Setahun telah berlalu sejak Dewan Keamanan PBB memulai proses perdamaian di Gaza yang antara lain menggunakan kerangka kerja Donald Trump melalui Board of Peace (Dewan Perdamaian). Badan internasional ini awalnya dibentuk dengan janji besar untuk mengakhiri kekerasan, memulihkan stabilitas, dan mengalirkan dana miliaran dolar untuk membangun kembali wilayah kantong Palestina yang hancur lebur.
Namun, memasuki tahun pertamanya, evaluasi kritis menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan utama dari rencana perdamaian tersebut gagal terwujud secara signifikan di lapangan. Berbagai target penting, seperti penarikan penuh pasukan militer Israel dari seluruh wilayah Gaza serta dimulainya pembangunan kembali infrastruktur, masih tertinggal jauh dari harapan.
Ketika badan ini diresmikan dalam pertemuan perdana di Washington, D.C., pada Februari 2026 lalu, sejumlah negara anggota sempat mengumumkan komitmen finansial yang masif. Pemerintahan Trump mengklaim telah mengamankan dana miliaran dolar dari berbagai negara donor untuk dana rekonstruksi Gaza, serta rencana pengerahan ribuan pasukan stabilisasi internasional.
Kendati demikian, optimisme yang digaungkan di panggung internasional tersebut disambut dengan skeptisisme mendalam oleh warga Palestina yang berada di Gaza. Bagi jutaan warga yang terusir dan tinggal di tenda-tenda darurat, janji-janji muluk tersebut dinilai tidak lebih dari retorika politik belaka yang gagal mengubah kenyataan pahit sehari-hari.
Catatan dan pemantauan dari berbagai lembaga kemanusiaan maupun media seperti Al Jazeera menunjukkan bahwa serangan militer Israel di Gaza tetap berlangsung hampir sepanjang tahun. Selama periode satu tahun penuh tersebut, operasi militer dan pengeboman dilaporkan terus terjadi di sebagian besar hari, memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas badan perdamaian bentukan Trump dalam menghentikan kekerasan.
Kritikus berpendapat bahwa Board of Peace tidak berfungsi sebagai jalur de-escalation atau de-eskalasi yang efektif, melainkan sekadar instrumen penutup diplomatik. Kehadiran badan ini justru dinilai memberikan penutup politik bagi kelanjutan operasi militer Israel di Gaza tanpa adanya akuntabilitas nyata terhadap perlindungan warga sipil.
Di sisi lain, perdebatan sengit juga muncul mengenai struktur dan legitimasi dari dewan itu sendiri. Sejumlah pihak, termasuk pengamat hukum internasional, mendesak agar penanganan isu Palestina dikembalikan sepenuhnya ke dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) alih-alih dikelola oleh badan paralel yang dinilai eksklusif dan bias.
Bahkan ketika Hamas pada pertengahan tahun 2026 mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di bawah kerangka rencana perdamaian tersebut guna memecah kebuntuan transisi, implementasi tahap kedua dan ketiga tetap macet. Masalah keamanan yang kompleks serta kehadiran militer Israel yang masih masif menghambat pemindahan fungsi pemerintahan kepada otoritas transisi yang diidealkan.
Bagi masyarakat lokal di Gaza, tuntutan utamanya tetaplah sangat mendasar, yakni berakhirnya penderitaan, penarikan militer, keadilan, dan jaminan keamanan yang nyata untuk memulai hidup baru. Mereka mendesak agar komunitas internasional tidak sekadar memikirkan proyeksi geopolitik jangka panjang di atas kertas, melainkan benar-benar menyelamatkan nyawa manusia.
Satu tahun setelah pembentukannya, Board of Peace masih dihadapkan pada ujian kredibilitas yang maha berat. Tanpa adanya tindakan nyata yang mampu menghentikan penderitaan kemanusiaan dan mewujudkan kemerdekaan serta keadilan bagi rakyat Palestina, badan ini dikhawatirkan hanya akan dikenang sebagai deretan janji kosong lainnya dalam sejarah konflik panjang di Timur Tengah. 
KOMENTAR ANDA