Seorang presiden memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi seorang presiden wajib membaca getaran batin rakyatnya. Ketika keadilan terasa jauh, ketika reformasi terasa lambat, ketika bintang penghargaan diberikan di saat tuntutan evaluasi menguat, publik berhak bertanya: di mana posisi kekuasaan berdiri?
Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis. Tetapi dalam politik, bukan hanya niat Presiden yang dinilai. Cara dan momentum menentukan makna. Saya, Edy Mulyadi, mati-matian menjaga husnuzhon kepada Presiden Prabowo. Prasangka baik itulah yang membuat saya tak menyerang Presiden untuk merendahkan, menistakan apalagi menggulingkan.
Niat Prabowo memperbaiki negeri ini tak layak diragukan. Namun cara yang ditempuh berulang kali terasa seperti menguras cadangan kepercayaan publik. Said Didu mengemas dalam satu kalimat, "Saya percaya 1.000% terhadap niat Prabowo memperbaiki Indonesia, tapi saya frustasi caranya."
Api kemarahan terhadap institusi kepolisian belum padam. Ia hidup dalam memori kasus demi kasus. Dalam rasa frustrasi masyarakat kecil. Pada keresahan aktivis dan akademisi. Memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada Kapolri di tengah situasi seperti ini bukan meredam api. Itu seperti menyiramkan bensin ke kobaran api.
Bagi pemerintah, bahaya terbesar bukan pada kemarahan rakyat. Bahaya terbesar adalah ketika rakyat berhenti berharap. Ketika publik menyimpulkan bahwa perubahan tidak lagi mungkin. Bahwa kritik hanya berakhir pada akomodasi simbolik. Negara yang sehat bukan negara tanpa kritik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjawab kritik dengan reformasi nyata.
Jika MBG adalah program strategis nasional, transparansikan sepenuhnya. Jika Polri ingin dipulihkan wibawanya, jawab tuntutan reformasi dengan tindakan konkret. Copot Kapolri. Ini bukan soal personal. Ini soal pesan bahwa hukum tidak boleh berdiri di bawah kuasa politik. Ganti dengan yang kapabel, kredibel, dan berintegritas. Jika Presiden ingin berdiri di atas semua golongan, maka dengarkan suara, yang tidak menyenangkan sekalipun.
Karena legitimasi tidak lahir dari banyaknya tangan yang dijabat di ruang tertutup. Legitimasi lahir dari rasa keadilan yang dirasakan di ruang publik. Dan jika keputusan-keputusan simbolik terus berseberangan dengan rasa keadilan itu, yang tergerus bukan hanya kepercayaan kepada satu pejabat. Yang tergerus adalah fondasi moral kekuasaan itu sendiri. Atau, memang itu yang Prabowo inginkan? 
KOMENTAR ANDA