Bersama negara dengan kekuatan menengah lainnya, seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan, membentuk BRICS sebagai tandingan kekuatan ekonomi AS, terutama dalam sestem keuangan global, yang sering dijadikan instrumen untuk menekan dan menghukum negara yang mengganggu kepentingan AS. Belakangan Turki, Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia bergabung ke dalamnya, yang memunculkan isu dedolarisasi.
Organisasi regional yang memiliki tujuan serupa adalah Shanghai Cooperation Organization (SCO) – terdiri dari Cina, Rusia, India, Turki, Iran, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah. Meskipun volumenya masih kecil (7%), negara-negara BRICS dan SCO mulai menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Venezuela termasuk negara yang tidak menggunakan dolar AS dalam bertransaksi dengan Rusia, Cina, dan Iran.
Dari aspek ekonomi, implementasi MAGA adalah pemberlakuan tarif resiprokal guna menarik pulang pabrik-pabrik AS dari belahan dunia, khususnya Cina, yang produknya membanjiri pasar AS karena harganya murah dengan kualitas yang bersaing. Tapi kebijakan ini tidak efektif. Malah, menguras daya beli rakyat AS karena harus membeli produk domestik yang lebih mahal.
Pada saat bersamaan, Washington tak mampu menekan Beijing agar patuh pada kemauannya. Dengan menguasai lebih dari 73 persen komoditas tanah jarang dunia yang sudah diproses di mana AS sangat ketinggalan dalam hal ini, Cina memiliki pengungkit ekonomi besar vis a vis AS. Mineral tanah jarang sangat penting untuk aneka produk teknologi tinggi.
Cina juga telah melampaui AS dalam sebagian high-tech atau setidaknya sejajar dengan AS, dalam penguasaan platform media sosial, kecerdasan buatan, mobil listrik, dan teknologi militer. Hal ini membuat pengaruh ekonomi dan politik global Cina meningkat signifikan. Model rezim Cina yang efisien tanpa demokrasi pun dilirik Global South yang repot berurusan dengan demokrasi.
Dalam kotenks hubungan Jakarta-Beijing, Cina adalah tujuan ekspor Indonesia terbesar kedua setelah AS. Ia juga merupakan investor terbesar Indonesia di sektor-sektor strategis. Lebih dari segalanya, Cina adalah raksasa di depan pintu Indonesia. Realitas ini mendorong Jakarta berkompromi dengan kebijakan politik bebas-aktif yang permisif terhadap hegemoni Cina di kawasan.
Hal ini membuat Jakarta berdiri di pinggiran terkait perang saudara di Myanmar yang melibatkan Cina dan AS. Indonesia pun pasif melihat konflik bersenjata Thailand-Kamboja yang melibatkan AS. PM Malaysia Anwar Ibrahim justru aktif mendamaikan dua anggota ASEAN ini. Dus, Indonesia kehilangan status sebagai big brother ASEAN yang dulu suaranya didengar.
Dalam matra militer, MAGA diimplementasikan melalui realisme politik, yang mengandalkan kekuatan untuk memaksa lawan tunduk pada kemauannya tanpa menghiraukan hukum internasional. Pandangan ini merupakan perluasan dari Monroe Doctrine, dicetuskan Presiden AS ke-5 James Monroe. Menurutnya, AS harus menjadikan Amerika Latin sebagai lingkungan pengaruhnya (sphere of influence) dari kekuatan di luar kawasan.
Penerapan Monroe Doctrine memberi justifikasi pada Washington untuk mengintervensi negara-negara berideologi komunisme, sosialisme, atau yang mengganggu kepentingan AS. Misalnya, pada 1962, AS mengancam akan mendeklarasikan perang terhadap Uni Soviet jika tidak membongkar instalasi nuklirnya di Kuba setelah gagal dalam operasi Teluk Babi untuk meruntuhkan rezim komunis di bawah Presiden Fidel Castro.
Pada 1990, AS menangkap Presiden Panama Manuel Noreiga dan dipenjarakan di AS. Sebagaimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Noreiga dituduh bekerja sama dengan kartel narkoba yang menyelun-dupkan narkoba ke AS. Kini, sejak 3 Januari, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, diculik dan diadili di Pengadilan New York.
Tindakan sewenang-wenang Trump yang menerabas kedaulatan negara yang menjadi dasar tatanan internasional menuai kecaman luas. Di dalam negeri pun Trump ditentang karena melanggar UU tentang Perang yang harus dengan persetujuan Kongres. Ia bukan hanya cuek terhadap reaksi internasional, tapi juga mengancam negara lain. Misalnya, Meksiko, Kolombia, dan Kuba.
Situasi politik Venezuela kini tak menentu. Kendati Presiden Interim Venezuela,Delcy Rodriguez telah menawarkan kerja sama saling menguntungkan — asalkan kedaulatan Venezuela dan proses politiknya tak dicampuri-–Trump menolak. Dan menegaskan perusahaan-perusahaan minyak AS akan kembali ke sana untuk mengeksploitasi minyak di Venezuela. Dus, nyata sekarang bahwa pendorong penculikan Maduro bukan masalah narkoba, melainkan minyak. 
KOMENTAR ANDA