Sikap bisu Jakarta ini, terutama menyangkut serangan AS ke Caracas, menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menghadirkan kerentanan dunia, menimbulkan tanda tanya.
Oleh: Smith Alhadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
INDONESIA seperti hidup di planet lain. Ketika dunia sedang bergolak, yang berpotensi menghadirkan perang dunia, Jakarta cuek bebek. Seolah tak akan berdampak apapun terhadap Indonesia bila perang pecah di Asia Timur, Amerika Latin, Eropa, dan Timteng, yang akan melibatkan seluruh negara besar.
Potensi perang di Asia Timur, yang akan menyeret Indonesia ke dalamnya, tak dapat diabaikan. Serangan AS ke Venezuela untuk menguasainya tanpa batas waktu sebagaimana dikatakan Presiden AS Donald Trump memberi justifikasi kepada Cina untuk juga memblokade Taiwan skala penuh untuk mencekik ekonomi negara itu. Bila perlu menginvasinya sebagaimana dilakukan AS terhadap Venezuela.
Kalau Cina melakukan ini, Jepang akan masuk gelanggang untuk membantu Taiwan. Pada November lalu, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan Cina ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial Jepang. Terlebih Beijing mengklaim Pulau Senkaku di Jepang selatan sebagai miliknya. Perang Cina-Jepang akan menarik Rusia, AS, Inggris, UE, dan Australia, ke dalamnya.
Anomali Sikap Indonesia
Anehnya, ketegangan Cina-Taiwan-Jepang tak memberi dampak kejut bagi Jakarta. Padahal, letak geografis dan strategis RI akan jadi palagan perang negara-negara besar. Bahkan, ASEAN secara keseluruhan karena Cina juga mengklaim teritori Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Bahkan juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisionil Cina.
Kalau terjadi krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara, tidak mungkin RI bisa menolak pasukan AS dan sekutunya untuk menggunakan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Pulau Morotai di Malut, untuk mengepung Cina. Dampaknya akan menghadapi ancaman resiprokal Cina.
Sikap pasif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mungkin disebabkan ketakutan akan sikap pro-aktif mendeeskalasi kawasan berpotensi mengirim pesan yang salah kepada Cina dan AS, keduanya adalah mitra strategis Jakarta. Terlebih Menteri Luar Negeri Sugiono yang tak punya pengalaman diplomasi luar negeri tak dapat diandalkan.
Sikap bisu Jakarta ini, terutama menyangkut serangan AS ke Caracas, menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menghadirkan kerentanan dunia, menimbulkan tanda tanya.
Pasalnya, politik luar negeri kita berbasis pada tiga prinsip: penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritori setiap negara, non-intervensi, dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan isu internasional. Terlebih, Venezuela adalah negara sahabat dan anggota Global South (Dunia Selatan) yang berjuang bersama untuk dunia yang lebih adil.
Dengan kata lain, selama ini Indonesia ikut berjuang bagi reformasi PBB guna mengubah tatanan internasional yang didominasi negara-negara Barat. Dan senantiasa kritis terhadap kesewenang-wenangan negara besar. Ini terlihat dalam sikap RI terkait masalah Palestina, Kamboja, invasi AS ke Irak, dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Kebungkaman RI nampaknya berkaitan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengendalikan politik luar negeri sepenuhnya — tanpa keterlibatan Kementeri Luar Negeri – yang tak ingin menyerempet bahaya dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump.
Saat ini perundingan tarif antara RI dan AS belum beres. Trump marah besar ketika Jakarta meminta perundingan ulang atas persetujuan yang telah dicapai pada Juli 2025. Nampaknya, permintaan renegosiasi disebabkan para pengusaha domestik menganggap deal itu terlalu menguntungkan AS. Sementara para pengamat melihatnya sebagai penyerahan kedaulatan negara.
Di luar itu, Prabowo berutang budi pada Trump. Pada 2020, Trump mencabut larangan Prabowo menginjak kaki di AS terkait kasus penculikan pada 1997 yang dituduhkan kepadanya. Bagaimanapun, sikap diam terkait pelanggaran hukum internasional AS meruntuhkan reputasi RI yang dikenal selalu kritis terhadap isu-isu internasional yang menabrak tiga prinsip di atas.
Sikap “permisif” pemerintah terhadap tindakan Trump di Venezuela juga tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah internal yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah lebih dari setahun memerintah, realisasi program-program populis nyaris tidak memberi efek positif bagi kesejahteraan rakyat. Daya beli masyarakat tetap rendah dan akan stagnan pada tahun ini.
Trust publik terhadap pemerintah juga merosot terkait penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Musibah ini mengungkapkan banyak hal tentang perilaku rakus oligarki dan mental korup para pejabat. Sikap menentang pemberlakuan bencana nasional yang akan membuka pintu bagi masuknya bantuan kemanusiaan dilihat sebagai sikap konyol pemerintah berbasis pada nasionalisme palsu.
Di samping itu, publik terus dijejali dengan isu-isu politik sebagai anti-tesa dari semangat reformasi, kemunduran demokrasi, penegakan hukum, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, gejala kembalinya otoritariansme, eskalasi perlawanan Geng Solo-oligarki, dan meningkatnya utang luar negeri. Semuanya menggerogoti legitimasi pemerintah.
Dalam konteks inilah kita memahami kebisuan pemerintah terhadap ancaman-ancaman Trump terhadap negara lain setelah Venezuela guna mengamankan dukungan Trump terhadap pemerintah. Itu juga terlihat dari konsistensi janji pemerintah menyumbang pasukan ke Gaza, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) pimpinan Trump, yang berpotensi menciptakan bentrokan dengan Hamas karena ISF punya garis komando untuk melucuti Hamas.
Realisme Politik dan Monroe Doctrine
Sikap business as usual pemerintah di tengah dunia yang bergolak memberi pesan yang salah kepada publik nasional dan internasional bahwa RI kini lemah. Memang sulit dipercaya Perang Dunia III akan pecah mengingat semua kompetitor dunia––AS, Rusia, Inggris, Perancis, Cina–memiliki senjata nuklir. Di luar mereka, ada India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel.
Kalau pecah perang, mustahil senjata nuklir tidak digunakan ketika eksistensi negara dipertaruhkan. Tapi kebijakan realisme politik Trump mengancam eksistentensi rezim-rezim di America Latin yang bermusuhan dengan AS, tapi memiliki hubungan dekat dengan Cina dan Rusia.
Kebijakan realisme politik Trump yang bersinggungan dengan Monroe Doctrine sesungguhnya merupakan pengakuan AS bahwa pengaruhnya di panggung global sedang menurun, yang dikonfirmasi oleh semboyan “Make America Great Again (MAGA).” Memang negara-negara di Global South pimpinan Cina dan Rusia sedang berkembang pesat.
KOMENTAR ANDA