Pernyataan berhenti yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 telah memicu perdebatan ketatanegaraan yang mendalam. Pengunduran diri yang diajukan kepada pimpinan MPR berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 ini tidak serta-merta menutup seluruh persoalan hukum yang melingkupinya.
Di sisi lain, proses kelembagaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berjalan lebih dahulu, di mana sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usul tersebut bahkan telah melalui pembahasan di Badan Musyawarah dan dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna mengambil keputusan.
Namun, Rapat Paripurna yang telah diagendakan tersebut batal dilaksanakan pasca-pengumuman pengunduran diri Wakil Presiden. Kondisi ini melahirkan persoalan konstitusional krusial mengenai apakah perubahan status jabatan dapat secara otomatis menghentikan proses pertanggungjawaban hukum yang tengah berjalan di parlemen.
Menurut Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., kedua hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda dan tidak boleh disederhanakan begitu saja. Perubahan status jabatan dan proses pertanggungjawaban konstitusional memiliki dasar hukum, kewenangan, serta prosedur masing-masing yang harus diperiksa secara independen.
Akar permasalahan ini bermula dari sengketa administratif terkait syarat pendidikan calon Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumen utama yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Puncak dari sengketa tersebut terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan penggugat serta menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah, batal, dan wajib ditarik kembali oleh kementerian terkait.
Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026. Kendati dokumen administratif tersebut telah dicabut, implikasi hukumnya terhadap keabsahan pencalonan sejak awal masih menjadi perdebatan konstitusional yang panjang.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 juga telah membahas bukti pendidikan dalam persidangan. Meskipun mempertanyakan keabsahan bukti pendukung ijazah atau penyetaraan, Mahkamah Konstitusi kala itu tidak mengeluarkan amar pemberhentian terhadap jabatan Wakil Presiden.
Dari sudut pandang prosedur parlemen, usul HMP yang diajukan oleh 120 anggota DPR telah memenuhi tahapan formal kelembagaan. Usul tersebut telah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (3) UU MD3, sehingga keberadaannya memiliki kedudukan hukum yang kuat.
Dr. Ahmad Yani menegaskan bahwa pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran tidak dapat disamakan dengan penarikan usul HMP. Berdasarkan ketentuan undang-undang, pencabutan usul HMP hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh seluruh pengusul, bukan oleh pejabat yang menjadi subjek pemeriksaan itu sendiri.
Kerangka konstitusional pemberhentian pejabat tinggi negara diatur secara ketat melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 melalui usul DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga sidang paripurna MPR. Proses ini menunjukkan adanya batasan yang jelas antara mekanisme pengisian kekosongan jabatan dan proses penegakan pertanggungjawaban konstitusional.
Sejumlah pandangan hukum turut memperkaya diskursus ini, seperti analisis Yusril Ihza Mahendra mengenai keabsahan pengunduran diri sepihak, pandangan Jimly Asshiddiqie terkait mekanisme pengisian lowongan jabatan, serta catatan Mahfud MD mengenai sifat keberlakuan surut (ex tunc) dari putusan Mahkamah Agung.
Sebagai bahan perbandingan komparatif, sejarah ketatanegaraan di Inggris dan Amerika Serikat—seperti kasus impeachment terhadap Thomas Parker, Warren Hastings, Henry Dundas, hingga William W. Belknap dan Donald Trump—menunjukkan bahwa berakhirnya masa jabatan tidak serta-merta menghapus akuntabilitas atas tindakan masa lalu.
Aspek administratif lain yang tak kalah penting adalah ketentuan hak pensiun dan keuangan mantan wakil presiden berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 jo Penjelasan Pasal 6. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai apakah praduga pemberhentian dengan hormat dapat diterapkan secara otomatis di tengah adanya putusan pengadilan yang membatalkan dokumen syarat pencalonan.
Sebagai solusi teoretis, Dr. Ahmad Yani menawarkan gagasan "Teori Keberlanjutan Pertanggungjawaban Konstitusional" (Theory of Continuity of Constitutional Accountability). Melalui teori ini, ditegaskan bahwa pengunduran diri dari jabatan publik tidak boleh dijadikan celah untuk menghentikan pemeriksaan hukum, karena berhenti dari jabatan tidak berarti berhenti dari pertanggungjawaban konstitusional.



KOMENTAR ANDA