Sayangnya, sebagian publik mulai melihat adanya perubahan orientasi dalam gerakan mahasiswa. Aktivisme perlahan dianggap kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan kepentingan elite politik.
Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Unpad
BAGAIMANA pun sejarah politik Indonesia, mahasiswa selalu hadir ketika bangsa berada di titik kritis. Mereka bukan sekadar kelompok akademik yang sibuk dengan teori kampus dan dinamika organisasi internal, tetapi kekuatan moral yang muncul saat negara mengalami keguncangan arah. Karena itu, ketika situasi nasional hari ini dipenuhi turbulensi politik, tekanan ekonomi, polarisasi sosial dan ketidakpastian global, publik kembali bertanya, dimana PMII, HMI dan GMNI?
Pertanyaan ini bukan bentuk kebencian kepada organisasi mahasiswa, melainkan harapan. Sebab rakyat Indonesia memiliki memori sejarah yang panjang bahwa mahasiswa selalu muncul ketika negara sedang tidak baik-baik saja.
Peristiwa 1966 menjadi contoh bagaimana gerakan mahasiswa tampil sebagai kekuatan penekan politik saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, konflik ideologi dan ketidakstabilan nasional. Gelombang demonstrasi mahasiswa kala itu melahirkan Tritura yang menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet dan penurunan harga.
Mahasiswa menjadi simbol tekanan moral terhadap negara yang dianggap kehilangan kendali.
Hal yang sama terjadi pada Reformasi 1998. Ketika krisis moneter menghancurkan ekonomi nasional, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh, mahasiswa kembali turun ke jalan. Kampus berubah menjadi pusat konsolidasi rakyat. Gerakan mahasiswa saat itu bukan sekadar demonstrasi politik, tetapi ledakan kegelisahan nasional yang akhirnya mengubah arah sejarah Indonesia.
Artinya, dalam tradisi politik Indonesia, mahasiswa memang selalu muncul ketika bangsa memasuki fase genting. Hari ini kondisi tersebut kembali terasa, meski dalam bentuk berbeda. Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi. Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada daya beli masyarakat. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif. Ruang digital dipenuhi disinformasi, propaganda dan polarisasi sosial.
Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah mengalami tantangan serius akibat berbagai konflik kepentingan politik dan ekonomi. Di saat seperti ini, rakyat sesungguhnya menunggu keberanian moral mahasiswa.
Organisasi PMII, HMI dan GMNI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kader yang melahirkan banyak tokoh nasional. Ketiganya bukan organisasi biasa. Mereka memiliki jaringan ideologis, kekuatan intelektual dan basis massa yang besar. Karena itu publik berharap organisasi-organisasi ini tidak hanya aktif saat momentum elektoral atau perebutan posisi kekuasaan, tetapi hadir ketika rakyat membutuhkan suara penyeimbang.
Organisasi mahasiswa seharusnya menjadi kelompok pertama yang peka membaca tanda-tanda krisis sosial.
Sayangnya, sebagian publik mulai melihat adanya perubahan orientasi dalam gerakan mahasiswa. Aktivisme perlahan dianggap kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan kepentingan elite politik. Organisasi mahasiswa juga dinilai semakin pragmatis dan terjebak dalam agenda jangka pendek.
Akibatnya, suara mahasiswa tidak lagi terdengar kuat sebagai suara moral bangsa.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang kehilangan daya kritis mahasiswa biasanya sedang bergerak menuju stagnasi demokrasi. Ketika kaum muda diam, kekuasaan cenderung berjalan tanpa kontrol sosial yang sehat.
Pemikir Italia, Antonio Gramsci, pernah mengatakan bahwa kaum intelektual memiliki tugas moral untuk tidak sekadar menjadi penonton sejarah, tetapi terlibat aktif dalam membentuk kesadaran masyarakat. Dalam konteks Indonesia, mahasiswa adalah bagian dari intelektual muda yang seharusnya hadir untuk menjaga kesadaran publik agar tidak larut dalam apatisme dan manipulasi informasi.
Sadar atau tidak, PMII, HMI dan GMNI perlu kembali mengingat akar sejarahnya. Mahasiswa tidak boleh hanya sibuk dengan konflik internal organisasi, perebutan jabatan atau romantisme gerakan masa lalu. Mereka harus hadir dengan gagasan konkret tentang masa depan Indonesia. Mereka harus bicara soal pengangguran generasi muda, mahalnya pendidikan, ketahanan pangan, dominasi oligarki ekonomi, ancaman disinformasi digital hingga arah demokrasi nasional.
Mahasiswa juga harus mampu menyesuaikan metode perjuangan dengan perubahan zaman.
Jika dahulu perjuangan dilakukan melalui mimbar bebas dan demonstrasi jalanan, maka hari ini perang gagasan juga terjadi di ruang digital. Narasi publik dibentuk melalui media sosial, algoritma dan operasi persepsi. Karena itu mahasiswa harus menguasai literasi digital, riset kebijakan dan komunikasi publik agar tetap relevan sebagai kekuatan perubahan sosial. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan mahasiswa yang sekadar viral, tetapi mahasiswa yang mampu berpikir strategis.
Organisasi PMII, HMI dan GMNI harus kembali menjadi penjaga akal sehat republik. Mereka harus berani mengkritik kekuasaan tanpa menjadi alat politik praktis. Mereka harus membela rakyat tanpa terjebak dalam fanatisme kelompok. Dan yang paling penting, mereka harus menjaga independensi moral agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
Indonesia saat ini tidak membutuhkan kegaduhan tambahan. Indonesia membutuhkan keberanian intelektual.
Rakyat menunggu PMII, HMI dan GMNI kembali berdiri di garis sejarah, bukan sebagai penonton turbulensi nasional, tetapi sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah besar karena keberanian kaum mudanya menjaga arah republik. Karena dalam sejarah Indonesia, mahasiswa selalu muncul ketika negara tidak baik-baik saja.
Pertanyaannya hari ini tinggal satu, apakah mereka masih memiliki keberanian untuk kembali hadir di tengah rakyat? 
KOMENTAR ANDA