Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa negaranya telah mengajukan proposal kesepakatan kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari. Araghchi menyampaikan di Markas Besar PBB di New York bahwa pembukaan jalur strategis ini dapat terwujud jika seluruh persyaratan yang tercantum dalam nota kesepahaman (MOU) bulan Juni lalu dipenuhi oleh pihak Washington.
Krisis di Selat Hormuz bermula setelah konflik terbuka meletus ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai bentuk balasan, Teheran tidak hanya menyerang Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk, tetapi juga menutup jalur perairan vital yang selama ini dilewati oleh sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Penutupan jalur perdagangan minyak global tersebut memicu fluktuasi harga energi yang liar di pasar internasional serta meningkatkan tekanan politik terhadap Presiden Donald Trump. Terlebih lagi, situasi ini terjadi di tengah persiapan Amerika Serikat menghadapi pemilu sela Kongres yang krusial pada bulan November mendatang, sehingga mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi penyelesaian konflik.
Kendati demikian, respons resmi dari Washington hingga kini masih dinanti menyusul laporan dari The Wall Street Journal bahwa Presiden Donald Trump secara pribadi meragukan komitmen Iran. Trump dikabarkan telah menolak draf kesepakatan tersebut karena skeptis Iran akan memenuhi tuntutannya, bahkan mengindikasikan bahwa opsi kampanye pengeboman lanjutan tetap terbuka lebar.
Di sisi lain, seorang pejabat AS yang berbicara kepada BBC mengungkapkan bahwa pihak Washington berada dalam posisi yang sangat kuat dan memegang kendali penuh atas Selat Hormuz sehingga tidak terburu-buru mengambil keputusan. Meski demikian, pembicaraan positif melalui jalur mediasi dilaporkan terus berjalan, termasuk membahas isu-isu nuklir yang menjadi salah satu ganjalan utama dalam negosiasi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam wawancaranya dengan CBS News menegaskan bahwa proses gencatan senjata dapat dimulai sejak hari pertama AS menerima kesepakatan tersebut. Pezeshkian juga menyatakan kesiapan negaranya untuk kembali membuka akses bagi inspektur nuklir PBB guna meredakan kekhawatiran internasional terkait program nuklir Teheran.
Poin-poin kesepakatan yang diajukan merujuk pada MOU 14 poin yang sempat disepakati pada 18 Juni lalu namun kemudian kolaps akibat kembalinya aksi saling serang. Perjanjian tersebut mencakup komitmen Iran agar tidak memiliki senjata nuklir, penghentian operasi militer di semua lini, pencabutan sanksi ekonomi, serta pemulihan jalur navigasi komersial secara aman.
Dampak konflik di kawasan kini semakin meluas dengan keterlibatan kelompok Houthi di Yaman yang merupakan sekutu Iran. Kelompok tersebut semakin intensif melancarkan serangan rudal dan drone serta merebut wilayah strategis di sekitar Selat Bab al-Mandab untuk mengganggu ekspor minyak Saudi, yang kemudian mendorong Putra Mahkota Arab Saudi meminta dukungan militer dari AS.
Situasi geopolitik kian memanas setelah Presiden Donald Trump dalam pidatonya di Sidang Umum PBB menyampaikan ancaman keras terhadap Teheran. Trump mempertimbangkan dua pilihan antara mencapai kesepakatan pasca-pemilu November atau mengambil tindakan militer tegas untuk melumpuhkan Republik Islam Iran secara total.
Menanggapi berbagai tekanan dan ancaman tersebut, Menlu Abbas Araghchi dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah tunduk pada segala bentuk paksaan atau intimidasi. Araghchi menegaskan kembali bahwa perdamaian yang sejati dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah sama sekali tidak bisa dibangun di atas fondasi ancaman pemusnahan. 
KOMENTAR ANDA