Raja Mohammed VI secara resmi telah menyetujui permohonan dari Kepala Pemerintahan Fatima Ezzahra El Mansouri untuk memberhentikan Madiha Khayr dari jabatannya sebagai Menteri Delegasi untuk Pelatihan Kejuruan dan Pengembangan Keterampilan.
Menteri tersebut sebelumnya berada di bawah koordinasi Menteri Pendidikan Nasional, Pendidikan Prasekolah, Pelatihan Kejuruan, dan Pengembangan Keterampilan. Keputusan krusial ini diumumkan langsung melalui pernyataan resmi dari Istana Kerajaan Maroko.
Dalam keterangan pihak istana, ditegaskan bahwa keputusan pemberhentian ini diambil secara konstitusional sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Dasar. Langkah cepat kepala negara ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait penunjukan sang menteri di kabinet baru.
Pemberhentian Madiha Khayr, yang merupakan menteri dari Partai Istiqlal, terjadi secara mengejutkan karena diumumkan hanya berselang 48 jam setelah ia resmi dilantik. Pemecatan kilat ini menyusul maraknya laporan di media sosial yang mengaitkan namanya dengan sebuah kasus hukum lama dari tahun 2004 silam, yang melibatkan tuduhan penipuan, pemalsuan, serta penerbitan cek tanpa dana yang cukup.
Selain isu kasus hukum, lini masa media sosial juga dihebohkan oleh peredaran dokumen berupa dugaan sertifikat medis yang diatribusikan kepada sebuah klinik psikiatri. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pernyataan resmi dari Istana Kerajaan sama sekali tidak merinci atau menyebutkan alasan spesifik di balik keputusan pemecatan tersebut.
Berdasarkan narasi dan laporan yang beredar luas secara daring, kasus tersebut bermula ketika sejumlah pedagang perhiasan menjual pasokan emas dalam jumlah besar. Pembayaran transaksi tersebut dilakukan menggunakan lembar-lembar cek yang diterbitkan atas nama seorang wanita yang diduga tidak terlibat langsung dalam pembelian emas itu.
Akun-akun media sosial dan laporan daring tersebut mengeklaim bahwa lembar-lembar cek milik Madiha Khayr telah digunakan dalam transaksi tersebut tanpa sepengetahuan atau keterlibatan aktif dirinya. Situasi ini memicu kebingungan publik mengenai bagaimana dokumen perbankan atas namanya bisa terseret ke dalam pusaran transaksi komersial tersebut.
Lebih lanjut, laporan-laporan yang beredar di dunia maya juga mengeklaim bahwa proses investigasi hukum masa lalu sempat mengarah pada penuntutan terhadap Khayr. Namun, dalam proses hukumnya, ia disebut-sebut menyerahkan dokumen berupa surat keterangan medis yang kemudian menjadi pertimbangan hakim.
Sertifikat medis tersebut kabarnya diperhitungkan oleh penegak hukum dalam menilai tingkat tanggung jawab pidana sang menteri pada masa itu. Berkat pertimbangan medis tersebut, ia diklaim berhasil menghindari ancaman hukuman penjara atas kasus yang menjeratnya dua dekade silam.
Menteri Perencanaan Teritorial, Urbanism, Perumahan, dan Kebijakan Kota yang juga Juru Bicara Pemerintah, Samir Belfkih, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah memantau ketat masalah ini. Pemerintah bersama partai-partai koalisi mayoritas melakukan evaluasi politik dan kelembagaan secara mendalam guna menjaga kredibilitas kabinet.
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan cepat dalam menangani kasus Madiha Khayr ini merupakan bagian dari tugas konstitusional untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Langkah ini diambil agar seluruh energi kabinet dapat dikembalikan secara penuh pada agenda prioritas pembangunan dan pemenuhan harapan warga negara. 
KOMENTAR ANDA