatan komunikasi ke depan akan mempertimbangkan perkembangan teknologi digital tersebut.
Tetapi ada satu hal yang perlu hati-hati. Jangan sampai teknologi menjadi penjelasan untuk semua persoalan komunikasi. Kalau sebuah pesan tidak dipahami publik, bisa saja ada faktor algoritma. Tetapi bisa juga karena bahasanya terlalu teknokratis. Bisa karena pesannya terlalu panjang. Bisa karena komunikator terlalu banyak berbicara dan terlalu sedikit mendengarkan.
Bisa karena masyarakat sudah memiliki pengalaman atau persepsi tertentu terhadap pemerintah. Atau bisa juga karena pesan yang disampaikan memang belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya ada di kepala masyarakat. Jadi, persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar "AI mendistorsi pesan".
Masyarakat Bukan Lagi Sekadar Penerima Pesan
Ini perubahan besar dalam komunikasi digital. Dulu, pemerintah bisa menyampaikan informasi melalui televisi, radio, surat kabar, atau konferensi pers. Masyarakat relatif berada pada posisi sebagai penerima. Sekarang situasinya berbeda. Masyarakat bukan hanya menerima informasi.
Mereka juga mengomentari, membandingkan, memproduksi ulang, mengkritik, membuat meme, membuat video, melakukan fact-checking, bahkan membuat narasi tandingan. Dalam konteks inilah media sosial dapat dilihat sebagai bagian dari ruang publik. Konsep public sphere yang diperkenalkan Jürgen Habermas (1989) pada dasarnya berbicara tentang ruang di mana masyarakat dapat membicarakan persoalan yang menjadi kepentingan bersama dan membentuk opini publik.
Dalam perkembangan media digital, ruang tersebut menjadi jauh lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Artinya, pemerintah tidak lagi berkomunikasi kepada publik dalam pola: Pemerintah → pesan → masyarakat.
Yang terjadi sekarang jauh lebih rumit: Pemerintah → pesan → media → algoritma → komunitas → komentar → influencer → meme → media lain → pemerintah kembali. Pesan bergerak ke mana-mana. Dan setiap orang dapat ikut memberikan makna terhadap pesan tersebut.
Di Sinilah Empati Menjadi Penting
Menurut saya, ada satu kata yang sering dilupakan dalam diskusi tentang komunikasi pemerintah di era digital: Empati. Carl Rogers (1980, 1995), salah satu tokoh penting dalam komunikasi interpersonal dan psikologi humanistik, menempatkan kemampuan memahami pengalaman orang lain sebagai bagian penting dari hubungan yang efektif.
Bagi Rogers, memahami orang lain bukan berarti selalu menyetujui mereka, tetapi berusaha melihat dunia dari perspektif mereka.
Dalam konteks komunikasi pemerintah, prinsip ini sangat relevan. Pemerintah tidak harus selalu setuju dengan komentar netizen. Tidak harus mengikuti semua tuntutan media sosial. Tidak harus menjawab setiap kritik. Tetapi pemerintah perlu memahami mengapa masyarakat mengatakan sesuatu. Ketika netizen marah, pertanyaannya bukan hanya: "Siapa yang menyebarkan kemarahan ini?” Tetapi juga: "Apa yang membuat mereka marah?"
KOMENTAR ANDA