Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Unpad
DI dalam bukunya “The Water Kingdom: A Secret History of China”, Philip Ball mengemukakan sebuah tesis menarik tentang sejarah Tiongkok yang dapat dibaca melalui cara bangsa tersebut mengelola air. Menurut Ball, di Tiongkok, sungai, waduk, kanal, dan bendungan bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi kekuasaan, stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, bahkan legitimasi negara. Sejak Dinasti Han hingga era modern, kemampuan pemerintah mengendalikan air menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan.
Jika tesis itu dipindahkan ke Indonesia, maka salah satu periode yang paling dekat dengan konsep tersebut adalah masa pemerintahan Soeharto. Terlepas dari berbagai kritik terhadap aspek politik pemerintahannya, terdapat satu warisan pembangunan yang sulit dipungkiri adalah pembangunan bendungan, waduk, jaringan irigasi, dan infrastruktur pengairan yang menjadi fondasi lahirnya swasembada beras Indonesia pada dekade 1980-an.
Soeharto tampaknya memahami bahwa negara agraris tidak mungkin berdiri kokoh tanpa kedaulatan atas air. Baginya, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi instrumen pembangunan nasional. Karena itu, sejak awal Pelita, pemerintah mengalokasikan investasi besar pada pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah.
Lahirnya bendungan-bendungan besar seperti Waduk Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Wadaslintang, Gajah Mungkur, Saguling, Cirata, hingga berbagai bendungan lain bukan sekadar proyek teknik sipil. Semuanya merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjamin kontinuitas air bagi jutaan hektare sawah. Infrastruktur tersebut kemudian dipadukan dengan Revolusi Hijau melalui penggunaan varietas unggul, pupuk, penyuluhan pertanian, serta kelembagaan seperti Bimas dan Inmas.
Hasilnya terlihat nyata. Pada tahun 1984 Indonesia memperoleh pengakuan internasional karena berhasil mencapai swasembada beras, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil bagi negara dengan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Produksi pangan meningkat bukan hanya karena benih atau pupuk, tetapi karena tersedianya air sepanjang musim tanam.
Dalam perspektif Philip Ball, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa negara memperoleh legitimasi ketika mampu menjamin air bagi rakyatnya. Air melahirkan pangan, pangan melahirkan stabilitas sosial, dan stabilitas menjadi fondasi pembangunan ekonomi.
Sesungguhnya Indonesia memiliki karakter geografis yang bahkan lebih kaya dibandingkan Tiongkok. Curah hujan tinggi, ribuan sungai, dan ratusan daerah aliran sungai merupakan modal alam yang luar biasa. Namun kekayaan itu hanya bernilai apabila mampu ditangkap, disimpan, dan didistribusikan melalui sistem waduk dan irigasi yang baik. Air yang dibiarkan mengalir ke laut tanpa dimanfaatkan bukanlah kekayaan, melainkan potensi yang hilang.
Inilah pelajaran penting dari era Soeharto. Pemerintah saat itu melihat bendungan sebagai investasi lintas generasi. Manfaatnya tidak hanya dirasakan pada tahun pembangunan, tetapi puluhan bahkan ratusan tahun setelahnya. Bendungan menghasilkan irigasi, listrik, pengendalian banjir, air baku industri, hingga cadangan air ketika musim kemarau.
Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Philip Ball bahwa peradaban besar selalu dibangun melalui kemampuan mengelola siklus air. Tidak ada kerajaan / Negara besar yang lahir tanpa sistem pengairan yang mapan. Bahkan menurut Ball, politik, ekonomi, budaya, dan birokrasi Tiongkok berkembang mengikuti logika pengelolaan air.
Indonesia pernah membuktikan hal serupa. Ketika waduk dibangun secara masif, sektor pertanian tumbuh pesat. Ketika irigasi diperbaiki, produksi beras meningkat. Ketika pangan tercukupi, inflasi lebih terkendali, kemiskinan pedesaan menurun, dan stabilitas nasional relatif terjaga.
Ironisnya, dalam beberapa dekade terakhir orientasi pembangunan lebih banyak tertuju pada jalan tol, kawasan industri, dan infrastruktur perkotaan. Padahal ancaman terbesar abad ke-21 bukan lagi semata energi, melainkan krisis air. Perubahan iklim memperbesar risiko kekeringan, banjir, serta ketidakpastian musim tanam. Dalam situasi seperti ini, bendungan kembali menjadi infrastruktur strategis.
Air sesungguhnya adalah bentuk pertahanan negara yang paling mendasar. Negara yang kehilangan kemampuan mengelola air akan kehilangan kemampuan memproduksi pangan. Ketika pangan bergantung pada impor, maka kedaulatan nasional ikut dipertaruhkan. Sebaliknya, negara yang menguasai air memiliki peluang lebih besar menjaga stabilitas ekonomi maupun politik.
Karena itu, membaca kembali warisan pembangunan waduk pada era Soeharto bukanlah upaya romantisasi sejarah, melainkan usaha mengambil pelajaran strategis. Setiap rezim memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi pembangunan sumber daya air pada masa tersebut merupakan investasi nasional yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini.
Philip Ball mengingatkan bahwa masa depan suatu bangsa sering kali dapat dibaca dari masa depan airnya. Bila air dikelola dengan baik, maka pertanian, industri, energi, dan kehidupan masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, apabila pengelolaan air diabaikan, maka konflik sosial, kerawanan pangan, dan ketidakstabilan ekonomi akan menjadi konsekuensinya.
Indonesia kini menghadapi tantangan baru berupa pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, paradigma pembangunan bendungan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Yang dibutuhkan adalah tata kelola air nasional yang terpadu, mulai dari konservasi hulu, pembangunan waduk, modernisasi irigasi, efisiensi distribusi, hingga pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, swasembada beras tahun 1984 bukanlah keajaiban pertanian semata. Ia adalah buah dari sebuah visi negara yang menempatkan air sebagai fondasi peradaban. Sebagaimana ditunjukkan Philip Ball dalam kisah panjang Tiongkok, sejarah bangsa sering kali ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan air. Indonesia pernah membuktikan hal itu pada masa Soeharto.
Pertanyaannya kini bukan apakah kita mampu mengulanginya, melainkan apakah kita masih memiliki keberanian politik untuk kembali menempatkan air sebagai jantung pembangunan nasional. ()
KOMENTAR ANDA