Perusahaan pemegang konsesi hutan milik Presiden Prabowo Subianto, PT Tusam Hutani Lestari (THL), diminta segera menertibkan ribuan hektare kebun sawit ilegal yang tumbuh di dalam kawasan konsesi perusahaan tersebut.

Permintaan ini disampaikan Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kreung Peusangan (FDKP), Suhaimi Hamid.

Menurut Suhaimi, seperti diberitakan AJNN.Net, wilayah yang seharusnya dikelola sebagai kawasan hutan produksi kini berubah menjadi hamparan sawit.

“Di Bireuen ada 6.550 hektare, Aceh Utara 13.981 hektare milik PT THL. Dua kabupaten itu semua Hampir dipenuhi sawit,” ujar Suhaimi, Ahad, 7 Desember 2025.

Tak hanya di Bireuen dan Aceh Utara., lahan milik PT THL dengan total 48.489 hektar tersebar di Aceh Tengah, di kabupaten Bener Meriah 16.451 hektar. Namun Suhaimi meminta prabowo untuk fokus di dua kabupaten itu terlebih dahulu. Aceh Utara dan Bireuen.

Keberadaan sawit itu, kata dia, menimbulkan persepsi keliru di tengah publik, seakan-akan PT THL yang menanam sawit di dalam kawasan hutan. Situasi ini makin mengemuka usai banjir bandang besar menerjang wilayah Bireuen dan Aceh Utara pekan lalu. Perusahaan milik prabowo itu disebut publik penyebab terjadinya banjir bandang.

“Seolah-olah itu milik THL. Padahal setelah kami crosscheck, sawit itu milik tiga perusahaan sawit besar yang beroprasi di Bireuen dan Aceh Utara,” kata Suhaimi.

Kedatangan Prabowo ke Bireuen pascabencana, menurut Suhaimi, harus menjadi momentum penegasan sikap pemerintah. Ia meminta Presiden memerintahkan penertiban total terhadap sawit-sawit ilegal yang berdiri di dalam kawasan konsesi THL.

“Kami minta Prabowo tegas. Bersihkan sawit ilegal itu. Karena luasnya sudah di luar batas,” ujar Suhaimi.

Suhaimi mengatakan bahwa konsesi PT THL merupakan kawasan hutan negara, bukan area budidaya sawit. Perusahaan hanya diberi hak mengelola hasil hutan bukan kayu—seperti getah pinus. Namun, kata dia, kondisi di lapangan menunjukkan kawasan konsesi telah berubah fungsi.

“Pantauan kami di Aceh Utara dan Bireuen, kawasan THL itu dipenuhi sawit,” kata Suhaimi.

Karena PT THL dikaitkan dengan kepemilikan Prabowo, Suhaimi berharap penertiban dilakukan tanpa ragu.

“Kalau Prabowo betul-betul berkomitmen melindungi hutan dan mencegah bencana ke depan, persoalan sawit ilegal ini harus dibereskan sekarang,” kata Suhaimi.