Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi
ADA ungkapan yang sering terdengar ketika membicarakan karakter masyarakat Medan,"keras dalam sikap, berani menyampaikan pendapat", tetapi juga memiliki solidaritas yang tinggi ketika menghadapi kesulitan bersama.
Karakter itu kembali diuji ketika dalam waktu yang hampir berdekatan masyarakat menghadapi dua persoalan mendasar, yakni pemadaman listrik (blackout) yang meluas dan gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Dua persoalan tersebut bukan sekadar gangguan layanan publik, tetapi telah menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat modern.
Listrik dan BBM hari ini bukan lagi sekadar komoditas. Keduanya merupakan fondasi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, hingga keamanan. Ketika keduanya terganggu secara bersamaan, yang diuji bukan hanya kesiapan infrastruktur negara, tetapi juga tingkat ketahanan sosial masyarakat.
Blackout yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sistem kelistrikan nasional. Aktivitas perkantoran berhenti, transaksi digital terganggu, jaringan telekomunikasi melemah, rumah sakit harus mengandalkan generator cadangan, sementara pelaku usaha mengalami kerugian akibat terhentinya operasional.
Belum sepenuhnya pulih dari gangguan listrik, masyarakat kembali menghadapi persoalan distribusi BBM. Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi pemandangan yang memunculkan kecemasan publik. Sopir angkutan umum, pengemudi ojek daring, nelayan, hingga pelaku UMKM menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena penghasilan mereka bergantung pada mobilitas harian.
Kondisi seperti ini sesungguhnya menjadi ujian psikologis bagi masyarakat. Dalam studi mengenai ketahanan nasional, krisis pelayanan publik yang berlangsung berulang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara apabila tidak diikuti komunikasi yang terbuka dan penanganan yang cepat.
Namun menariknya, masyarakat Medan tidak serta-merta bereaksi dengan kepanikan besar. Di tengah antrean panjang dan berbagai keterbatasan, kehidupan tetap berjalan. Aktivitas ekonomi tetap bergerak meski melambat. Masyarakat mencari berbagai cara beradaptasi.
Sebagian memilih mengurangi perjalanan, sebagian lainnya berbagi informasi mengenai ketersediaan BBM, sementara pelaku usaha melakukan penyesuaian jam operasional.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa daya tahan sosial masyarakat Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Sejarah panjang menghadapi bencana alam, krisis ekonomi, pandemi COVID-19, hingga berbagai gangguan infrastruktur telah membentuk kemampuan adaptasi yang relatif kuat.
Namun ketahanan masyarakat tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mentoleransi gangguan pelayanan publik yang terus berulang. Kesabaran warga negara bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Ada titik ketika masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas tata kelola, kualitas pemeliharaan infrastruktur, serta kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan darurat.
Dalam perspektif kebijakan publik, blackout dan terganggunya pasokan BBM memperlihatkan pentingnya membangun sistem yang lebih tangguh (resilient). Infrastruktur energi tidak boleh hanya efisien dalam kondisi normal, tetapi juga harus mampu bertahan ketika menghadapi gangguan besar. Diversifikasi sumber energi, jaringan cadangan, distribusi logistik yang fleksibel, hingga sistem komunikasi krisis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Persoalan lainnya adalah komunikasi publik. Di era media sosial, kekosongan informasi sering kali lebih berbahaya dibandingkan gangguan itu sendiri. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, maupun langkah pemerintah, ruang tersebut segera diisi spekulasi, rumor, bahkan disinformasi yang dapat memperbesar kepanikan.
Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam manajemen krisis. Masyarakat pada umumnya dapat menerima adanya gangguan apabila mengetahui penyebabnya, memahami langkah yang sedang dilakukan, dan memperoleh kepastian mengenai proses pemulihan. Yang paling sering memicu kemarahan bukan semata gangguan layanan, melainkan ketidakpastian.
Dari sudut pandang ketahanan nasional, peristiwa ini juga memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak selalu berasal dari konflik bersenjata. Gangguan pada infrastruktur strategis seperti listrik, energi, telekomunikasi, dan transportasi dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur vital harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
Bagi masyarakat Medan, berbagai cobaan ini sekaligus menjadi cermin mengenai makna menjadi warga negara. Menjadi warga negara bukan hanya menikmati hasil pembangunan ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga menghadapi masa-masa sulit dengan disiplin, saling membantu, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pelayanan publik yang andal, aman, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa jarang mengalami krisis, melainkan seberapa cepat mampu bangkit dari krisis tersebut. Demikian pula dengan masyarakat Medan.
Blackout dan gangguan pasokan BBM memang menguji batas kesabaran, tetapi juga memperlihatkan daya tahan sosial yang patut diapresiasi. Meski demikian, ketangguhan warga tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap gangguan semacam ini sebagai sesuatu yang lumrah.
Kesabaran masyarakat adalah modal sosial yang berharga. Modal itu harus dijaga melalui pelayanan publik yang semakin profesional, investasi pada infrastruktur yang lebih andal, serta komunikasi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Jika tidak, setiap gangguan yang datang akan terus mengikis kepercayaan publik sedikit demi sedikit.
Pada akhirnya, ujian terbesar bukan hanya apakah orang Medan mampu bertahan menghadapi blackout dan kelangkaan BBM. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara mampu menjawab kesabaran warganya dengan tata kelola yang semakin baik.
Sebab, hubungan antara negara dan warga negara dibangun di atas kontrak kepercayaan, dimana masyarakat menunjukkan ketahanan dan kepatuhan, sementara negara menghadirkan pelayanan publik yang dapat diandalkan.
Ketika kedua hal itu berjalan beriringan, setiap cobaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa Indonesia. 
KOMENTAR ANDA