Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Unpad
JALAN sejarah politik Indonesia modern, tidak hanya mengubah arah kekuasaan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bangsa. Salah satunya adalah Peristiwa 27 Juli 1997 atau yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Peristiwa ini bermula dari penyerbuan terhadap kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri.
Namun dalam perkembangan berikutnya, peristiwa Kudatuli tidak lagi dipandang sekadar konflik internal partai, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap mengekang demokrasi pada masa Orde Baru.
Ironisnya, tindakan represif yang dimaksudkan untuk mengakhiri pengaruh Megawati justru menghasilkan efek sebaliknya. Peristiwa tersebut mengangkat Megawati menjadi figur oposisi paling kuat menjelang runtuhnya rezim Presiden Soeharto. Dari titik inilah perjalanan politik Megawati mengalami perubahan mendasar hingga akhirnya mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia kelima.
Secara historis, akar Kudatuli tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Orde Baru. Pada saat itu, sistem politik Indonesia didominasi oleh tiga kekuatan politik, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Meski secara formal terdapat multipartai, ruang kompetisi politik sangat terbatas. Pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan partai politik, termasuk dalam menentukan arah kepemimpinan internal.
Ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres Surabaya tahun 1993, dukungan masyarakat terhadap dirinya meningkat pesat. Sebagai putri Proklamator Soekarno, Megawati memiliki daya tarik simbolik yang sulit diabaikan. Kehadirannya membangkitkan kembali romantisme politik nasionalisme yang selama bertahun-tahun cenderung terpinggirkan. Popularitas Megawati mulai menjadi tantangan politik yang nyata bagi stabilitas kekuasaan Orde Baru.
Situasi berubah ketika pemerintah mendukung Kongres Medan tahun 1996 yang menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI menggantikan Megawati. Pendukung Megawati menolak hasil kongres tersebut dan tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol legitimasi kepemimpinan mereka. Ketegangan inilah yang kemudian memuncak pada pagi 27 Juli 1997 ketika kantor tersebut diserbu oleh massa pendukung Soerjadi yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah titik Jakarta.
Menurut laporan resmi pemerintah saat itu, beberapa orang meninggal dunia, ratusan mengalami luka-luka, dan banyak yang ditahan. Namun berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat adanya dugaan korban yang lebih besar serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan peristiwa tersebut. Hingga kini, Kudatuli masih menjadi salah satu peristiwa yang terus didorong penyelesaiannya melalui mekanisme hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di luar aspek hukumnya, Kudatuli memiliki makna politik yang jauh lebih besar. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan represif terhadap aspirasi politik justru dapat memperkuat legitimasi kelompok yang ditekan. Dalam ilmu politik dikenal konsep political backlash, yaitu ketika tindakan keras negara menghasilkan simpati publik terhadap pihak yang menjadi korban. Fenomena inilah yang terjadi pada Megawati.
Sebelum Kudatuli, Megawati memang dikenal sebagai tokoh politik nasional. Namun setelah 27 Juli 1997, ia berubah menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kekuasaan negara. Banyak kalangan yang sebelumnya tidak memiliki kedekatan ideologis dengan PDI mulai melihat Megawati sebagai representasi perjuangan demokrasi, supremasi hukum, dan hak politik warga negara.
Momentum tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi Asia pada akhir 1997. Krisis moneter berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengguncang fondasi ekonomi, sosial, dan politik nasional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Dalam situasi tersebut, figur Megawati memperoleh legitimasi moral yang semakin kuat karena dianggap telah mengalami tekanan politik jauh sebelum krisis terjadi.
Ketika gelombang Reformasi mencapai puncaknya pada Mei 1998, nama Megawati telah menjadi salah satu ikon perubahan bersama tokoh-tokoh reformasi lainnya. Walaupun bukan aktor tunggal dalam gerakan Reformasi, keberadaan Megawati memberikan alternatif kepemimpinan sipil yang memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Pasca jatuhnya Presiden Soeharto, PDI mengalami konsolidasi dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbesar. Walaupun Megawati tidak langsung menjadi presiden karena dinamika politik di MPR yang menghasilkan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, ia kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden sebelum akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001.
Dari perspektif sejarah politik, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa Kudatuli merupakan titik balik yang sangat menentukan. Peristiwa itu tidak hanya mengubah citra Megawati dari pemimpin partai menjadi simbol demokrasi, tetapi juga mengubah konfigurasi politik nasional secara keseluruhan. Represi yang dilakukan terhadap kelompok pendukung Megawati justru memperbesar modal politik yang dimilikinya.
Pada konteks demokrasi di Indonesia, Kudatuli juga memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara negara, kekuasaan, dan kebebasan politik. Demokrasi tidak hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melalui penghormatan terhadap kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kompetisi politik yang adil. Ketika ruang demokrasi dibatasi melalui pendekatan koersif, legitimasi negara dapat mengalami erosi.
Peristiwa 27 Juli 1997 juga menjadi pengingat bahwa simbol politik memiliki kekuatan yang besar. Megawati tidak memperoleh dukungan semata-mata karena program politik, tetapi karena persepsi publik terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Dalam banyak kasus di berbagai negara, persepsi mengenai ketidakadilan sering kali lebih kuat dalam membentuk mobilisasi politik dibandingkan retorika ideologis.
Kini, hampir tiga dekade setelah Kudatuli, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan. Pemilihan umum berlangsung secara langsung, kebebasan pers berkembang jauh lebih luas, dan sistem multipartai menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
Meski demikian, pelajaran dari Kudatuli tetap relevan: demokrasi membutuhkan penghormatan terhadap perbedaan politik, penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang adil, serta komitmen untuk menghindari penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan politik.
Peristiwa Kudatuli bukan sekadar catatan tentang bentrokan fisik di sebuah kantor partai. Ia merupakan penanda perubahan zaman. Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana tindakan represif dapat menjadi bumerang politik dan melahirkan figur yang justru memperoleh legitimasi lebih besar di mata publik.
Bagi Megawati Soekarnoputri, 27 Juli 1997 menjadi momentum yang mengubah posisinya dari pemimpin partai yang dipersoalkan menjadi salah satu tokoh sentral dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Sementara bagi bangsa Indonesia, Kudatuli menjadi pengingat bahwa sejarah sering kali bergerak melalui paradoks, yaitu semakin kuat sebuah kekuasaan berusaha membungkam suara politik, semakin besar kemungkinan suara itu memperoleh tempat dalam ingatan kolektif dan akhirnya menentukan arah masa depan bangsa. 
KOMENTAR ANDA