Perwakilan Tetap Republik Demokratik Rakyat Korea (RRDK) atau Korea Utara untuk PBB, Kim Song, mengeluarkan pernyataan keras terkait pelaksanaan Konferensi Peninjauan NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) ke-11 yang berlangsung di Markas Besar PBB.
Dalam pernyataan tersebut, Kim Song menuding Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya telah merusak atmosfer konferensi dengan mempermasalahkan hak kedaulatan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir.
Kim Song menyatakan bahwa konferensi tersebut seharusnya menjadi wadah untuk menyelesaikan isu pelucutan senjata nuklir global dan mencari akar penyebab bahaya konflik nuklir. Namun, ia menilai forum tersebut telah gagal memenuhi misi aslinya. Alih-alih mencari solusi perdamaian, konferensi itu disebut telah berubah menjadi tempat tuduhan jahat terhadap negara-negara berdaulat demi kepentingan politik AS dan kekuatan Barat.
Pihak Pyongyang mengecam keras tindakan yang mereka sebut sebagai perbuatan "preman" dan tidak tahu malu dari negara-negara Barat. Korea Utara merasa akses mereka terhadap kepemilikan senjata nuklir adalah langkah yang realistis dan adil. Menurut Kim Song, pengembangan senjata tersebut merupakan bagian dari penggunaan hak pertahanan diri yang melekat sebagai sebuah negara berdaulat.
Lebih lanjut, Kim Song menegaskan bahwa Korea Utara telah keluar dari NPT secara transparan sesuai dengan Pasal 10 dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ia menganggap upaya AS yang memaksa Korea Utara untuk mematuhi kewajiban NPT adalah pelanggaran berat terhadap semangat perjanjian itu sendiri. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian total terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Dalam kritiknya, perwakilan Korea Utara tersebut menantang Amerika Serikat untuk berkaca pada perilaku mereka sendiri. Sebelum menuntut Korea Utara mematuhi kewajiban perjanjian yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu, Kim Song meminta AS menjawab apakah kriteria yang sama berlaku bagi mereka saat keluar dari berbagai perjanjian internasional dan konvensi organisasi dunia lainnya di masa lalu.
Pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa ancaman terhadap legalitas NPT bukan berasal dari negara luar seperti Korea Utara, melainkan dari dalam sistem itu sendiri. Kim Song menuduh sejumlah negara anggota, termasuk Amerika Serikat, telah menyalahgunakan cakupan penerapan perjanjian secara sewenang-wenang. Hal inilah yang dianggap sebagai penyebab utama melemahnya sistem non-proliferasi global.
Korea Utara mendesak agar agenda utama konferensi peninjauan saat ini fokus pada perbaikan pelanggaran yang dilakukan oleh AS. Pihak Pyongyang menyoroti bagaimana negara-negara penandatangan NPT justru mengabaikan kewajiban pelucutan senjata nuklir. Mereka juga mengecam praktik "pencegahan yang diperluas" (extended deterrence) dan transfer teknologi kapal selam nuklir kepada negara non-nuklir sebagai bentuk nyata proliferasi.
Mengenai status negaranya, Kim Song menegaskan bahwa posisi Korea Utara sebagai negara senjata nuklir tidak akan berubah hanya karena pernyataan retoris atau keinginan sepihak dari pihak luar. Status ini ditegaskan sudah bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat oleh tekanan diplomatik manapun yang datang dari forum-forum internasional.
Pernyataan tersebut kembali memperjelas posisi resmi Pyongyang bahwa mereka sama sekali tidak terikat oleh aturan NPT dalam kasus apa pun. Korea Utara menyatakan bahwa kerangka hukum mereka sudah jelas, baik dalam kebijakan kekuatan nuklir negara maupun dalam konstitusi nasional yang menetapkan posisi legal mereka sebagai kekuatan nuklir dunia.
Sebagai penutup, Korea Utara menyatakan komitmennya untuk tetap setia pada hukum kebijakan tenaga nuklir negara yang mengatur prinsip penggunaan senjata nuklir secara transparan. Mereka berjanji akan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional serta stabilitas strategis global, namun tetap berpegang teguh pada identitas mereka sebagai negara bersenjata nuklir demi menjaga kedaulatan nasional. 
KOMENTAR ANDA