post image
Dari kiri ke kanan: Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Kepala Bakom Dr. Syahganda Nainggolan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Waka Bakom Fadli Tri Hartono./ZonaTerbang
KOMENTAR

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan menyatakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto memegang peran krusial dalam mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Perintah tersebut berkaitan dengan upaya menguasai kembali manfaat sumber daya alam (SDA) agar setidaknya 70 persen keuntungannya dapat dinikmati oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Instruksi terkait pengelolaan kekayaan negara ini sebelumnya disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

"Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70 persen dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70 persen setidaknya kemakmuran rakyat," kata Syahganda seusai audiensi dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Syahganda, arahan kepala negara itu menjadi mandat utama bagi institusi kepolisian untuk mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara.

"Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal," imbuhnya.

Menanggapi mandat tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa jajarannya, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta satuan intelijen terkait, akan segera menyusun data dan menentukan target prioritas penindakan.

"Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," ujar Suyudi kepada wartawan.

Suyudi memastikan bahwa Korps Bhayangkara tidak akan ragu menindak berbagai praktik ilegal yang merugikan negara. Kendati demikian, ia menjamin bahwa perusahaan maupun pelaku usaha yang beroperasi secara sah dan legal akan tetap mendapat pengawalan penuh guna menjaga iklim investasi nasional tetap kondusif.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," tegas Suyudi.

"Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan," pungkasnya.


Ternyata Pemerintah Masih Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Sebelumnya

Polri dan Bakom Pemerintah Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks hingga Antisipasi Nataru

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional