post image
Donald Trump dan Ali Khamenei
KOMENTAR

Memang tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk Iran. Masyarakat yang lapar dan frustasi mulai turun kejalanan untuk protes, namun bukan protes ke Donald Trump karena embargo yang ditetapkan AS dan sekutu tapi ke pemerintah Iran, sungguh ironi politik mengerikan yang dimainkan oleh Donald Trump untuk menghancurkan Iran.

Oleh: Eska Dwipayana Pulungan, Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

DONALD Trump, dinilai terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mulai dari menginginkan perubahan rezim di Amerika Latin, Timur Tengah, hingga pembelian Greenland yang merupakan wilayah konstituen Kerajaan Denmark. 

Banyak media lebih suka menuliskan nama Donald Trump dari pada menyebut Amerika Serikat (AS) ketika sudah menyangkut Kebijakan Luar Negeri AS yang dinilai immature dan tidak masuk akal. Baru baru ini Perdana Menteri Prancis, Immanuel Macron juga mengatakan bahwa Eropa tidak akan tunduk kepada Donald Trump yang memiliki mood swing yang dampaknya merusak stabilitas kawasan. 

Beralih ke dalam negeri AS, Gubernur California Gavin Newsom, dari Partai Demokrat juga memberikan pesan politik langsung ke Donald Trump bahwa ia hanya sementara, dan masa jabatannya hanya tinggal tiga tahun. Pernyataan Perdana Menteri Prancis dan Gubernur California tersebut menyiratkan bahwa Donald Trump memang tidak memiliki capability menjadi pemimpin dan hanya menciptakan ketakutan masyarakat di level domestik dan global. 

Donald Trump menjalankan pemerintahan tanpa arah dan panduan serta menjalankan Kebijakan Luar Negeri bersifat agresif selektif ke negara negara yang dianggap tidak memenuhi keinginannya.

Di Amerika Latin, Venezuela memang tidak runtuh dan tidak hancur karena perang, tapi presidennya, Nicolas Maduro yang masih resmi memimpin ditangkap dan di bawa ke AS serta akan diadili disana. 

Tindakan ini melanggar hukum internasional, operasi militer yang dilakukan illegal, terlebih tindakan ini tidak mendapat izin dari Kongres AS. Donald Trump sesumbar mengatakan operasi ini sukses dan berjalan lancar berkat kesiapan dan ketangguhan militer AS, didukung pula dengan teknologi militer yang di klaim paling canggih di dunia. 

Namun, yang paling berbahaya setelah penangkapan Nicolas Maduro adalah Donald Trump mengatakan akan menjadi pemimpin sementara Venezuela. Ucapan yang sangat berbahaya, dan jika ditoleransi akan memunculkan neokolonialisme, mungkin bermula di Venezuela, namun akan sampai ke Kuba, Brazil atau wilayah Amerika Latin lainnya yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan Donald Trump.

Di daratan Eropa, sejak periode pertama sebagai presiden AS, Donald Trump sudah memiliki keinginan kuat membeli Greenland, wilayah konstituen dari kerajaan Denmark. Di periode ke dua menjabat, Donald Trump bahkan sudah menyipakan dana sebesar US$ 700 miliar, jika di konversi ke Rupiah hanya sebanyak Rp 11.760 triliun, harga yang sangat murah untuk wilayah yang penuh dengan Rare Earth Elements atau unsur tanah jarang, yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi mutakhir. 

Tawaran uang Donald Trump ini membuat Eropa meradang, AS yang awalnya dianggap sekutu terdekat, sekarang mulai diperlakukan sebagai teman saja. Bagi Donald Trump, Greenland memang layak di perjual belikan, layaknya property untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri AS. Eropa dan Denmark tidak merespon keinginannya, namun Donald Trump marah, dan menyatakan akan menyiapkan opsi militer untuk menguasai Greenland. 

Eropa dalam keadaan darurat akibat keinginan sepihak Donald Trump, mungkin memang benar adanya pernyataan Presiden Prancis, Eropa tidak perlu mengikuti keinginan AS yang berubah ubah menyesuaikan dengan suasana hati Donald Trump. Di sisi lain, Eropa sangat khawatir terjadi kebuntuan diplomatik dengan AS, sehingga intervensi militer terjadi di Greenland. 

Saat ini berkat Donald Trump wilayah arktik menjadi zona geopolitik panas, sejauh ini sudah ada delapan anggota NATO berjaga di Greenland, antara lain Swedia, Jerman, Norwegia, Belanda, Inggris, Finlandia, Prancis dan Denmark.

