post image
Staf Khusus Menteri IMIPAS Abdullah Rasyid (tengah)
KOMENTAR

Oleh: Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

MENGHADIRI tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 membawa saya pada sebuah perenungan: apa arti bertambahnya usia sebuah institusi bagi masyarakat yang dilayaninya?

Di hadapan tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, kita diajak mensyukuri perjalanan sekaligus memeriksa tanggung jawab. Ada masyarakat yang menunggu kepastian pelayanan paspor. Ada keluarga yang berharap anggota keluarganya terlindungi dari perdagangan orang. Ada warga binaan yang sedang berusaha memperbaiki diri, serta petugas yang menjalankan pengabdian dengan berbagai keterbatasan.

Kepada merekalah makna dua tahun Imipas harus dipertanggungjawabkan.

Kementerian ini memang berusia muda, tetapi tugas keimigrasian dan pemasyarakatan memiliki sejarah panjang. Hadirnya kementerian tersendiri membawa harapan agar kedua fungsi tersebut dikelola lebih fokus, terarah, dan sungguh-sungguh.

Syukur dan Keberanian Berbenah

Dalam amanat Hari Bakti ke-2, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan pesan yang patut menjadi pegangan: keberhasilan institusi harus terlihat dari manfaat dan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, tasyakuran memiliki makna yang dalam. Kita bersyukur atas kerja keras seluruh jajaran, sembari membuka diri terhadap kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Kesediaan Menteri menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat menunjukkan pentingnya kerendahan hati dalam memimpin. Kepercayaan publik tumbuh ketika institusi bersedia mendengar, menjelaskan persoalan secara terbuka, dan melakukan pembenahan.

Kritik masyarakat perlu diterima sebagai bahan evaluasi. Keluhan yang ditangani sampai selesai dapat menjadi awal pulihnya kepercayaan.

Melayani: Kemudahan yang Dirasakan

Transformasi keimigrasian semakin terlihat melalui M-Paspor, eVisa, autogate, serta pengembangan layanan digital lainnya. Dalam amanat Menteri disebutkan, hingga November 2026, All Indonesia mencatat 23,1 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional, sementara 308 unit autogate melayani 23,6 juta perlintasan.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya skala pelayanan. Namun, pengalaman setiap orang tetap perlu diperhatikan: apakah persyaratannya jelas, waktunya pasti, biayanya transparan, dan tersedia bantuan ketika menghadapi kesulitan?

Digitalisasi harus memudahkan masyarakat, termasuk mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Petugas tetap memegang peran penting untuk memastikan layanan dapat diakses secara adil.

Perhatian serupa tampak pada pengembangan layanan perjalanan jemaah haji melalui pemeriksaan keimigrasian sebelum keberangkatan dan koridor pemeriksaan biometrik saat kepulangan. Bagi jemaah, terutama yang lanjut usia, berkurangnya antrean berarti berkurangnya kelelahan dan kecemasan.

Di situlah teknologi memperoleh makna kemanusiaannya.

Tegas Menjaga: Melindungi Negara dan Warga

Kemudahan mobilitas berjalan bersama tanggung jawab menjaga kedaulatan. Pengawasan orang asing, pemeriksaan dokumen, dan penegakan hukum membutuhkan profesionalitas serta integritas aparatur.

Ketegasan juga hadir dalam perlindungan warga negara dari perekrutan ilegal dan eksploitasi. Amanat Menteri mencatat jangkauan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA di 1.340 desa binaan imigrasi.

Kehadiran petugas di desa penting karena risiko perdagangan orang sering bermula dari lingkungan terdekat: tawaran pekerjaan yang tampak menjanjikan, informasi yang tidak lengkap, dan kebutuhan ekonomi keluarga.

Melindungi masyarakat memerlukan kerja bersama pemerintah desa, aparat penegak hukum, keluarga, dan komunitas. Edukasi migrasi aman harus menjangkau warga sebelum mereka mengambil keputusan yang membahayakan dirinya.

Tulus Membina: Menyiapkan Jalan Kembali

Di bidang pemasyarakatan, keamanan dan ketertiban menjadi fondasi pembinaan. Pemberantasan narkoba, pemerasan, kekerasan, dan penyalahgunaan kewenangan membutuhkan pengawasan yang konsisten serta keteladanan pimpinan.

Menurut amanat Menteri, tingkat kelebihan kapasitas hunian turun dari 89,04 persen pada 2025 menjadi 82,63 persen per November 2026. Penurunan ini patut diapresiasi, sekaligus menunjukkan bahwa beban hunian masih berat dan memerlukan penyelesaian bersama dalam sistem peradilan pidana.


Menteri LH Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan

Sebelumnya

Kemenhan: Turki Hibahkan Airbus A340-500 untuk Pesawat Kepresidenan Indonesia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional