post image
Presiden Prabowo Subianto
KOMENTAR

Oleh: Henrykus Sihaloho, Dosen Universitas Katolik Santo Thomas, Medan (1990–2023); lulusan Program Doktor IPB (University) 2004

DALAM memilih Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), perhatian publik biasanya lebih tertuju pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum. Popularitas, elektabilitas, dan kekuatan koalisi menjadi pertimbangan utama. Padahal, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah Wapres yang dipilih siap mengambil alih kepemimpinan negara apabila Presiden tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya?

Pada 26 Agustus 1978, Kardinal Albino Luciani terpilih menjadi Paus Yohanes Paulus I. Hanya 33 hari kemudian, tepatnya 28 September 1978, beliau wafat. Peristiwa ini mengingatkan bahwa kesinambungan kepemimpinan harus dipersiapkan sebelum krisis terjadi.

Pelajaran serupa terlihat dalam sejarah Amerika Serikat. Wakil Presiden Spiro Agnew mengundurkan diri pada 1973. Penggantinya, Gerald Ford, kemudian menjadi Presiden setelah Richard Nixon mengundurkan diri pada Agustus 1974 akibat skandal Watergate. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Wapres bukan sekadar pendamping, melainkan bagian penting dari sistem kesinambungan kekuasaan.

Pelajaran dari Sejarah

Pengalaman Ford menyimpan pelajaran lain. Pada 8 September 1974, Ford memberikan pengampunan penuh kepada Nixon atas berbagai kemungkinan pelanggaran hukum selama masa kepresidenannya. Ford beralasan, keputusan itu diperlukan untuk mengakhiri kontroversi Watergate dan memulihkan persatuan nasional.

Namun, keputusan tersebut menuai kontroversi. Publik mempertanyakan pengampunan sebelum proses hukum berjalan. Kepercayaan terhadap Ford merosot dan dalam Pemilu 1976 ia kalah dari Jimmy Carter.

Rekonsiliasi dengan mantan pesaing dapat menunjukkan kedewasaan politik. Namun, rekonsiliasi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas, supremasi hukum, dan kepercayaan publik.

Membaca Kembali Peta Politik 2024

Menjelang 2029, hasil Pilpres 2024 menarik dicermati. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 58,59 persen suara, sedangkan pasangan Anies-Muhaimin meraih 24,95 persen. Jika dijumlahkan, keduanya mencakup 83,54 persen suara sah nasional.

Kedua kelompok pemilih tentu memiliki preferensi berbeda. Namun, besarnya basis dukungan tersebut dapat menjadi modal membangun kemitraan nasional. Perbedaan pilihan dalam pemilu tidak semestinya terus menjadi garis pemisah.

Hasil Pemilu Legislatif 2024 juga menarik. NasDem, PKB, dan PKS, tiga partai pengusung Anies-Muhaimin, memperoleh total 190 kursi DPR RI, meningkat dari 167 kursi pada 2019. Sebaliknya, Demokrat, yang meninggalkan koalisi tersebut dan bergabung mendukung Prabowo-Gibran, turun dari 54 menjadi 44 kursi.

Data ini tidak membuktikan hubungan sebab-akibat antara pilihan koalisi dan perubahan kursi. Namun, dinamika tersebut memberikan bahan refleksi tentang bagaimana pilihan politik dan kepercayaan pemilih dapat berubah.

Pada debat ketiga Pilpres 2024, salah seorang calon Presiden memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Kementerian Pertahanan yang ketika itu dipimpin Prabowo. Kritik itu disampaikan secara terbuka. Tetapi, apakah kritik tajam dalam kontestasi demokrasi harus menjadi penghalang kerja sama pada masa mendatang? Seorang pemimpin harus mampu membedakan perbedaan politik dari permusuhan pribadi.

Perjanjian Batu Tulis dan Kemitraan Baru

Pengalaman Perjanjian Batu Tulis antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 2009 patut menjadi pelajaran. Kesepakatan politik tersebut menunjukkan bahwa komitmen tidak cukup hanya dibuat. Diperlukan kesungguhan untuk menghormatinya, termasuk ketika kepentingan politik berubah.

Karena itu, apabila Prabowo kembali mencalonkan diri pada 2029, tidak ada salahnya membangun semacam gentlemen's agreement dengan calon Wapres dari luar Partai Gerindra. Bukan karena Gerindra kekurangan kader, melainkan karena kepemimpinan nasional membutuhkan kemitraan yang melampaui kepentingan satu partai dan lingkaran terdekat Presiden.

Kesepakatan itu tidak boleh berhenti sebagai transaksi untuk memenangkan pemilu atau pembagian jabatan. Isinya perlu mencakup pembagian tanggung jawab yang jelas, ruang bagi Wapres untuk menyampaikan pandangan berbeda, independensi dalam menjalankan tugas, komitmen terhadap supremasi hukum, serta kesiapan mengambil alih kepemimpinan apabila keadaan mengharuskannya.

Jika dahulu dikenal Perjanjian Batu Tulis, mengapa tidak dibangun kesepakatan baru, sebut saja Perjanjian Hambalang atau Perjanjian Kertanegara? Bukan untuk mengulang transaksi politik masa lalu, melainkan memastikan komitmen Presiden dan Wapres tidak berakhir setelah keduanya memperoleh kekuasaan.

Mendengarkan Suara dari Atas

Belum lama ini, Prabowo menceritakan bahwa dirinya sempat tidak sreg dengan sejumlah nama yang disodorkan untuk menjadi Kapolri. Namun, ketika nama Suyudi Ario Seto muncul, ia akhirnya menjatuhkan pilihan. Prabowo mengaku keputusan tersebut datang setelah mendengarkan apa yang disebutnya sebagai "suara dari atas".

Pernyataan itu menarik direnungkan. Jika suara dari atas dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menentukan Kapolri, mengapa pendekatan serupa tidak digunakan ketika menentukan calon Wapres?

Presiden dapat terlebih dahulu berdoa, melakukan kontemplasi, bahkan—jika perlu—bertapa untuk memperoleh petunjuk mengenai dua nama calon Wapres. Kedua nama tersebut kemudian diajukan kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR pun dapat melakukan kontemplasi serupa sebelum menentukan pilihan.

Tentu, ini ilustrasi satiris, bukan usulan menggantikan mekanisme konstitusional dengan pertimbangan spiritual semata. Doa dan kontemplasi merupakan hak setiap orang. Namun, keputusan kenegaraan tetap harus didasarkan pada kapasitas, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.


Dua Tahun Imipas: Melayani, Menjaga, Dan Membina

Sebelumnya

Menteri LH Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional