Persoalan Iuran 17 Triliun: Efek APBN dan Transparansi
Komitmen finansial sebesar Rp 16,7 hingga 17 triliun merupakan beban yang sangat signifikan bagi anggaran negara Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa dana ini akan bersumber dari APBN, dengan kemungkinan besar diambil dari alokasi anggaran Kementerian Pertahanan, yang berarti pengurangan sekitar 9% dari total belanja pertahanan nasional. Kritik dari masyarakat sipil menyoroti bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk sektor-sektor mendesak seperti rehabilitasi bencana di Sumatera Utara dan penguatan jaringan pengaman sosial.
Sebagai mitigasi terhadap tekanan publik, Presiden Prabowo telah memberikan klarifikasi bahwa pembayaran US$ 1 miliar tersebut bukan merupakan "biaya masuk" wajib, melainkan komitmen untuk dana rekonstruksi yang bersifat sukarela. Namun, Piagam BoP secara jelas menyatakan bahwa status keanggotaan permanen bergantung pada kontribusi tersebut, menciptakan ketidakpastian mengenai posisi Indonesia jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal.
Pemerintah juga sedang menjajaki skema pembiayaan alternatif melalui keterlibatan sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), meskipun transparansi mengenai bagaimana dana ini akan dikelola oleh entitas yang dipimpin Trump tetap menjadi titik lemah dalam narasi pemerintah.
Navigasi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Board of Peace merupakan eksperimen geopolitik yang berani sekaligus berbahaya, menandai pergeseran dari multilateralisme inklusif menuju tatanan transaksional yang dipimpin oleh figur kuat. Bagi dunia, ini adalah pengujian apakah perdamaian dapat "dibeli" melalui pembangunan ekonomi yang agresif namun mengabaikan proses politik yang inklusif.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam BoP adalah pedang bermata dua yang menuntut keseimbangan antara realisme ekonomi dan idealisme konstitusional.
Rapat perdana di Washington akan menjadi indikator kunci apakah BoP akan berfungsi sebagai fasilitator akselerasi kemerdekaan Palestina yang berdaulat atau sekadar menjadi administrator dari sebuah wilayah yang diduduki secara ekonomi. Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa kontribusi Rp 17 triliun dan ribuan pasukan TNI tidak hanya berakhir sebagai penyokong agenda pribadi Donald Trump, melainkan benar-benar memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian yang adil sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia.
Keberhasilan Indonesia dalam menuntut peran aktif teknokrat Palestina dan menolak penghapusan identitas wilayah melalui narasi pembangunan akan menentukan apakah keterlibatan ini adalah jalan menuju harapan baru atau awal dari ketergantungan geopolitik yang lebih dalam.
Jika Board of Peace tidak efektif dalam mempercepat kemerdekaan Palestina, Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa opsi strategis.
Pertama, Indonesia dapat menarik diri dari Board of Peace jika arah institusi tersebut menyimpang dari prinsip kemerdekaan Palestina atau tidak sejalan dengan solusi dua negara. Ini adalah langkah politik yang strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Kedua, Presiden Prabowo dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam dan Timur Presiden untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional. Ini dapat mencakup upaya meningkatkan kesadaran internasional tentang isu Palestina dan mencari dukungan dari negara- negara lain.
Ketiga, Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Palestina, seperti pengiriman pasukan perdamaian atau bantuan kemanusiaan, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Keempat, Presiden Prabowo dapat menggunakan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Islam dan meningkatkan dukungan internasional untuk perjuangan Palestina. Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki berbagai opsi strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina jika Board of Peace tidak efektif.
Penutup
Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC merupakan momen yang sarat simbol dan kalkulasi politik yang kompleks . Dalam lawatan ini, Prabowo membawa dua agenda besar yang tampak berjalan paralel namun sesungguhnya saling terkait, menandatangani kesepakatan dagang dengan Presiden Donald Trump dan menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) yang juga diprakarsai oleh Trump.
Pertanyaan besar yang mengemuka di publik bukan hanya tentang apa yang akan dijual Prabowo, tetapi juga apakah ia pulang membawa hasil konkret atau sekadar legitimasi politik di panggung global.
Dari sisi ekonomi, apa yang "dijual" Prabowo cukup jelas. Pemerintah Indonesia, melalui rapat terbatas di Hambalang sehari sebelum keberangkatan, telah mematok target yang sangat konkret yaitu menandatangani Reciprocal Trade Agreement (ART) atau perjanjian dagang timbal balik dengan AS . Ini adalah buah dari negosiasi yang telah berlangsung sejak 2025.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah menyebutkan adanya penurunan tarif ekspor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Ini bukan sekadar seremoni. Prabowo menegaskan bahwa setiap posisi tawar yang diambil harus mampu meningkatkan produktivitas industri dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global .
Jadi, secara pragmatis, yang "dijual" Prabowo di Washington adalah stabilitas ekonomi dan pasar Indonesia, dengan imbalan berupa akses pasar yang lebih luas dan investasi yang diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Misi ini jelas bukan panggung politik semata, melainkan kebutuhan riil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Pertanyaan kritis muncul pada agenda kedua, Rencana Menghadiri Rapat Perdana Board of Peace. Apakah kehadiran Prabowo di dewan yang dipimpin Trump ini adalah sebuah misi perdamaian yang tulus, atau hanya langkah untuk mendapatkan legitimasi politik di mata internasional?
Opini publik awalnyaa sangat skeptis. Banyak pengamat dan organisasi Islam di Indonesia menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP. Mereka memandang inisiatif ini sebagai bentuk "neokolonialisme" versi baru, di mana negara-negara kaya "membeli" kursi di dewan perdamaian dengan mahar US$1 miliar untuk menjadi anggota tetap, mirip dengan "Dewan
Keamanan versi bayaran".
Ketiadaan perwakilan Palestina di dewan ini juga memicu kecurigaan bahwa BoP lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan Israel dan AS, bukan untuk kemerdekaan penuh Palestina.
Namun, narasi yang coba dibangun Prabowo berbeda. Ia tidak datang sebagai "pembeli" kursi, melainkan sebagai "suara moral" dari negara Muslim terbesar di dunia. Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat non-permanen dan dapat keluar kapan saja . Lebih dari itu, Prabowo tidak hanya akan hadir sebagai peserta pasif. Ia berencana untuk secara vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan pemulihan Gaza dalam forum tersebut.
Di sinilah letak "drama" diplomasinya. Prabowo seolah mencoba menjinakkan "macan" (dalam hal ini, inisiatif Trump yang kontroversial) dari dalam. Dengan bergabung, ia memiliki akses untuk memengaruhi diskusi tentang tata kelola Gaza pasca-konflik, yang tidak akan ia dapatkan jika berada di luar dan hanya mengkritik. Ini adalah realpolitik, terkadang, untuk menyuarakan perdamaian, Anda harus duduk satu meja dengan musuh dan mereka yang Anda curigai.
KOMENTAR ANDA