Oleh: Dr. Henrykus Sihaloho
DALAM politik, kemenangan pemilu tidak selalu menjamin keberlanjutan kekuasaan. Koalisi yang dibangun untuk memenangkan pemilu belum tentu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama ketika pemerintahan berjalan. Bahkan, orang-orang yang hari ini berdiri di samping seorang presiden belum tentu menjadi mitra politik yang paling tepat untuk perjalanan berikutnya.
Pengalaman politik Amerika Serikat pada masa Richard Nixon, Spiro Agnew, dan Gerald Ford memberikan pelajaran menarik. Nixon memenangkan Pilpres 1968 dan 1972 bersama Agnew sebagai Wapres.
Namun, ketika skandal Watergate semakin membesar, Agnew justru lebih dulu mengundurkan diri pada Oktober 1973 akibat kasus korupsi yang tidak berkaitan langsung dengan Watergate. Nixon kemudian mengundurkan diri pada Agustus 1974.
Gerald Ford, yang menggantikan Agnew sebagai Wapres dan kemudian menjadi presiden, menghadapi persoalan besar tentang bagaimana memulihkan kepercayaan publik. Keputusannya memberikan pengampunan kepada Nixon menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah kepresidenannya.
Pelajaran penting dari peristiwa tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang mendampingi presiden, melainkan tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan kemampuan seorang pemimpin menjaga kepercayaan publik. Wapres bukan sekadar pelengkap protokoler. Ia merupakan bagian dari arsitektur kepemimpinan nasional.
Prabowo dan Persoalan Kemitraan Politik
Dalam konteks Indonesia, hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka patut dibaca dalam kerangka yang lebih luas. Keduanya dipertemukan oleh kepentingan politik dalam Pilpres 2024. Namun, keberhasilan memenangkan pemilu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu pasangan memiliki kesamaan pandangan, kapasitas, dan orientasi politik untuk menghadapi seluruh persoalan pemerintahan.
Presiden membutuhkan wakil yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu memberikan perspektif berbeda, menyampaikan kritik secara jujur, dan mengambil tanggung jawab ketika diperlukan. Loyalitas tanpa keberanian menyampaikan perbedaan pendapat dapat membuat presiden terisolasi dari kenyataan. Sebaliknya, perbedaan pandangan yang dikelola secara dewasa justru dapat memperkuat pemerintahan.
Karena itu, Prabowo perlu membedakan antara orang-orang yang dipercaya secara personal dan mitra yang dibutuhkan secara institusional. Nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Sugiono, dan Teddy Indra Wijaya mungkin memiliki peran penting dalam lingkaran pemerintahan dan komunikasi politik. Namun, kedekatan dengan presiden tidak otomatis menggantikan kebutuhan akan mitra yang memiliki basis politik, pengalaman, dan kemandirian dalam menyampaikan pandangan.
Koalisi Pemerintahan Bukan Koalisi Permanen
Ada satu kenyataan politik yang tidak boleh diabaikan Prabowo: koalisi pemerintahan hari ini bukan jaminan koalisi yang sama akan bertahan dalam Pilpres 2029.
Menjelang 2029, terutama ketika memasuki 2028, partai-partai akan semakin intensif menyusun strategi untuk mempertahankan atau memperbesar kekuatan politiknya. Mereka akan menghitung peluang pencalonan, posisi tawar, figur yang akan diusung, serta kemungkinan membangun poros dan aliansi baru. Dalam politik, kesetiaan dalam pemerintahan tidak selalu identik dengan kesepakatan dalam kontestasi elektoral.
Gejala itu sudah terlihat. Pada Oktober 2026, Golkar, PKB, dan PAN telah menyatakan dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2029. Sementara itu, NasDem, PKS, dan Partai Demokrat menyatakan belum menentukan sikap, meskipun tetap berkomitmen mendukung pemerintahan hingga 2029. Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan dan keputusan mengenai koalisi elektoral merupakan dua hal yang tidak selalu sama.
Prabowo karena itu tidak cukup hanya mengandalkan besarnya koalisi di parlemen atau banyaknya partai yang berada di kabinet. Ia perlu membangun hubungan politik yang lebih substantif, berdasarkan kepercayaan, kesamaan agenda, dan kesepahaman mengenai arah masa depan bangsa. Koalisi yang hanya disatukan oleh pembagian jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan akan menghadapi ujian ketika kepentingan elektoral mulai berbicara.
Anies dan Kemungkinan Membuka Ruang Baru
Dalam konteks itulah, membuka komunikasi politik dengan Anies Baswedan layak dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan. Memilih Anies dapat menunjukkan bahwa seorang pemimpin mampu melampaui persaingan elektoral dan membangun kemitraan berdasarkan kepentingan yang lebih besar.
Pada Pilpres 2024, Prabowo mengalahkan Anies. Namun, demokrasi tidak seharusnya membuat rivalitas politik menjadi permusuhan permanen. Pengalaman Anies dalam pemerintahan, kapasitas komunikasi publik, serta dukungan politik yang pernah diperolehnya merupakan modal yang dapat dipertimbangkan dalam membangun dialog nasional.
Anies juga pernah menunjukkan kemampuannya membangun komunikasi lintas partai, termasuk ketika memberikan dukungan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu membuka ruang komunikasi politik, meskipun tentu tidak otomatis menjamin dukungan partai tertentu pada 2029.
Tentu saja, kemungkinan tersebut tidak boleh dipahami sebagai keputusan yang sudah pasti atau sebagai satu-satunya pilihan. Yang lebih penting adalah kesediaan Prabowo membuka ruang bagi figur di luar lingkaran terdekatnya, termasuk mereka yang pernah menjadi pesaing politik.
Kemitraan Harus Disertai Kesepakatan yang Jelas
Jika Prabowo dan Anies benar-benar membuka komunikasi untuk 2029, hubungan keduanya perlu dibangun di atas kesepakatan politik yang jelas. Publik mungkin akan mengingat Perjanjian Batu Tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 2009, yang memperlihatkan bahwa kesepakatan politik dapat menjadi fondasi kerja sama, tetapi juga dapat menyisakan persoalan ketika harapan dan realitas tidak berjalan seiring.
Karena itu, kesepakatan baru—apa pun namanya—tidak cukup hanya mengatur pembagian posisi. Ia perlu memuat pembagian tanggung jawab yang tegas, ruang independensi Wapres, komitmen terhadap supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta penghormatan terhadap mekanisme pengawasan demokratis.
Hal ini penting karena demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang efektif, tetapi juga lembaga-lembaga yang mampu mengawasi kekuasaan. Perdebatan mengenai perubahan undang-undang, termasuk UU TNI, UU Polri, UU Kementerian Negara, dan UU BUMN, menunjukkan pentingnya memastikan bahwa efektivitas pemerintahan tetap berjalan seiring dengan akuntabilitas dan prinsip konstitusional.
KOMENTAR ANDA