Ketidakhadiran perwakilan Palestina dalam perancangan master plan ini memperkuat persepsi bahwa Gaza sedang diperlakukan sebagai real estat kosong yang siap dikembangkan oleh kepentingan luar. Hal ini harus menjadi perhatian dan konsens Presiden Prabowo, bahwa dalam rapat perdana Board of Peace, Indonesia harus mengusulkan, mendorong dan memastikan Palestina menjadi anggota Board of Peace dengan hak yang sama dengan negara anggota lainnya.
Palestina penting dilibatkan menjadi anggota Board of Peace karena beberapa alasan.
Pertama, adalah soal Keadilan dan Kesetaraan. Palestina memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka.
Kedua tentang Pengakuan Internasional. Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan menjadi pengakuan internasional atas hak-hak mereka dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan Israel. Ketiga soal Pengaruh dalam Proses Perdamaian. Sebagai anggota Board of Peace, Palestina akan memiliki suara dan pengaruh dalam proses perdamaian, sehingga dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dan dilindungi.
Keempat, Meningkatkan Legitimasi. Keanggotaan Palestina di Board of Peace akan meningkatkan legitimasi proses perdamaian dan memperkuat dukungan internasional untuk solusi dua negara. Kelima adalah Mendorong Dialog dan Kerjasama. Keanggotaan Palestina di Board of Peace dapat mendorong dialog dan kerjasama antara Palestina dengan masyarakat internasional.
Perlu diingat bahw keanggotaan Palestina di Board of Peace harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dinamika Poros Teluk: Dampak Rivalitas Arab Saudi dan UEA terhadap BoP
Masa depan Board of Peace sangat dipengaruhi oleh stabilitas aliansi antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang saat ini berada pada titik terendah akibat persaingan pengaruh di berbagai teater konflik regional. Rivalitas ini menciptakan tantangan bagi Trump dalam menjaga kohesi BoP, mengingat kedua negara adalah donor potensial utama yang diharapkan menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi Gaza yang diperkirakan mencapai $25 miliar hingga 50 miliar dolar AS.
Ketegangan militer telah pecah di wilayah Hadramawt dan Al-Mahra, Yaman, di mana pasukan dukungan Saudi melalui Presidential Leadership Council (PLC) baru-baru ini menggeser milisi dukungan UEA dari Southern Transitional Council (STC).
Konflik ini memuncak pada Januari 2026 dengan pembubaran STC dan pengusiran pengaruh formal UEA dari wilayah perbatasan Saudi, sebuah langkah yang dianggap oleh Riyadh sebagai perlindungan terhadap integritas teritorial dan keamanan maritimnya. Persaingan serupa terjadi di Sudan, di mana Saudi mendukung Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sementara UEA dituduh memasok senjata kepada milisi Rapid Support Forces (RSF), menciptakan fragmentasi kekuasaan yang memperburuk krisis kemanusiaan.
Dalam konteks Board of Peace, UEA tampil lebih proaktif dengan mendukung inisiatif Trump dan merancang rencana pembangunan kompleks perumahan di wilayah yang masih diduduki militer Israel. Sebaliknya, Arab Saudi bersikap lebih berhati-hati, menuntut agar kontribusi finansialnya dilindungi dari ketidakpastian politik AS dan memastikan bahwa proses perdamaian tidak hanya menjadi kedok bagi pengusiran etnis. Perbedaan ini membuat Washington harus memainkan peran sebagai wasit di antara dua mitra terpentingnya di Teluk, yang kegagalannya dapat mengancam aliran dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan "New Gaza".
Agenda Rapat Perdana di Washington: Langkah Menuju Operasionalisasi
Rapat perdana pada 19 Februari 2026 di Washington dirancang untuk mengamankan dua pilar utama bagi keberlangsungan BoP yaitu pendanaan massal dan kesiapan pasukan lapangan. Pertemuan ini akan dihadiri oleh setidaknya 21 kepala negara dan anggota Executive Board untuk membahas finalisasi aturan pelibatan bagi International Stabilization Force (ISF).
Agenda utama yang akan dibahas meliputi:
1. Dana Rekonstruksi: Trump diperkirakan akan mengumumkan komitmen miliaran dolar dari negara-negara anggota untuk membiayai tahap awal pembangunan "New Rafah", dengan penekanan pada investasi swasta sebagai penggerak utama.
2. Operasionalisasi ISF: Penetapan komando terpusat bagi pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza untuk menggantikan IDF di zona-zona tertentu dan melatih kepolisian Palestina yang baru.
3. Finalisasi Mandat NCAG: Memberikan wewenang administratif penuh kepada komite technokrat Palestina untuk mengelola urusan sipil harian, meskipun komite ini saat ini masih mengalami hambatan operasional untuk masuk ke wilayah Gaza.
4. Penandatanganan Kesepakatan Bilateral: Termasuk penandatanganan Agreement of Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah lama dinegosiasikan, yang akan menurunkan hambatan perdagangan secara signifikan bagi kedua negara.
Rapat ini juga menjadi ajang bagi Trump untuk menunjukkan bahwa BoP memiliki legitimasi internasional yang luas, meskipun sebagian besar negara Uni Eropa dan sekutu Barat lainnya tetap absen atau hanya mengirimkan perwakilan tingkat rendah. Lokasi pertemuan di USIP yang baru diganti namanya juga akan menjadi pernyataan simbolis tentang berakhirnya era institusi perdamaian tradisional yang didanai pemerintah demi model organisasi internasional yang digerakkan oleh kepemimpinan personal dan modal swasta.
Posisi Indonesia: Antara Ambisi Kepemimpinan dan Dilema Konstitusional
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu keputusan paling berisiko dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dengan berkomitmen mengirimkan hingga 8.000 pasukan TNI dan iuran sebesar 1 miliar dolar AS, Prabowo berusaha memastikan bahwa suara negara Muslim terbesar di dunia memiliki bobot dalam menentukan masa depan Palestina.
Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah dominasi sepihak Israel dan AS dalam mengelola pasca-konflik Gaza.
Namun, di dalam negeri, keputusan ini memicu resistensi luas. Organisasi seperti MUI, Muhammadiyah, YLBHI, KontraS, dan Imparsial menilai keanggotaan dalam BoP melanggar Pembukaan UUD 1945 karena memberikan legitimasi kepada lembaga yang dikendalikan secara personal oleh Trump dan mengabaikan representasi politik rakyat Palestina sendiri.
Munculnya petisi dari 9.000 cendekiawan Muslim menunjukkan adanya jurang pemisah antara ambisi diplomatik pemerintah dan sentimen akar rumput yang melihat BoP sebagai instrumen neo-kolonialisme.
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI telah mulai melakukan skrining terhadap pasukan yang akan dikirim, dengan fokus pada pengalaman operasi kemanusiaan dan kemampuan konstruksi guna mendukung pembangunan kembali infrastruktur dasar di Gaza. Meskipun demikian, kekhawatiran mengenai siapa yang akan menanggung biaya operasional pasukan di lapangan tetap menjadi pertanyaan besar di DPR, mengingat PBB biasanya memberikan kompensasi bagi pasukan perdamaian, sementara BoP menuntut kontribusi mandiri dari negara pengirim.
KOMENTAR ANDA