Demokrasi sebagai Tata Kelola

Dalam jangka panjang, legitimasi lebih murah daripada represi. Ia mengurangi kebutuhan penggunaan kekerasan karena konflik memiliki saluran resmi. Ketika orang kalah dalam kontestasi politik, mereka tidak harus mengangkat senjata. Mereka bisa menunggu siklus berikutnya.

Ini bukan romantisme. Ia adalah rasionalitas praktis.

Tata Kelola dan Distribusi Kekuasaan

Demokrasi sebagai tata kelola menuntut distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang terdistribusi lebih mudah dikoreksi. Kekuasaan yang terkonsentrasi sulit diperiksa.

Distribusi ini tidak berarti negara menjadi lemah. Sebaliknya, ia membuat negara adaptif. Ketika kebijakan keliru, ada mekanisme untuk merevisinya. Ketika pejabat menyalahgunakan kewenangan, ada lembaga pengawas. Ketika aspirasi masyarakat berubah, ada prosedur untuk menyesuaikan arah.

Masalah muncul ketika demokrasi hanya mempertahankan prosedur formal tetapi melemahkan fungsi korektifnya. Koalisi yang terlalu besar mengurangi peran oposisi. 

Lembaga pengawasan menjadi simbolis. Kritik dianggap gangguan stabilitas. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tampak utuh secara bentuk, tetapi retak pada fungsi.

Tata kelola yang sehat bukan berarti tanpa konflik. Ia berarti konflik tidak disimpan sebagai bara dalam sekam.

Bahaya Personalisasi Kekuasaan

Dalam masyarakat yang makin kompleks, daya tarik personalisasi kekuasaan sering menguat. Figur karismatik dianggap mampu menyederhanakan kerumitan. Kebijakan populis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dipuji sebagai bukti keberhasilan demokrasi substantif.

Namun ketika legitimasi dikaitkan berlebihan pada figur, institusi melemah. Ketika dukungan publik bergantung pada popularitas pribadi, mekanisme koreksi cenderung dipersempit karena kritik dipahami sebagai serangan terhadap orang, bukan terhadap kebijakan.

Demokrasi sebagai tata kelola justru menuntut institusionalisasi. Kebijakan sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga ia tetap berjalan dan diawasi tanpa tergantung pada siapa yang menjabat. Kekuatan demokrasi terletak pada kestabilan prosedur, bukan pada konsistensi niat baik individu.

Mengelola Kompleksitas Indonesia

Indonesia adalah contoh masyarakat yang sangat kompleks. Ia terdiri dari ratusan kelompok etnis, beragam agama, ketimpangan ekonomi yang nyata, dan geografi yang terfragmentasi. Kompleksitas ini bukan beban; ia adalah kenyataan.

Dalam konteks semacam ini, demokrasi bukan pilihan opsional. Ia adalah strategi kelangsungan hidup politik.

Tanpa distribusi suara dan mekanisme koreksi, ketegangan identitas mudah dimobilisasi. Tanpa ruang debat, kebijakan besar sulit diuji sebelum berdampak luas. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik tergerus.

Demokrasi sebagai tata kelola berarti memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak berubah menjadi fragmentasi. Ia berarti menyediakan ventilasi bagi tekanan sosial agar tidak meledak.

Ketika Demokrasi Direduksi menjadi Nilai

Ada bahaya lain ketika demokrasi dipahami hanya sebagai nilai: ia menjadi slogan defensif. Setiap kritik terhadap pemerintah dibalas dengan klaim bahwa demokrasi sedang berjalan baik karena pemilu tetap dilaksanakan atau bantuan sosial tetap diberikan.

Namun demokrasi bukan sekadar adanya pemilu atau distribusi bantuan. Ia adalah kualitas pengambilan keputusan publik. Ia teruji dalam cara sistem merespons kritik, dalam kemampuan merevisi kebijakan, dalam keberanian memperbaiki kesalahan.

Apabila demokrasi hanya diukur dari nilai moral atau popularitas kebijakan, maka ia kehilangan dimensi strukturalnya.

Demokrasi sebagai Disiplin Kekuasaan

Demokrasi sebagai tata kelola pada akhirnya adalah disiplin terhadap kekuasaan. Ia membatasi, mengatur, dan memaksa kekuasaan untuk terus bernegosiasi dengan masyarakat.

Dalam kerangka ini, oposisi bukan musuh; ia adalah bagian dari stabilitas. Kritik bukan ancaman; ia adalah detektor dini terhadap kegagalan kebijakan. Peradilan bukan gangguan administratif; ia adalah rem darurat.

Tata kelola yang sehat bukan tentang siapa paling keras berbicara, tetapi tentang bagaimana setiap suara memiliki peluang untuk mempengaruhi keputusan.