Bukan cuma Teddy tetapi juga para menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri dan wakil menteri. Misalnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang juga menerima Bintang Mahaputera Utama.
Semakin mudah penghargaan diberikan, semakin berkurang nilai simboliknya di mata publik.
Penghargaan negara sejatinya memiliki nilai moral yang tinggi karena menunjukkan seseorang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa. Namun apabila penghargaan diberikan sebelum capaian kerja benar-benar terbukti, publik akan memandangnya sebagai formalitas politik semata.
Pada titik ini, penghargaan tidak lagi menjadi simbol prestasi, melainkan simbol kedekatan dengan kekuasaan. Padahal legitimasi sebuah penghargaan negara justru bertumpu pada kepercayaan publik bahwa penghargaan itu diberikan berdasarkan merit atau prestasi, bukan karena hubungan politik.
Risiko Presiden dan Negara
Setiap penghargaan yang ditandatangani kepala negara pada dasarnya juga menjadi refleksi dari penilaian presiden terhadap penerimanya. Oleh karena itu, ketika penerima penghargaan kemudian bermasalah, dampaknya tidak berhenti pada individu tersebut.
Secara politik, keputusan pemberian penghargaan akan ikut dievaluasi publik. Muncul pertanyaan apakah proses seleksinya sudah memadai, apakah rekam jejak penerima sudah diperiksa secara mendalam, dan apakah pertimbangan politik lebih dominan dibanding pertimbangan profesional?
Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kewibawaan penghargaan negara itu sendiri.
Masyarakat akan semakin sulit membedakan antara penghargaan yang diberikan karena prestasi luar biasa dan penghargaan yang diberikan karena pertimbangan politik sesaat.
Kesakralan Penghargaan
Penghargaan negara seharusnya ditempatkan sebagai puncak pengakuan atas pengabdian seseorang kepada bangsa. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting.
Pemberian penghargaan idealnya dilakukan setelah rekam jejak, kinerja, integritas, dan kontribusi penerima dapat dievaluasi secara utuh dalam rentang waktu yang memadai. Semakin tinggi tingkat penghargaan, semakin ketat pula standar penilaiannya.
Negara tentu memiliki hak memberikan penghormatan kepada siapa pun yang dianggap berjasa. Namun negara juga berkewajiban menjaga agar penghargaan tersebut tidak kehilangan makna moralnya.
Ketika penghargaan diberikan terlalu cepat dan ternyata penerimanya kemudian tersandung persoalan hukum atau gagal memenuhi harapan publik, yang tercoreng bukan hanya nama penerima. Yang ikut dipertaruhkan adalah wibawa penghargaan negara, kredibilitas institusi pemberi penghargaan, dan kepercayaan publik terhadap sistem penghormatan yang dimiliki republik ini.
Penghargaan negara bukan sekadar soal siapa yang menerimanya. Yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan itu menjaga kehormatan negara itu sendiri. Sekarang, Dadan Hindayana penerima Bintang Mahaputera Utama dan Lodewijk Pusung penerima kenaikan pangkat Letjen kehormatan tersandung kasus hukum, apakah penghargaan itu akan dicopot? Di situ dilemanya untuk negara. Oleh karena itu Presiden Prabowo, Anda mesti menyimak dan mendengarkan kritik kami, bukan hanya mengamini kelompok Asal Bapak Senang (ABS) yang berada di lingkaran kekuasaan Tuan. 
KOMENTAR ANDA