Beberapa hari memasuki tahun 2020, dunia dikejutkan oleh serangan militer AS di Bandara Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1). Serangan itu menewaskan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Qasem Soleimani.
Perintah serangan udara mematikan itu tak jauh usai Trump dikenai dakwaan oleh DPR Negeri Paman Sam pada Desember 2019 lalu. Departemen Pertahanan AS atau yang kerap disebut Pentagon mengatakan mereka mempunyai alasan untuk mengenyahkan Soleimani karena dianggap telah membahayakan kepentingan warga Negeri Paman Sam.
Peristiwa itu memancing banyak kecaman dari para pemimpin dunia.
Pemerintah Iran sangat geram terhadap aksi AS itu. Mereka berjanji akan membalas dendam dengan perlakuan setara yang telah diberikan Negeri Paman Sam.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengumumkan tiga hari berkabung nasional. Ia mengatakan akan ada pembalasan dendam yang hebat dan setara atas perbuatan Amerika Serikat.
Soleimani dianggap sebagai sosok kedua terkuat di Iran setelah Khamenei.
Publik pun khawatir konfrontasi dua negara tersebut akan melebar sehingga dapat memicu perang dunia ketiga. Maka tak heran tagar #WorldWar3 menggema di media sosial.
Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia. Berdasarkan data yang digunakan ketika pemilu 2019 lalu, terdapat sekitar 864 orang yang berada di Irak. Mereka menyebar, sebagian berada di Provinsi Erbil yang sebagian besar merupakan pekerja domestik dan bekerja untuk keluarga Kurdistan.
Kementerian Luar Negeri meminta kepada semua pihak agar menahan diri dan tidak terpancing usai serangan militer Amerika Serikat.
"Indonesia peduli terhadap meningkatnya situasi di Irak. Oleh sebab itu kami mendorong semua pihak untuk menahan diri untuk bertindak yang bisa membuat situasi lebih buruk," demikian keterangan resmi Kemenlu pada Sabtu (4/1).
Melalui keterangan tertulisnya, Kemlu meminta kepada WNI yang masih bermukim di Baghdad agar berhati-hati.
"Silakan hubungi KBRI bila memerlukan bantuan. Hotline KBRI di Baghdad yakni +9647500365228," kata Kemlu lagi. 
KOMENTAR ANDA