Yang "dijual" Prabowo di Washington adalah stabilitas ekonomi dan pasar Indonesia, dengan imbalan berupa akses pasar yang lebih luas dan investasi yang diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Oleh: Tantan Taufik Lubis, Wakil Rektor Universitas Jakarta, Founder - Youth Organization of Islamic Cooperation (OIC Youth), Ketua Umum DPP KNPI
PRESIDEN Prabowo didampingi Menteri Bahlil dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Bertolak ke Washington DC di Tengah Transformasi tatanan global saat ini yang tengah menempuh jalur yang sangat tidak konvensional seiring dengan persiapan Rapat Perdana Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Inisiatif yang diarsiteki oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, muncul sebagai respons radikal terhadap apa yang dianggap sebagai kegagalan sistemik diplomasi tradisional dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Namun, di balik janji efisiensi dan stabilitas, kehadiran BoP membawa gelombang kecemasan yang mendalam mengenai masa depan multilateralisme dan prinsip kedaulatan negara. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam struktur ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai ambisi strategis untuk menempatkan Jakarta di episentrum penyelesaian krisis global, meskipun langkah tersebut memicu perdebatan sengit mengenai biaya finansial, risiko keamanan pasukan, dan potensi pengikisan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Board of Peace secara formal didirikan melalui penandatanganan Piagam di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 22 Januari 2026. Meskipun landasan hukum awalnya merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803/2025 yang memberikan mandat transisional untuk rekonstruksi Gaza, BoP dalam perkembangannya telah bermutasi menjadi sebuah entitas yang jauh lebih luas dan independen dari sistem multilateral konvensional.
Analisis terhadap piagamnya menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi model korporasi yang sangat terpusat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Ketua (Chairman), yang dijabat secara absolut oleh Donald J. Trump. Anatomi dan tata Kelola BoP ini bergeser ke model korporasi global Struktur BoP dirancang untuk bekerja dengan agilitas tinggi, memintas kebuntuan birokrasi yang sering menghambat misi perdamaian PBB, namun efisiensi ini dibayar dengan hilangnya mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan (checks and balances).
Berdasarkan Piagam BoP, Ketua memiliki kewenangan tunggal untuk mengundang anggota, memveto keputusan dewan, dan memegang kontrol atas seluruh entitas, termasuk National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Partisipasi negara anggota bersifat mutlak ("all-or-nothing"), di mana piagam melarang adanya reservasi atau pengecualian terhadap pasal-pasal tertentu, memaksa negara anggota untuk tunduk sepenuhnya pada visi Ketua Model tata kelola ini menciptakan apa yang oleh beberapa pengamat hukum internasional disebut sebagai "pengadilan kekaisaran" (imperial court) daripada organisasi internasional yang demokratis.
Status Trump sebagai Ketua bukan melekat pada jabatannya sebagai Presiden AS, melainkan posisi personal yang tetap berlaku meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, kecuali ia mengundurkan diri secara sukarela. Hal ini menciptakan preseden di mana seorang individu dapat mengendalikan sumber daya internasional dan mandat keamanan di luar kerangka akuntabilitas publik nasional maupun internasional.
Personalisasi Diplomasi Global dan Dominasi Tangan Donald Trump
Publik global menaruh perhatian besar pada ambisi Trump untuk mendefinisikan ulang arsitektur keamanan pasca Perang Dunia II sesuai dengan visinya sendiri, yang sering kali bersifat "America First" namun dikemas dalam narasi perdamaian global. Dominasi ini memicu kekhawatiran bahwa BoP akan menjadi instrumen untuk mempersonalisasi diplomasi global, di mana perdamaian diperlakukan sebagai komoditas transaksional.
Para kritikus, terutama dari kalangan diplomat Eropa, menuduh Trump menggunakan BoP untuk meminggirkan PBB dan menciptakan tatanan dunia baru yang hanya berpihak pada sekutu dekat Washington.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengambilalihan fasilitas United States Institute of Peace (USIP) di Washington, yang kini secara sepihak dinamakan Donald J. Trump U.S. Institute of Peace.
Langkah ini dilakukan melalui serangkaian tindakan eksekutif yang memecat hampir seluruh staf ahli dan pimpinan lembaga tersebut untuk digantikan oleh loyalis Trump. Meskipun tindakan ini sedang dalam proses litigasi di pengadilan federal, administrasi Trump tetap meluncurkan logo BoP yang menggunakan citra bangunan USIP, menandakan niat untuk menjadikan fasilitas tersebut sebagai markas permanen BoP.
Transformasi USIP menjadi instrumen pribadi Trump menunjukkan pergeseran dari lembaga riset perdamaian independen menjadi pusat operasional bagi kebijakan luar negeri yang transaksional.
Simbolisme ini sangat kuat, lokasi rapat perdana pada 19 Februari 2026 sengaja dipilih di bangunan tersebut untuk memvalidasi kendali Trump atas narasi perdamaian Amerika dan global.
Bagi banyak sekutu tradisional AS di Eropa, seperti Perancis dan Jerman, langkah-langkah ini dianggap sebagai pengabaian terhadap sistem berbasis aturan (rule-based order) dan transisi menuju "kekuasaan melalui hukum" (rule by law) daripada supremasi hukum.
Strategi "New Gaza": Visi Ekonomi dan Transformasi Fisik Wilayah
Target jangka pendek dari Board of Peace adalah implementasi fase kedua dari rencana perdamaian Gaza, yang mencakup demiliterisasi total Hamas dan transisi kekuasaan kepada NCAG. Namun, inti dari rencana ini adalah "Master Plan" yang dipresentasikan oleh Jared Kushner di Davos, yang membayangkan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah".
Visi ini mentransformasi wilayah yang hancur akibat perang menjadi hub ekonomi pasar bebas yang berfokus pada pariwisata mewah, teknologi, dan industri canggih. Sementara disisi lain pemerintah Indonesia melalui Kementerian luar negeri telah menyampaikan sikapnya bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam demiliterisasi gaza dan misi tempur. Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan focus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan Kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi palestina.
Meskipun rencana yang disampaikan Jared Kushner ini menjanjikan kemakmuran ekonomi dengan proyeksi PDB mencapai $10 miliar pada 2035, terdapat kritik tajam mengenai hilangnya ruang hidup tradisional rakyat Palestina. Rencana Kushner secara eksplisit menyebutkan penghapusan kota-kota di Gaza Utara seperti Beit Lahia dan Jabalia untuk digantikan dengan zona industri dan pertanian.
Selain itu, perumahan yang direncanakan memiliki kepadatan yang lebih tinggi dengan ruang terbuka yang lebih sempit dibandingkan sebelum perang, memicu tuduhan adanya "gentrifikasi konflik" yang memarjinalkan penduduk asli demi kepentingan investor.
Proyeksi pembangunan fisik ini juga mencakup pembangunan 170 hingga 180 menara mewah di sepanjang pantai Mediterania, yang digambarkan dalam citra yang dihasilkan AI sebagai kompleks resor yang menyerupai Dubai atau Singapura. Namun, rencana tersebut tidak menjelaskan bagaimana kepemilikan tanah warga Palestina akan diakomodasi atau apakah mereka yang kehilangan rumah akan memiliki akses ke properti baru yang mahal tersebut.
KOMENTAR ANDA