Bila hari ini penculikan kepala negara dibungkus kata “narco” dan “terror”, besok lusa bisa dibungkus kata lain, korupsi, ekstremisme, atau sekadar “mengganggu stabilitas”. Dunia akan berubah menjadi katalog pembenaran.
Oleh: Chappy Hakim, Pendiri Pusat Studi Air Power
DONALD Trump adalah tipe pemimpin yang membawa politik luar negeri kembali ke naluri yang paling purba, menang cepat, menang keras, dan menang karena jauh lebih kuat. Dunia baginya bukan ruang kuliah moral, melainkan meja transaksi. Maka ketika Washington mengumumkan bahwa Nicolás Maduro ditangkap lewat operasi militer lalu dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan, banyak orang kaget, namun dalam logika Trump, ini sebenarnya adalah kelanjutan yang konsisten, bila diplomasi buntu, maka pintu didobrak.
Kita perlu memaknai peristiwa ini dengan jujur. Ini bukan sekadar penangkapan. Ini adalah pengambilan paksa seorang kepala negara di wilayah kedaulatan negaranya sendiri. Reuters menggambarkan operasi yang menggunakan serangan udara ke target di sekitar Caracas, melibatkan lebih dari 150 pesawat dari puluhan pangkalan, lalu pasukan khusus masuk ke pusat kota dalam situasi kontak tembak, bahkan menyiapkan alat potong untuk menembus pintu baja.
Di saat yang sama, laporan lain menyebut pemadaman listrik di sebagian Caracas dan rencana pembahasan legalitasnya sampai ke Dewan Keamanan PBB.
Mengapa Washington memilih jalan sekeras ini. Ada satu bingkai yang sengaja dipakai, yaitu bingkai penegakan hukum. Dokumen Departemen Kehakiman AS memuat narasi tuduhan serius yang menempatkan Maduro dan rezimnya sebagai aktor kriminal transnasional. Dengan bingkai ini, operasi militer seolah digeser menjadi tindakan “menghadirkan terdakwa” ke pengadilan.
Namun dunia tahu, cara menghadirkan terdakwa biasanya bernama kerja sama hukum, ekstradisi, dan peradilan yang beradab. Ketika yang dipakai adalah jet tempur, helikopter, dan pasukan khusus, maka bahasa “penegakan hukum” mulai terdengar seperti kosmetik bagi tindakan yang hakikatnya adalah intervensi bersenjata.
Di sinilah letak luka besarnya. Kedaulatan bukan hiasan di dinding ruang sidang. Ia adalah pagar moral dan politik yang menjaga agar dunia tidak kembali menjadi rimba, tempat yang kuat mengambil apa yang ia mau, lalu menulis pembenarannya belakangan. Reuters sendiri menempatkan pertanyaan legalitas ini sebagai pokok bahasan, karena dari sisi hukum internasional, tindakan menyeberang batas dan menangkap kepala negara di wilayahnya sendiri bukan perkara kecil.
Inggris pun mengambil posisi yang dingin namun tegas, Keir Starmer menyatakan bahwa adalah urusan Amerika Serikat sendiri untuk membenarkan tindakannya dalam kerangka hukum internasional, sembari mendorong transisi damai di Venezuela. Kalimat itu pendek, tetapi memuat pesan, dunia tidak boleh membiarkan sebuah standar ganda menjadi norma.
Bagaimana dampaknya di Caracas. Kekuasaan tidak suka ruang kosong. Associated Press melaporkan Delcy Rodríguez tampil sebagai pemimpin sementara dengan dukungan militer dan Mahkamah Agung, sementara tafsir konstitusi tentang status “ketidakmampuan permanen” atau “ketiadaan sementara” menjadi kunci apakah pemilu harus segera digelar atau bisa ditunda hingga berbulan-bulan.
Ini penting karena di banyak negara, terutama yang institusinya rapuh, definisi kata “sementara” sering menjadi jembatan menuju “selamanya”.
Lalu muncullah dimensi yang lebih lebar, dimensi jejaring sekutu dan proksi. Kuba menyatakan puluhan personelnya tewas dalam operasi itu, dan menyebut mereka bagian dari aparat keamanan dan intelijen yang selama ini berada di Venezuela. Ini bukan sekadar berita duka. Ini tanda bahwa Venezuela tidak berdiri sendiri.
