Setelah hampir dua dekade memegang kendali penuh atas Jalur Gaza, kelompok Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran badan-badan pemerintahannya pada Senin, 6 Juli 2026.
Langkah besar ini diambil sebagai upaya untuk menyerahkan kendali administratif wilayah tersebut kepada komite teknokrat Palestina, sekaligus demi menggerakkan fase kedua dari rencana perdamaian yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah bentukan Hamas, Ismaïl al-Thawabta. Ia menyatakan bahwa kepala "komite darurat pemerintah" Hamas telah mengundurkan diri dan badan tersebut resmi dibubarkan. Seluruh wewenang pemerintahan kini telah dialihkan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
NCAG sendiri merupakan komite yang dibentuk di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan saat ini berbasis di Kairo, Mesir. Dalam operasionalnya, komite teknokrat ini diawasi oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Donald Trump selama negosiasi gencatan senjata. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas itu sendiri telah berlangsung sejak Oktober 2025.
Meskipun Hamas telah menyatakan mundur dari urusan administratif, Pemerintah Israel langsung merespons pengumuman tersebut dengan nada skeptis. Pihak Israel menilai langkah Hamas hanyalah sebuah taktik atau "stunt" politik untuk menghindari perlucutan senjata yang menjadi syarat utama gencatan senjata. Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini menegaskan ambisinya agar Israel segera menguasai 70 persen wilayah Jalur Gaza.
Pakar Timur Tengah sekaligus Presiden Kehormatan Institut Riset dan Studi Mediterania dan Timur Tengah (IREMMO), Jean-Paul Chagnollaud, menilai langkah Hamas ini merupakan sebuah deklarasi niat yang terikat erat dengan negosiasi intensif yang dimediasi oleh Mesir. Kendati niat mundurnya Hamas sudah lama terdengar demi membuka jalan bagi NCAG yang dipimpin Ali Chaat, realisasi di lapangan masih menghadapi jalan buntu yang sangat terjal.
Salah satu hambatan utama saat ini adalah sikap otoritas Israel yang masih memblokir masuknya anggota komite Palestina tersebut ke dalam wilayah Gaza. Selain itu, Chagnollaud mencatat bahwa meskipun struktur kepemimpinan Hamas mundur, para pegawai yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan lokal tetaplah orang-orang yang sama. Hal ini diprediksi akan tetap dinilai tidak cukup oleh pihak Israel.
Terkait isu sensitif mengenai perlucutan senjata, Chagnollaud menjelaskan perlunya memisahkan antara sayap militer dan sayap administratif Hamas. Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjatanya begitu saja demi tunduk total pada rencana Trump. Namun, ada sedikit perkembangan di mana Hamas kini mulai membuka peluang untuk "meletakkan" senjata dan menyerahkannya kepada otoritas Palestina di bawah pengawasan komite administrasi NCAG yang baru.
Keputusan Hamas untuk melepaskan takhta pemerintahannya saat ini juga didorong oleh situasi kemanusiaan yang kian mengerikan di Gaza. Laporan terbaru PBB mengungkapkan bahwa warga Gaza kini harus bertahan hidup di tengah wabah tikus dan kutu akibat blokade ketat Israel terhadap barang-barang higienitas dasar. Kondisi darurat inilah yang memaksa Hamas, dengan dukungan kelompok Palestina lainnya, mengambil langkah politis demi mencairkan kebuntuan.
Di sisi lain, implementasi rencana damai ini terus diganggu oleh tindakan militer Israel di lapangan yang kerap memindahkan balok-balok beton penanda "garis kuning"—garis pembatas wilayah kendali Israel dan Palestina yang disepakati sejak Oktober 2025. Menurut analisis Chagnollaud, Israel sengaja melakukan taktik pembangkangan terselubung ini dengan agenda tersembunyi untuk mendorong sebagian besar warga Gaza keluar ke pengasingan.
Sementara itu, Otoritas Palestina (PA) pimpinan Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat tampaknya benar-benar tersingkir dalam dinamika ini. Israel secara tegas menolak keterlibatan PA agar isu perdamaian ini tidak meluas hingga mencakup wilayah Tepi Barat. Rencana perdamaian 20 poin yang disodorkan Donald Trump ini memang dirancang sangat fokus pada Jalur Gaza, sehingga mengurung masa depan geopolitik Palestina hanya di wilayah pesisir tersebut. 
KOMENTAR ANDA