Untuk memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan kalangan muda Indonesia, Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI menggelar forum diskusi publik bertajuk “Ruang Dengan Anak Muda: Memahami Shifting Paradigm, Memaksimalkan Jangkauan Pesan Pemerintah ke Generasi Muda, dan Mitigasi Risiko Komunikasi di Tengah Era DFK” di Hotel Aryadutha, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Peserta yang hadir dalam diskusi ini sangat beragam, mulai dari konten kreator lintas platform, aktivis muda, pengurus organisasi kepemudaan serta mahasiswa, komunitas pemuda dari berbagai daerah, para akademisi, hingga generasi muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa.
Kepala Bakom Pemerintah RI, Dr. Syahganda Nainggolan, dalam sambutan mengapresiasi kehadiran seluruh peserta, termasuk secara terbuka mengakui bahwa sebagian anak muda yang hadir di ruangan tersebut dikenal bersikap kritis terhadap pemerintah. Justru karena sikap kritis itulah mereka diundang secara khusus untuk berdialog langsung.
Dalam pemaparannya, Syahganda menceritakan perjalanan pribadinya sebagai aktivis sejak masa kuliah di ITB yang pernah mengalami penahanan di dua masa pemerintahan akibat bersuara kritis. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman mendalam bahwa kritik yang konstruktif harus didengar dan disikapi dengan bijak.
Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen menjaga kebebasan berpendapat. Langkah ini diambil agar rekan-rekan muda tidak merasa takut atau ragu dalam menyuarakan ekspresi serta pandangan mereka.
Syahganda juga mengingatkan, sejarah kemerdekaan Indonesia digerakkan oleh anak muda. Bung Karno misalnya, mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 1927 di usia 26 tahun dan menyampaikan pledoi monumental berjudul "Indonesia Menggugat".
Tokoh-tokoh sejarah lainnya seperti Sutan Sjahrir yang mendirikan Jong Indonesie di usia 17 tahun, Soemitro Djojohadikoesoemo yang memperjuangkan kedaulatan RI di Dewan Keamanan PBB pada usia 31 tahun, hingga Bung Tomo yang mengobarkan pertempuran 10 November 1945 di usia 25 tahun, menjadi teladan nyata bahwa perjuangan dimulai pada usia muda.
“Jika dahulu anak muda berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan fisik, bentuk perjuangan saat ini telah bergeser. Tugas utama generasi muda masa kini adalah menjaga agar arah pembangunan tetap sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Peran strategis anak muda ini didukung oleh data demografi yang kuat. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis BPS pada Mei lalu, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa, di mana Generasi Z mendominasi sebesar 24,93 persen dan milenial sebesar 24,34 persen.
Apabila digabungkan, kedua kelompok generasi tersebut mencakup hampir separuh dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda merupakan kelompok yang paling lama akan merasakan serta menanggung dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini.
Pemerintah secara jujur mengakui bahwa jarak komunikasi antara birokrasi dan anak muda masih tergolong lebar. Bahasa yang digunakan pemerintah sering kali terlalu teknis, istilah seperti shifting paradigm terdengar jauh dari keseharian, dan informasi kebijakan kerap diterima melalui tangan kedua berupa potongan video atau tafsiran pihak lain.
Menanggapi tantangan tersebut, dia mengutip instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo ketika memanggilnya ke Hambalang pada 4 Oktober 2026. Prabowo meminta agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana, transparan dalam menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta memperkuat dialog dua arah.
Forum diskusi ini dirancang secara khusus sebagai ruang dengar (listening space). Pemerintah menempatkan diri lebih banyak mendengarkan masukan terbuka mengenai kendala penyampaian pesan, faktor ketidakpercayaan, serta hal-hal substantif yang perlu diubah oleh instansi pemerintah.
“Semua catatan, kritik, dan masukan dari para peserta akan dirangkum secara komprehensif dan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait hingga langsung kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden agar suara rakyat paling bawah, termasuk suara anak muda, dapat sampai langsung kepada kepala negara,” kata Syahganda lagi.
Prabowo sendiri, masih ujar Syahganda, membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik publik, seperti yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, yakni agar masyarakat tidak berhenti melontarkan kritik berbasis data demi perbaikan kinerja pemerintah.
Mengakhiri sambutannya, Syahganda menitipkan tiga pesan penting kepada generasi muda: sampaikan aspirasi apa adanya termasuk kritik yang tajam, awasi jalannya program pemerintah di daerah masing-masing, serta uji setiap kebijakan dengan data dan tagih akuntabilitas pemerintah.



KOMENTAR ANDA