Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melontarkan kritik tajam yang tidak biasa terhadap salah satu sekutu terdekat Washington. Dalam sebuah wawancara di podcast Joe Rogan yang disiarkan pada Rabu lalu, Vance menuduh sejumlah anggota pemerintah Israel secara aktif berupaya memengaruhi opini publik masyarakat Amerika Serikat. Upaya tersebut dinilai bertujuan untuk menggagalkan kesepakatan damai yang dirancang guna mengakhiri perang antara AS dan Iran.
Kritik terbuka dari seorang wakil presiden yang tengah menjabat ini menandai keretakan publik yang kian melebar antara kedua negara. Vance membela mati-matian kesepakatan damai sementara yang dicapai AS bulan lalu. Ia menegaskan bahwa dirinya tahu persis adanya elemen di dalam pemerintahan Israel yang sengaja ingin menggeser kebijakan luar negeri AS agar operasi militer di kawasan tersebut tetap berlanjut tanpa henti.
a
Dalam penjelasannya kepada Rogan, Vance menyebut adanya kampanye pengaruh asing yang didanai sangat besar demi merusak diplomasi yang sedang ia perjuangkan. Ia merujuk pada laporan majalah Time yang mengungkapkan bahwa seorang mantan manajer kampanye Donald Trump telah disewa atas nama pihak Israel. Mantan manajer tersebut ditugaskan untuk menjalankan kampanye digital tersembunyi yang menyasar pandangan masyarakat AS terkait konflik Iran.
Menurut koresponden Al Jazeera di Washington, Patty Culhane, target utama dari gerakan pengaruh ini adalah basis pendukung MAGA (Make America Great Again). Komunitas pendukung tersebut saat ini dilaporkan kian terbelah dalam menyikapi kebijakan luar negeri AS terhadap Israel. Pilihan Vance untuk berbicara di podcast Joe Rogan pun dinilai strategis, mengingat Rogan memiliki pengaruh besar di kalangan pemuda yang menjadi pilar basis massa MAGA.
Vance juga mengungkapkan bahwa dirinya turut menjadi sasaran serangan pribadi akibat langkah diplomasi yang ia lakukan terhadap Iran. Ia merasa diserang secara keji di ruang publik hanya karena berusaha menjalankan target negosiasi yang telah ditetapkan oleh presiden. Baginya, situasi ini mulai mengganggu independensi pengambilan keputusan politik di dalam negeri.
Meski demikian, Vance mengakui bahwa upaya memengaruhi kebijakan adalah hal lumrah yang dilakukan oleh negara sekutu maupun musuh. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan tindakan Israel yang mencoba melakukan lobi. Namun, ia merasa terganggu ketika operasi atau kampanye pengaruh tersebut mulai mendikte dan merusak penilaian politik murni dari pemerintah Amerika Serikat sendiri.
Saat ditanya mengenai akar konflik, Vance menolak anggapan bahwa AS terjebak dalam perang melawan Iran semata-mata karena dorongan Israel. Ia meyakini bahwa Presiden Donald Trump, terlepas dari pengaruh luar, memegang prinsip kuat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Prinsip mendasar inilah yang menjadi motor utama kebijakan pertahanan AS, dan Vance menyatakan sepakat dengan posisi tersebut.
Hubungan diplomatik kedua negara sebenarnya sudah memanas sejak beberapa bulan lalu. Pada Juni lalu, Vance sempat mengecam balik para kritikus asal Israel yang menentang kesepakatan damai dengan Iran. Saat itu, ia mengeluarkan teguran keras dengan mengingatkan kembali besarnya bantuan militer senilai miliaran dolar yang selama ini dipasok oleh Amerika Serikat untuk menyokong pertahanan Israel.
Mantan diplomat Israel, Alon Pinkas, menilai pernyataan terbaru dari Vance ini sangat mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Pinkas menyebut bahwa friksi dan perbedaan pendapat di masa lalu adalah hal biasa. Namun, tindakan seorang wakil presiden yang secara vokal dan gamblang menuduh Israel merongrong kebijakan AS merupakan sebuah anomali diplomatik yang masif.
Hingga berita ini diturunkan, kesepakatan damai AS-Iran dilaporkan berada di ambang kehancuran menyusul gelombang serangan balasan yang meningkat di antara kedua belah pihak dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, selain membahas konflik Timur Tengah, Vance juga sempat menyinggung spekulasi keterkaitan mendiang Jeffrey Epstein dengan badan intelijen AS dan Israel. Pemerintah Israel sendiri belum memberikan komentar resmi terkait tudingan tersebut. 
KOMENTAR ANDA