Beda di Venezuela, berbeda pula di Eropa, namun yang paling unik dan penuh intrik adalah di Timur Tengah. Mata dunia sekarang tertuju pada Iran, ada apa dengan Iran. Menurut Donald Trump, ia menginginkan perubahan rezim di Iran, salah satu dasar perubahan rezim adalah rezim saat ini mewajibkan perempuan berjilbab, menurut Donald Trump lagi, perempuan harus bebas menentukan apa yang ingin dipakai, dasar ini yang dipakai Trump sebagai objek politik panas untuk meningkatkan eskalasi protes di seluruh Iran. 

Donald Trump juga berkehendak agar pangeran yang terbuang, Reza Pahlavi yang memimpin Iran. Logika sederhana dari nilai nilai demokrasi ala barat bukankah yang memilih pemimpin suatu negara adalah rakyat dari negara tersebut, bukan Donald Trump. Mengutip dari pernyataan powerful Abraham Lincoln Presiden ke 16 AS, bahwa rakyat memberikan mandat kepada pemimpin melalui pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang sah, adil, dan transparan. 

Menjanjikan Reza Pahlavi jadi pemimpin bagi Iran untuk mendukung perubahan rezim, mengindikasikan Donald Trump telah melanggar kedaulatan Iran dan merusak nilai nilai demokrasi yang telah dipromosikan AS jauh sebelum Donald Trump dan leluhurnya bermigrasi ke AS.

Protes warga Iran bukan karena penyebab tunggal pada pemerintah yang berkuasa atau karena perempuan yang diminta menggunakan jilbab, faktanya saat ini banyak perempuan Iran yang tidak berjilbab, melakukan protes sebagai ungkapan kecewa, tapi UU wajib berjilbab ini yang palin sering dimanfaatkan AS dan sekutu untuk menggelorakan kerusuhan dalam negeri untuk memaksa perubahan rezim. 

Secara dalam, protes yang merebak di seluruh Iran terjadi karena tekanan ekonomi global lewat embargo yang diberikan oleh barat yang dikomandoi oleh AS sehingga mempersulit kehidupan masyarakat. Memang tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk Iran. Masyarakat yang lapar dan frustasi mulai turun kejalanan untuk protes, namun bukan protes ke Donald Trump karena embargo yang ditetapkan AS dan sekutu tapi ke pemerintah Iran, sungguh ironi politik mengerikan yang dimainkan oleh Donald Trump untuk menghancurkan Iran.

Embargo dilakukan akibat pengayaan uranium untuk membangkitkan tenaga nuklir yang membuat sekutu terdekat AS di timur tengah yaitu Israel merasa terancam. Akibat embargo ini, terjadi inflasi yang menghancurkan perekonomian Iran, dan sedikit sekali negara yang berdagang dengan Iran akibat tekanan AS. 

Iran yang kaya minyak tidak bisa leluasa mengekspornya kemanapun, terkadang dijual dengan cara illegal yang berefek pada jatuhnya harga minyak Iran. Dalam lini sejarah, sejak revolusi tahun 1979, Iran sudah di embargo AS dan sekutu. Diperberat lagi di era Bill Clinton namun sempat membaik di era Barack Obama efek dari kesepakatan nuklir. Pasca Barack Obama, Iran menjadi objek politik panas Donald Trump, embargo semakin mengerikan dan hampir merenggut hak dasar manusia disana.

Riset terbaru menggambarkan sanksi ekonomi yang panjang dan ekstrim bertujuan untuk menekan ekspor Iran dari berbagai sektor hingga ke nol persen, pembekuaan aset aset Iran di luar negeri, pemutusan jaringan keuangan atau Bank Iran di luar negeri untuk menyulitkan bahkan memutus transaksi dagang internasional. 

Akibatnya terjadi inflasi dalam negeri yang mengerikan, nilai mata uang jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah Iran. Data IMF menunjukkan inflasi Iran mencapai 48% pada 2025. Terjadi dampak sosial mengerikan terhadap masyarakat seperti berkurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, transportasi dan daya beli masyarakat menurun drastis, sebagai contoh hampir setengah populasi Iran atau sekitar 40 Juta orang hanya mampu mengkonsumsi di bawah 2.100 kalori per hari, jauh di bawah standar WHO.  

Semua hal ini terjadi di Iran saat Donald Trump memimpin. Namun sepertinya, unjuk rasa besar besaran sepanjang Januari 2026 lalu belum bisa menumbangkan pemerintahan Iran. Donald trump, seperti biasa mulai mengancam menggunakan opsi intervensi militer ke Iran.

Banyak hal yang harus dipelajari oleh Donald Trump sebelum menyerang Iran, salah satunya adalah belajar dari sejarah. Keluarga Reza Pahlavi terusir dan lari dari Iran karena bertindak otoriter, menghilangkan oposisi tanpa peradilan serta menjadi perpanjangan tangan AS di Iran. 


Kim Jong Un Kembali Terpilih Memimpin Partai Pekerja Korea

Sebelumnya

Perjanjian Dagang Indonesia AS: Ojo Kagetan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Politik Global