Ini simpul geopolitik, tempat pengaruh, pelatihan keamanan, energi, dan aliansi saling mengikat. Rusia merespons dengan peringatan perjalanan, menyebut adanya ancaman serangan lanjutan dan situasi yang tidak menentu.
China, selain mengecam dan menyerukan pembebasan Maduro menurut laporan Reuters, juga bergerak di ranah finansial, regulatornya mendorong bank-bank mengungkap eksposur pinjaman ke Venezuela dan memperketat pemantauan risiko. Reuters juga mengingatkan bahwa China adalah pelanggan dan investor penting di sektor minyak Venezuela, sehingga guncangan politik segera berubah menjadi hitung-hitungan energi dan uang.
Maka kita sampai pada pertanyaan paling berbahaya. Preseden. Reuters bahkan menyinggung bahwa ini intervensi paling langsung di Amerika Latin sejak invasi Panama 1989. Preseden berarti izin tak tertulis bagi negara kuat untuk melakukan hal serupa besok lusa, entah di belahan dunia mana, entah dengan daftar tuduhan versi siapa.
Bila hari ini penculikan kepala negara dibungkus kata “narco” dan “terror”, besok lusa bisa dibungkus kata lain, korupsi, ekstremisme, atau sekadar “mengganggu stabilitas”. Dunia akan berubah menjadi katalog pembenaran.
Ada pula lapis yang tidak pernah jauh dari peta yaitu energi. Venezuela adalah negeri minyak yang seperti terkunci di dalam drama politik panjang. Ketika Washington berbicara tentang masa depan Venezuela, yang sering menyelinap di balik kalimat adalah pertanyaan siapa yang mengendalikan keran, siapa yang mengendalikan pelabuhan, siapa yang mengendalikan arus dolar. Reaksi investor dan ekonom yang dicatat Reuters menunjukkan bahwa pasar membaca peristiwa ini bukan cuma isu demokrasi, tetapi juga risiko geopolitik, suplai energi, dan ketidakpastian jangka pendek.
Apa pun alasan yang ditawarkan, tindakan menyerang sebuah negara berdaulat lalu membawa pergi presiden yang sedang berkuasa bukanlah praktik peradaban yang sehat. Ia mempermalukan gagasan hukum internasional, merusak kepercayaan antarnegara, dan membuka pintu bagi kekerasan yang akan dipakai sebagai metode. Bila dunia membiarkan ini menjadi normal, maka yang kecil akan hidup dalam ketakutan, yang besar akan hidup dalam kesombongan, dan semua akan kehilangan pijakan moral. Venezuela hari ini boleh jadi panggung, tetapi yang diuji sesungguhnya adalah martabat dari sebuah tata kelola tatanan dunia. Sebuah gejala tentang akan datangnya era Hukum Rimba yang akan berlaku.
Di luar semua itu, peristiwa yang baru saja terjadi, kembali membuktikan satu pelajaran penting yang sering diabaikan. Bermula dari catatan sejarah di tahun 1941 peristiwa Pearl Harbor, Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 serta Tragedi 9/11 di tahun 2001 dan kini tahun 2026 Venezuela.
Wilayah udara kedaulatan sebuah negara adalah titik yang paling rawan sebagai pintu masuk musuh, karena dari sanalah serangan dapat dibuka, komando dapat dilumpuhkan, dan simbol negara dapat ditarik paksa keluar dari tanahnya sendiri. Hari ini dunia menyaksikan bagaimana sebuah operasi masuk melalui wilayah udara Venezuela, memukul cepat, lalu diakhiri dengan tindakan yang paling mempermalukan kedaulatan, penculikan presiden yang sedang berkuasa. Karena itu, pendelegasian pengelolaan wilayah udara kedaulatan kepada negara lain bukan sekadar persoalan teknis, melainkan risiko strategis yang menempatkan keamanan nasional di tangan pihak luar.
Begitu kendali atas wilayah udara kedaulatan diserahkan, negara sedang membuka celah pada pintu tertinggi yang seharusnya paling dijaga, dan suatu hari celah itu bisa dipakai untuk menyerang, menekan, atau mempermalukan kedaulatan negara di depan mata dunia. Venezuela seolah sekali lagi memberi peringatan tentang pelajaran penting bahwa betapa rawannya wilayah udara kedaulatan terhadap serangan musuh dari luar, terhadap datangnya ancaman bagi eksistensi sebuah negara. 
KOMENTAR ANDA