Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengonfirmasi bahwa pasukan terakhir AS yang bertugas dalam misi anti-ISIL (ISIS) telah resmi meninggalkan Irak. Pengumuman pada Rabu lalu ini mengakhiri proses penarikan bertahap yang berlangsung bertahun-tahun, sekaligus mengakhiri lebih dari dua dekade kehadiran militer asing di negara tersebut.
Pemerintah Irak menyambut baik penyelesaian penarikan ini dan menganggapnya sebagai tonggak penting dalam menegakkan kembali kedaulatan penuh negara.
Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan, penarikan militer dilakukan secara teratur dari Pangkalan Udara Erbil di wilayah semi-otonom Kurdistan. Pasukan AS beserta anggota koalisi internasional membawa serta seluruh perlengkapan dan alutsista terkait.
"Penarikan ini mewakili keberhasilan kampanye 12 tahun yang mengalahkan ISIS sebagai ancaman militer terorganisasi di Irak dan kawasan," kata Parnell.
Parnell menambahkan bahwa langkah ini menandai transisi dari misi koalisi masa perang menuju skema keamanan yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Irak, didukung oleh kerja sama bilateral yang lebih normal. Tanggung jawab penuh untuk mengamankan wilayah Irak dari sisa-sisa sel ISIS maupun ancaman milisi lokal kini berada di tangan Pasukan Keamanan Irak dan Peshmerga (pasukan Kurdistan).
Meski begitu, Pentagon menegaskan tidak akan melepas hubungan pertahanan secara penuh. AS berencana melanjutkan dukungan dalam bentuk pelatihan terarah serta pertukaran data intelijen bagi aparat keamanan Irak.
Jejak Panjang Intervensi Militer
Kehadiran militer AS di Irak berakar dari invasi tahun 2003 dalam kerangka Perang Melawan Teror (Global War on Terror). Penempatan pasukan sempat mencapai resimen puncak pada 2007 dengan sekitar 170.000 personel militer.
AS sempat menarik seluruh pasukannya pada 2011, tetapi kembali mengerahkan kekuatan pada 2014 guna membendung kebangkitan ISIS yang menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah. Pasca-kekalahan teritorial ISIS pada 2017, porsi pasukan AS dipangkas drastis dan beralih ke fungsi penasihat teknis yang terkonsolidasi di Erbil.
Komando Sentral AS (CENTCOM) menyebutkan, gugus tugas yang mengawasi operasi anti-ISIS kini dipindahkan ke Yordania, sementara ratusan tentara AS tetap disiagakan di wilayah Suriah.
Presiden AS Donald Trump menyambut penarikan penuh ini melalui unggahan di platform Truth Social. Rencana penarikan ini sebelumnya telah disepakati oleh pemerintahan Joe Biden dan mantan PM Irak Mohammed Shia al-Sudani pada 2024.
Trump menyebut penyelesaian penarikan sebagai "kemenangan bagi AS, Irak, dan kemenangan tegas atas ISIS," sambil menegaskan bahwa sudah saatnya serdadu Amerika pulang. Dalam catatannya, ia juga melabeli masa intervensi militer AS di Irak sebagai "petualangan yang sangat mahal ke dalam Neraka."
Ujian Kedaulatan dan Isu Keamanan
Penarikan pasukan AS menempatkan Irak pada babak keamanan baru yang dinilai krusial. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi memuji pengakhiran misi tempur koalisi ini sebagai fajar baru kedaulatan Irak, sembari mengajak kekuatan regional dan internasional untuk menanamkan investasi di negaranya.
Saat ini, PM Al-Zaidi tengah mendorong konsolidasi politik dalam negeri, termasuk target melucuti senjata milisi independen pro-Iran hingga pertengahan 2027. Kehadiran militer AS selama ini sering dijadikan dalih oleh kelompok milisi untuk mempertahankan persenjataan di luar kendali militer resmi.
Namun, langkah penarikan ini tak lepas dari kekhawatiran. Sejumlah pejabat tinggi Kurdistan menilai ketiadaan pasukan AS membuat wilayah utara lebih rentan terhadap potensi intimidasi eksternal maupun kebangkitan klandestin sel-sel ISIS.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat di Baghdad optimistis Pasukan Keamanan Irak memiliki kapasitas memadai untuk menjaga stabilitas nasional tanpa bergantung pada pangkalan fisik tentara asing. 
KOMENTAR ANDA