Kisruh tentang “homeless media” yang sempat diberitakan direkrut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari tidak luput dari perhatian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (SPEDA).
Ketua Umum DPN SPEDA, Fadli Rumakefing, menyayangkan cara kerja Qodari dalam memimpin lembaga itu.
“Alih-alih memperkuat legitimasi pemerintah, cara Qodari justru merusak citra dan kepercayaan rakyat terhadap Prabowo-Gibran,” kata Fadli kepada redaksi Jumat, 8 Mei 2026.
Menurut Fadli, persoalan ini tidak terletak pada benar atau tidaknya isu homeless media tersebut, melainkan kesan kuat di tengah masyarakat yang akhirnya menduga bahwa pemerintah membangun framing melalui jaringan komunikasi tidak organik yang oleh warganet sering disebut sebagai “buzzer.”
Ketika dugaan ini menguat, yang runtuh bukan hanya narasi pemerintah dalam mengkampanyekan keberhasilan program-programnya, tetapi juga fondasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Di titik ini, kata Fadli lagi, Qodari gagal memahami satu hal mendasar yakni, legitimasi tidak bisa diproduksi secara artifisial. Legitimasi lahir dari konsistensi antara kebijakan, realitas, dan komunikasi. Ketika narasi diproduksi tanpa pijakan realitas yang kuat, maka yang terjadi adalah delegitimasi.
Lebih berbahaya lagi, praktik semacam ini menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, kami meminta Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi Qodari, jika perlu dicopot dari jabatannya sebagai kepala Bakom RI.
“Pak Qodari jika masih punya keberanian sebaiknya mundur dari kepala Bakom RI,” sambung Fadli. 
KOMENTAR ANDA