post image
Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat (tengah)
KOMENTAR

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendesak agar kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, segera dikeluarkan dari penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kelestarian ekosistem dan melindungi habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, penetapan WUP di perairan sekitar TNUK harus ditinjau ulang secara serius dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan keanekaragaman hayati. Terkait hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya telah bersurat kepada Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 November 2026.

Jumhur menekankan, pengeluaran perairan TNUK dari peta WUP bertujuan mencegah adanya aktivitas lanjutan di lapangan, seperti kegiatan survei, yang berpotensi mengusik ketenangan satwa langka bercula satu tersebut. Ia meminta agar seluruh tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai proses verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu selesai dilakukan.

Bahkan, Jumhur menegaskan tidak akan menerbitkan izin lingkungan apabila nantinya ada perusahaan tambang yang mengantongi izin usaha di kawasan perairan tersebut.

"Termasuk bila PT Antam mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," tegas Jumhur.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menepis isu miring yang mengaitkan rencana penambangan emas di wilayah tersebut dengan adik kandung Presiden, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Jumhur, tudingan tersebut tidak berdasar karena Hashim selama ini justru dikenal aktif sebagai pencinta dan pelindung satwa liar menggunakan dana pribadinya.

Ancaman bagi Badak Jawa

Secara ekologis, KLH memaparkan dua alasan mendasar mengapa kawasan perairan TNUK tidak boleh bersinggungan dengan aktivitas pertambangan. Pertama, TNUK merupakan benteng pertahanan terakhir bagi badak jawa yang berstatus Kritis (Critically Endangered).

Populasi satwa endemik ini di alam liar tercatat kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan tersebut. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa badak jawa memiliki sensitivitas perilaku dan kebutuhan ruang yang spesifik, sehingga kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada keutuhan keterhubungan antara ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Kedua, aktivitas pertambangan—meski saat ini belum berjalan di lokasi WUP yang dimaksud—berisiko tinggi memicu tekanan ekologis sejak tahap perencanaan. Kebisingan, getaran, sedimentasi, potensi pencemaran, perubahan kualitas air, hingga meningkatnya lalu lintas manusia dikhawatirkan dapat merusak daya dukung lingkungan kawasan konservasi.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," kata Jumhur.

Untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap selaras dengan perlindungan lingkungan, KLH menyatakan siap memasok dukungan data, kajian ilmiah, dan pertimbangan teknis dalam proses evaluasi bersama kementerian maupun lembaga terkait.


Dua Tahun Imipas: Melayani, Menjaga, Dan Membina

Sebelumnya

Kemenhan: Turki Hibahkan Airbus A340-500 untuk Pesawat Kepresidenan Indonesia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional