Perubahan iklim kian melipatgandakan frekuensi dan keparahan bencana alam, sehingga upaya membangun ketahanan kawasan kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Hukum sekaligus Menteri Kedua Dalam Negeri Singapura, Edwin Tong, dalam pembukaan dialog kebijakan manajemen bencana.
Tong menyatakan bahwa bencana alam tidak pernah mengenal batas wilayah atau yurisdiksi suatu negara. Oleh karena itu, solidaritas serta aksi respons kolektif dari seluruh negara anggota ASEAN menjadi kunci paling krusial untuk menghadapi ancaman krisis iklim lintas batas.
Forum dialog regional tersebut mempertemukan sekitar 200 pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi manajemen bencana. Turut hadir perwakilan lintas negara dari blok ASEAN serta mitra global seperti Uni Eropa, Kanada, dan Selandia Baru.
Dalam pidatonya, Tong menyinggung momentum 2026 sebagai peringatan satu dekade Deklarasi One ASEAN One Response. Deklarasi tersebut dibentuk untuk mengakselerasi kecepatan, skala, dan persatuan tanggap darurat, dengan kesadaran penuh bahwa perlindungan tidak bisa dibebankan kepada satu negara atau lembaga semata.
Kendati kapasitas regional dinilai terus membaik, skala tantangan iklim di lapangan dinilai tumbuh jauh lebih cepat dan semakin sulit diprediksi. Deretan bencana belakangan ini memperlihatkan betapa rentannya komunitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara terhadap guncangan alam.
Tong turut menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada Indonesia atas peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di perairan Pulau Flores pada 15 Agustus yang merenggut puluhan korban jiwa serta menelantarkan ribuan warga. Bencana lintas negara lain seperti Siklon Senyar dan gempa bumi mematikan di Mandalay juga menjadi alarm pengingat bagi kawasan.
Kekhawatiran regional semakin bertambah menyusul peringatan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) terkait fenomena Super El Niño. Pola cuaca ekstrem ini dikhawatirkan memicu gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya serta bencana kekeringan panjang yang mengancam ketahanan pangan dan kesehatan publik.
Menjelang posisinya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2027 mendatang, Singapura menyatakan kesiapannya untuk memperdalam kesiapsiagaan dan ketahanan bersama di berbagai sektor. Singapura mendorong integrasi latihan mitigasi terpadu serta penguatan program adaptasi iklim antarnegara anggota.
Di tingkat domestik, Singapura telah menetapkan tahun 2026 sebagai Year of Climate Adaptation dengan komitmen pendanaan nasional sebesar 40 juta dolar Singapura (sekitar Rp470 miliar) guna membangun ketahanan infrastruktur dan ekosistem terhadap cuaca ekstrem.
Tong menekankan perlunya pergeseran paradigma dalam manajemen bencana dari yang sekadar reaktif menjadi pendekatan preventif dan antisipatif. Dengan penguatan fondasi ini, ASEAN diharapkan dapat memimpin kesiapsiagaan risiko lingkungan dan memperluas kapasitas kolaborasinya ke panggung internasional. 
KOMENTAR ANDA