Ada setidaknya tiga kemungkinan yang bisa dibaca dari dinamika ini.
Pertama, konsolidasi kekuatan politik Prabowo.
Dengan Dasco sebagai Wakil Presiden, Prabowo berpotensi mendapatkan pendamping yang memahami konfigurasi politik parlemen dan memiliki hubungan dengan berbagai partai. Ini dapat memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus mengurangi potensi gesekan politik di dalam koalisi.
Dalam konteks ini, Dasco bukan hanya calon pendamping Presiden, tetapi juga bisa menjadi simpul komunikasi antara Istana, parlemen, dan partai politik.
Kedua, penguatan kendali Gerindra terhadap pemerintahan.
Jika Dasco menjadi Wakil Presiden, Gerindra akan memiliki representasi yang semakin kuat dalam struktur kekuasaan. Posisi strategis partai tidak hanya berada di kabinet dan parlemen, tetapi juga di lingkaran tertinggi eksekutif.
Ini tentu membawa keuntungan politik bagi Gerindra. Namun, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keseimbangan kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintah akan dipertahankan.
Ketiga, menyiapkan stabilitas politik menuju 2029.
Pemilihan Wakil Presiden bukan hanya menyangkut kebutuhan pemerintahan hari ini. Ada kepentingan jangka panjang yang harus diperhitungkan, termasuk konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.
Sosok Wakil Presiden yang tidak membangun kompetisi politik terlalu dini dengan Presiden dapat menjadi pilihan yang dianggap menguntungkan bagi stabilitas pemerintahan.
Di sinilah perdebatan mengenai Dasco menjadi relevan. Apakah ia akan menjadi pendamping yang fokus membantu Prabowo, atau justru memiliki kalkulasi politik sendiri untuk masa depan?
Tentu saja, jabatan Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan satu partai atau kelompok politik.
Malu-malu kucing, tetapi mau?
Ada satu ungkapan yang rasanya cocok untuk menggambarkan dinamika ini yaitu malu-malu kucing, tetapi mau.
Mengapa?
Sebab, ketika nama seseorang terus-menerus didorong oleh berbagai kelompok, sementara keputusan akhir belum diumumkan, tercipta situasi politik yang menarik. Figur yang didorong tidak harus tampil meminta jabatan. Cukup membiarkan dukungan tumbuh, sementara publik perlahan membangun persepsi bahwa dialah pilihan yang paling masuk akal.
Tetapi, jangan sampai ungkapan tersebut berubah menjadi tuduhan bahwa Dasco sedang memainkan skenario tertentu. Politik membutuhkan pembacaan yang tajam, tetapi tetap harus berpijak pada fakta.
Yang jelas, dukungan terhadap Dasco sudah menjadi fenomena politik yang terbuka. ANTARA pada 16 November 2026 melaporkan sikap PKB yang menganggap Dasco layak dipertimbangkan, sementara NasDem juga menyatakan dukungan. Dukungan dari PAN dan PKS kemudian semakin memperkuat dinamika tersebut.
Di sisi lain, Dasco juga harus memahami bahwa menjadi Wakil Presiden bukan sekadar memperoleh posisi lebih tinggi. Jabatan itu membawa tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab publik.
Masyarakat tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya kuat dalam lobi politik. Indonesia membutuhkan pendamping Presiden yang mampu bekerja, menyelesaikan persoalan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.
Siapa Bidak Sebenarnya?
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan apakah Dasco mau menjadi Wakil Presiden. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang paling diuntungkan dari perubahan konfigurasi kekuasaan ini?
Apakah Prabowo mendapatkan pendamping yang lebih mudah membangun koordinasi pemerintahan? Apakah Gerindra sedang memperkuat posisi politiknya? Atau apakah koalisi sedang mencari figur yang dapat menjaga keseimbangan kekuasaan menjelang pertarungan politik 2029?
Semua kemungkinan itu layak diuji melalui perkembangan politik berikutnya.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan, mundurnya Gibran dan munculnya nama Dasco bukan sekadar pergantian figur. Ini merupakan momentum yang dapat mengubah peta hubungan politik antara Istana, partai-partai pendukung, parlemen, dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan.



KOMENTAR ANDA