Dalam kebudayaan tradisional Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, upaya untuk mengetahui rahasia atau memantau kelakuan seseorang kerap kali dilekatkan pada cara-cara mistis. Salah satu metode yang diyakini sejak zaman leluhur adalah dengan menggunakan media spiritual, kemenyan, serta bekerja sama dengan entitas gaib penunggu wilayah atau yang biasa disebut sebagai penguasa roh danyang dan merkayang. Pendekatan tradisional ini mencerminkan obsesi manusia lintas generasi untuk menembus batas privasi orang lain dengan memanfaatkan kekuatan di luar nalar.
Demikian pandangan yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Paranormal Boyolali, Edi Purwanto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 9 November 2026.
Menurut Edi Purwanto, seiring dengan perkembangan zaman, cara-cara konvensional dan mistis tersebut bertransformasi menjadi bentuk spionase yang jauh lebih canggih dan berbasis teknologi. Isu dugaan penyadapan yang melibatkan oknum-oknum pejabat Polri terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting kini tengah menjadi sorotan tajam, khususnya jika ditinjau dari aspek teknis arsitektur jaringan telekomunikasi modern di Indonesia.
Secara teknis, jaringan telekomunikasi modern seperti 4G, 5G, dan VoIP sebagian besar bersifat digital dan terenkripsi, sehingga metode penyadapan fisik di lapangan dinilai kurang efektif. Sebagai gantinya, intersepsi dilakukan secara langsung melalui arsitektur jaringan inti dari operator seluler besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL.
Dalam standar telekomunikasi internasional seperti ETSI dan 3GPP yang diadopsi oleh operator-operator tersebut, terdapat fasilitas yang dikenal sebagai Gerbang Intersepsi yang Sah (Lawful Interception atau LI Gateways). Fasilitas ini mewajibkan adanya kemampuan intersepsi bawaan yang tertanam secara sistemik di dalam simpul-simpul jaringan telekomunikasi.
Ketika perintah intersepsi diaktifkan oleh pihak berwenang, jaringan inti—seperti Gateway GPRS Support Node (GGSN) atau User Plane Function (UPF) pada teknologi 5G—akan secara otomatis menduplikasi paket data serta aliran suara target. Data duplikat tersebut kemudian diteruskan langsung ke Fasilitas Pemantauan Penegak Hukum (Law Enforcement Monitoring Facility atau LEMF).
Kendati demikian, efektivitas penyadapan sangat bergantung pada status enkripsi data, mengingat telekomunikasi modern saat ini sangat mengandalkan Enkripsi Ujung-ke-Ujung (End-to-End Encryption / E2EE) dan Transport Layer Security (TLS). Akibat sistem enkripsi ini, sekalipun penyadapan berhasil menyalin bit-bit data secara matematis atau fisik, informasi yang diperoleh hanya akan tampak sebagai derau dengan entropi tinggi atau sekadar data acak.
Kecuali pihak penyadap memegang kunci kriptografi privat yang sesuai, data tersebut tidak akan bisa dibaca meskipun protokol spesifik seperti Wireshark digunakan untuk memantau data yang masuk saat komunikasi berlangsung. Prinsip-prinsip kriptografi inilah yang selama ini melindungi kerahasiaan data pengguna dari intip pihak luar.
Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai aspek teknis tersebut, muncul dugaan kuat bahwa operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, and XL turut terlibat dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Polri. Oleh karena itu, kepolisian didesak untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketiga operator seluler tersebut.
Pemeriksaan ini dinilai sangat krusial untuk membuktikan secara transparan apakah benar ada praktik penyadapan yang dilakukan melalui jaringan seluler, mengingat mayoritas target penyadapan menggunakan perangkat ponsel pintar yang bergantung penuh pada infrastruktur operator. Kasus dugaan intersepsi ini dipastikan menyangkut isi komunikasi dan percakapan penting yang tensinya menyerupai kisah-kisah spionase kelas berat ala film James Bond.
KOMENTAR ANDA