post image
Presiden Prabowo Subianto dan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
KOMENTAR

Sejumlah peristiwa politik yang tampak terpisah memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai loyalitas, keamanan komunikasi, dan reformasi institusi ketika disandingkan berdasarkan waktu serta konteksnya.

Direktur Institut Soekarno Hatta, Dr. M. Hatta Taliwang, menyoroti irisan antara peringatan Presiden Prabowo Subianto soal komunikasi dan sabotase internal dengan sikap penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Meski keterkaitan sebab-akibat langsung di antara rangkaian peristiwa tersebut belum terbukti, dinamika ini dinilai perlu dicermati secara serius.

Peringatan mengenai kewaspadaan komunikasi telah disampaikan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya.

Sekitar 17 hari setelah dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, tepatnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada 6 November 2024, Prabowo mengingatkan jajaran kabinet agar tidak membahas hal-hal rawan melalui telepon karena banyak telinga yang ingin mendengar. Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar isu teknis telekomunikasi, melainkan peringatan terkait risiko keamanan informasi di lingkungan kekuasaan.

Peringatan lama tersebut kembali mencuat ke ruang publik pada 20 November 2026 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, Harico dari Bakom Pemerintah mengutip kembali pesan Prabowo dalam siaran TVOne mengenai kehati-hatian berkomunikasi lewat telepon karena banyak telinga yang ingin mendengar. Kutipan tersebut juga diikuti pesan keras Presiden agar tidak ada pihak yang bermain intrik atau berpura-pura patuh tetapi melakukan sabotase dari dalam, dengan menegaskan tidak akan ada kompromi.

Menurut analisis dalam rilis tersebut, pesan Presiden mengandung dua dimensi yang berbeda namun berpotensi saling berkaitan. Pertama adalah kewaspadaan terhadap keamanan komunikasi dan kemungkinan pemantauan atau penyadapan di tengah maraknya isu serupa yang berkembang sepanjang 2025. Kedua adalah persoalan loyalitas, disiplin, dan integritas internal, yakni potensi adanya pihak di lingkaran pemerintahan yang tampak patuh secara lahiriah tetapi justru menghambat atau melemahkan kebijakan Presiden.

Di sisi lain, dinamika kelembagaan juga mengemuka melalui sikap Kapolri Listyo Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 26 Januari 2026. Dalam forum tersebut, Listyo secara terbuka menolak usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus dan menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pengaturan paling ideal. Ia berargumentasi bahwa keberadaan kementerian kepolisisan berpotensi memunculkan "matahari kembar" atau dualisme pusat komando.

Penolakan tersebut tidak hanya disampaikan atas dasar pertimbangan struktural, tetapi juga dengan pernyataan personal dan tegas. Listyo menyatakan lebih memilih menjadi petani atau dicopot dari jabatan Kapolri ketimbang Polri ditempatkan di bawah kementerian. Puncaknya, ia meminta seluruh jajaran memperjuangkan sikap tersebut hingga "titik darah penghabisan", sebuah seruan yang dinilai memiliki nuansa mobilisasi dan ketegasan sikap institusional.

Seruan bernada perlawanan itu muncul di tengah agenda pemerintah yang membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri. Reformasi kelembagaan sendiri menyangkut cakupan yang luas, mulai dari struktur organisasi, kedudukan dalam sistem pemerintahan, mekanisme pengawasan, hingga relasi antara kekuasaan politik dan aparat penegak hukum. Karena itu, penolakan keras terhadap salah satu opsi penataan kelembagaan memunculkan pertanyaan apakah reformasi siap menyentuh struktur dan kewenangan secara menyeluruh atau terbatas pada aspek permukaan.

Dalam rilis tersebut ditegaskan bahwa tidak ada kesimpulan yang menyatakan Polri atau Kapolri terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden. Hubungan langsung antara peringatan komunikasi Prabowo pada November 2024 dan penolakan reformasi kelembagaan oleh Kapolri juga disebut belum terbukti secara kausalitas. Namun, perpaduan isu keamanan informasi, loyalitas internal, dan posisi strategis institusi dinilai memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar dalam sistem pemerintahan presidensial.

Pertanyaan-pertanyaan itu mencakup alasan Presiden mengingatkan soal komunikasi sensitif sejak awal pemerintahan, makna "banyak telinga yang ingin dengar", hingga latar belakang peringatan soal intrik dan sabotase dari dalam. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai batas independensi dan akuntabilitas institusi terhadap pemegang kekuasaan pemerintahan, serta sejauh mana seluruh aspek kelembagaan siap dievaluasi tanpa ada wilayah kekuasaan yang dianggap tabu disentuh.

Pada akhirnya, persoalan yang disorot dalam rilis tersebut bermuara pada loyalitas, kepercayaan, dan kontrol kekuasaan di dalam lingkaran pemerintahan sendiri.

Tantangan bagi sebuah pemerintahan kerap kali tidak hanya datang dari oposisi terbuka, melainkan juga dari aktor atau institusi yang memiliki kewenangan besar di dalam sistem. Karena itu, pemisahan antara fakta dan dugaan tetap perlu dijaga, sembari mendorong keberanian untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.

 


Nobar “Laut Bercerita”, KAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Hadirkan Suasana Perlawanan

Sebelumnya

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional