Istana Kerajaan Maroko akhirnya mencatatkan babak baru dalam sejarah politiknya. Raja Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan yang baru pada Selasa, 29 September 2026. Penunjukan ini sekaligus mendaulat El Mansouri sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga eksekutif di negeri seribu satu warna tersebut, menyusul kemenangan partainya dalam pemilu legislatif 23 September lalu.
Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Rumah Tangga Kerajaan, pengangkatan ini dilakukan di Istana Kerajaan di Rabat berdasarkan Pasal 47 Konstitusi. El Mansouri melangkah ke pucuk pimpinan pemerintahan menggantikan pendahulunya dari partai National Rally of Independents (RNI), Aziz Akhannouch, yang kabinetnya pernah ia masuki sebagai menteri.
Di kancah regional, penunjukan ini menjadikan El Mansouri sebagai perempuan kedua di dunia Arab yang mengepalai sebuah pemerintahan, menyusul jejak Najla Bouden di Tunisia.
Penunjukan El Mansouri merupakan buah dari kemenangan Authenticity and Modernity Party (PAM) yang merajai pemilu legislatif pekan lalu. Partai tersebut berhasil mengamankan 97 dari total 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Di tempat kedua menyusul RNI dengan 66 kursi, Partai Istiqlal dengan 65 kursi, dan kejutan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang melonjak ke angka 54 kursi.
Sesuai mandat Pasal 47 Konstitusi yang berlaku sejak amandemen 2011, Raja diwajibkan memilih kepala pemerintahan dari partai pemenang pemilu. Namun, pekerjaan rumah besar kini menanti politisi berusia 50 tahun itu. Perolehan 97 kursi PAM masih jauh dari ambang batas mayoritas absolut sebanyak 198 kursi.
El Mansouri harus segera merajut koalisi. Jika digabung dengan RNI dan Istiqlal, blok ini sebenarnya mengantongi 228 kursi. Meski demikian, ia menyatakan bahwa negosiasi resmi belum dimulai dan partainya terbuka merangkul siapa saja. "Tidak ada partai yang kami tolak untuk diajak berunding," ujarnya.
Lahir di Marrakech pada 3 Januari 1976 dari keluarga praktisi hukum terkemuka, El Mansouri dikenal bukan sekadar sebagai teknokrat. Lulusan hukum Anglo-Saxon dari Pace University, New York, dan hukum kontrak bisnis dari Universitas Montpellier ini memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Marrakech pada 2009. Namanya melejit sebagai motor penggerak PAM dan sempat menjabat sebagai Menteri Perencanaan Nasional, Urbanisme, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan.
Bagi sebagian kalangan, kabinet yang akan dibentuk El Mansouri sudah dijuluki sebagai "pemerintahan Piala Dunia". Pasalnya, pemerintahan baru ini akan memegang kendali atas kucuran dana investasi raksasa seiring persiapan Maroko menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Di tengah ambisi ekonomi tersebut—termasuk janji pertumbuhan 5 persen dan penciptaan 1 juta lapangan kerja—istana dipastikan tetap memegang kendali atas pos-pos strategis seperti pertahanan dan luar negeri.
Kendati melahirkan sejarah baru, transisi politik ini berlangsung di tengah iklim sosial yang tidak sepenuhnya ramah. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu kali ini merosot ke angka 38 persen, terendah sejak 2007. Angka golput ini mencerminkan kejenuhan publik, menyusul gelombang protes Gen Z setahun sebelumnya yang menuntut perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan alih-alih proyek mercusuar stadion olahraga.
Di sisi lain, kebangkitan tajam PJD—dari 13 kursi menjadi 54 kursi—membawa sinyal perlawanan tersendiri. Mengusung platform menentang normalisasi hubungan Maroko dengan Israel lewat Kesepakatan Abraham 2020, PJD secara tegas menutup pintu untuk bergabung dengan koalisi pimpinan PAM yang mereka sebut "tercemar oleh kecurangan".
Kini, ujian sesungguhnya bagi "perempuan besi" yang menolak disebut demikian ini terletak pada kemampuannya merajut stabilitas politik di atas panggung yang penuh gesekan kepentingan. 
KOMENTAR ANDA