Konstitusi merupakan fondasi penyelenggaraan kekuasaan dan pembatas kewenangan, bukan sekadar pelengkap atau instrumen kepentingan politik. Dalam negara hukum, seluruh penyelenggara negara wajib tunduk pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan prosedur maupun substansi hukum.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Partai Masyumi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., merespon dinamika berkembang di tanah air, khususnya terkait pemilihan wakil presiden baru.
Menurut Ahmad Yani, dinamika ketatanegaraan Indonesia—mulai dari persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 hingga proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden—harus dijadikan momentum memperkuat budaya konstitusional dan kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya dari dukungan politik atau kemenangan pemilu, melainkan juga dari pelaksanaan yang sesuai batas kewenangan serta prosedur hukum.
Ketaatan terhadap konstitusi, lanjutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan pada hierarki norma hukum. Mengacu pada teori Stufenbau des Recht dan konsep Grundnorm dari Hans Kelsen yang dibaca bersama kedudukan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 13 Tahun 2022, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi maupun melampaui kewenangannya.
Dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Ahmad Yani menyoroti perubahan pemaknaan batas usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meski MK memiliki kewenangan pengujian undang-undang, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan, independensi, imparsialitas, etika peradilan, dan kepastian hukum.
Ia juga menyinggung perdebatan mengenai persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang diatur teknis melalui PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023. Peraturan pelaksana dari KPU dinilai tidak boleh mengubah, mengurangi, atau meniadakan persyaratan substantif yang telah ditetapkan undang-undang.
Ahmad Yani menekankan bahwa aturan hukum harus menjadi ukuran kelayakan calon, bukan persyaratan yang disesuaikan untuk memenuhi kehendak terhadap seseorang. Perubahan hukum tetap dimungkinkan, tetapi harus ditempuh oleh lembaga berwenang melalui prosedur sah, alasan objektif, dan tetap menjaga kepastian hukum.
Dalam aspek ketatanegaraan secara umum, prosedur dan substansi disebut sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Prosedur memastikan kewenangan dijalankan oleh pejabat berwenang sesuai tahapan dan batas waktu, sedangkan substansi menentukan kesesuaian isi serta tujuan keputusan dengan hukum dan konstitusi.
Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Pimpinan MPR pada 12 November 2026 dinilai menjadi ujian disiplin konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Presiden mengusulkan dua calon Wapres dan kewajiban MPR menyelenggarakan sidang pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Dalam perkembangannya, MPR semula menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026, lalu melalui Rapat Gabungan MPR pada 16 November 2026 sepakat mengubahnya menjadi 9 Desember 2026 setelah menerima surat permintaan penundaan dari Presiden. Perubahan jadwal ini berdampak pada penghitungan tenggat pengajuan dua calon Wapres.
Merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, pengajuan dua calon beserta kelengkapan syarat dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna. Dengan definisi "Hari" sebagai hari kerja dalam aturan tersebut, perhitungan mundur 14 hari kerja dari 9 Desember 2026 menunjukkan batas penyampaian nama dan syarat calon jatuh pada Kamis, 19 November 2026.
Sementara itu, dalam pemberitaan mengenai jadwal sidang, Ketua MPR menyampaikan tanggal 25 November 2026 sebagai batas pengajuan dua calon. Perbedaan tersebut dinilai perlu dijelaskan berdasarkan norma hukum yang berlaku karena pengumuman kelembagaan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan interpretasi undang-undang dan peraturan MPR.
Ahmad Yani juga mengingatkan agar penghitungan batas 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara tersendiri, dan definisi hari dalam peraturan lebih rendah tidak otomatis memperpanjang batas waktu konstitusi. Sejumlah pertanyaan hukum pun perlu dijawab secara objektif lewat dokumen resmi, mulai dari tanggal efektif kekosongan jabatan, penghitungan 60 hari, penghitungan 14 hari kerja, keabsahan keputusan perubahan jadwal Sidang Paripurna, hingga pemenuhan syarat dua calon.
Ia menguraikan tanggung jawab masing-masing lembaga negara: Presiden wajib memastikan kewenangan konstitusional dijalankan tepat prosedur dan tenggat waktu; MPR bertanggung jawab menyelenggarakan sidang, menghitung tenggat, memverifikasi syarat, dan menetapkan keputusan secara cermat; DPR memastikan produk legislasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta melakukan pengawasan; dan DPD turut menjaga proses kelembagaan MPR sesuai aturan serta kepentingan bangsa.
Untuk membangun budaya ketatanegaraan yang taat hukum, penyelenggara negara perlu memegang tiga prinsip utama, yakni ketelitian membaca norma secara utuh, kecermatan menerapkan norma sesuai kewenangan dan tenggat waktu, serta ketepatan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substansial.
Pada akhirnya, Ahmad Yani menegaskan bahwa fokus utama bukan mencari pihak yang disalahkan, melainkan menjaga kehormatan konstitusi, kepastian hukum, dan masa depan negara hukum Indonesia. Menurutnya, konstitusi harus ditempatkan sebagai panglima dalam setiap tindakan dan keputusan kenegaraan, bukan sekadar pelengkap kekuasaan.



KOMENTAR ANDA