Empat mantan Menteri Luar Negeri dan seorang mantan Wakil Menteri Luar menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas soal posisi Indonesia di Board of Peace (BoP). Pertemuan digelar di Istana Negara, Rabu, 4 Februari 2026.
Keempat mantan Menlu itu adalah Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hassan Wirajuda. Seorang mantan Wamenlu adalah Dino Patti Djalal yang belakangan kerap bersuara lantang mengkritik Kemenlu RI.
Dalam keterangan usai pertemuan, Hassan Wirajuda, mengatakan, awalnya memang sulit mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan diplomasi antar negara. Sehingga dalam pertemuan itu memberikan banyak informasi terkait alasan bergabungnya Indonesia di BoP.
Menurutnya keikutsertaan Indonesia di BoP juga sudah melalui konsultasi yang erat dengan tujuh negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Sehingga hal ini penting karena dengan adanya 8 negara islam di badan internasional buatan Presiden AS Donald Trump ini akan menjadi kontrol penyeimbang.
“Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace. Itu pertama,” kata Hassan.
Terkait dengan iuran keanggotaan yang harus dibayarkan, menurut Hassan itu juga masih dalam pertimbangan pemerintah. Sampai saat ini juga belum diputuskan kapan kontribusi itu akan diberikan.
“Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tutur Hassan.
Adapun perdebatan terkait tidak adanya keikutsertaan PBB dalam dewan perdamaian ini, menurutnya juga tidak menjadi permasalahan. Pasalnya banyak upaya resolusi konflik yang tidak dibantu oleh PBB. Hassan memberikan contoh seperti Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda di tahun 1949 dan pembebasan Irian Barat.
“Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya,” tuturnya.
Hasan juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia BoP ini juga masih awal. Untuk itu dia meminta untuk melihat lebih terbuka dan langsung menilai upaya yang dilakukan.
“Nah tadi pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita, dan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program-program apa? Tentu buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza,” masih kata Hassan.
RI Bisa Keluar Dari BoP
Hassan juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk memutuskan untuk tetap bergabung atau tidak dalam BoP. Namun dia melihat inisiatif BoP dinilai mampu mengakhiri perang yang mengakibatkan korban berjatuhan.
"Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak tergantung bagaimana proses ini nanti perjalanannya sesuai niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina," kata Hassan.
Mantan Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Shihab mengatakan dalam pertemuan itu jika presiden mengatakan bahwa masih ada ruang Indonesia untuk mundur jika, BoP tidak sejalan dengan niatan perdamaian di Palestina.
"Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina," kata Alwi.
Alwi juga menilai presiden tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, yaitu menginginkan two state solution.
"Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu (Presiden Israel) yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution," demikian Alwi. 
KOMENTAR ANDA